(Pilkada Banjar) MK: Acara Sosialisasi RT/RW Tidak Terbukti Dukungan

26/09/2013 0 Comments
(Pilkada Banjar) MK: Acara Sosialisasi RT/RW Tidak Terbukti Dukungan

Suasana saat sidang putusan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kota Banjar tahun 2013, yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, pukul 13.30 WIB, Selasa (25/9). Foto: Eva Lativah/HR

Laporan Wartawan HR Eva Lativah, dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta

Jakarta, (harapanrakyat.com),-

Gugatan yang diajukan pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Banjar nomor urut 2, Ijun Judasah –  R. Moch. Sodiq ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya indikasi penggalangan dukungan pada saat pembagian bingkisan dan uang sebesar Rp 50 ribu disertai stiker bergambar Walikota Banjar dan istrinya (pihak terkait) dalam kegiatan sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW yang digelar di Aula Setda Kota Banjar, tanggal  1 Agustus 2013, ternyata tidak memiliki bukti ada kaitannya dengan Pilkada Banjar.

Hal itu terungkap saat Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kota Banjar tahun 2013 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (25/9).

“Kegiatan itu  diselenggarakan oleh Pemkot Banjar untuk melakukan pembinaan dan pembekalan untuk RT/RW, bukan diselenggarakan oleh pihak terkait” tegas Hakim Anggota Konstitusi, Harjono, saat membacakan putusan.

Menurut Harjono, seandainya benar acara tersebut merupakan penggalangan dukungan atau kampanye (pihak terkait), namun Majelis berpendapat tidak ada bukti kuat dan meyakinkan bahwa aparatur RT/RW yang diundang akan mendukung pihak terkait.

“Mahkamah menilai dalil pemohon a quo hanyalah asumsi semata, karena pemohon tidak mengajukan bukti yang kuat dan meyakinkan,” kata Hakim Harjono.

Hal yang sama juga pada dalil yang menyebutkan adanya penggalangan terhadap Guru PAUD untuk memilih pihak terkait di Pilkada Banjar, pada saat Himpaudi Kota Banjar menggelar kunjungan ke Jogjakarta. Menurut Hakim Harjono, kegiatan Himpudi tersebut ternyata sebelum ditetapkannya pasangan dan pendaftaran Calon Walikota-Wakil Walikota Banjar oleh KPUD. Dengan demikian, dalil yang diajukan pemohon tersebut tidak terbukti.

Selain itu, lanjut Herjono, dalil pemohon a quo tidaklah signifikan terhadap kedudukan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Putusan MK tersebut tampaknya menimbang terhadap perolehan suara pemohon (Ijun-Shodiq) yang memiliki selisih signifikan dengan perolehan suara pihak terkait (Ade Uu- Darmadji) pada rekapitulasi perolehan suara Pikada Banjar. Dimana perolehan suara pemohon mendapat 1.998 suara sedangkan pihak terkait jauh lebih besar dengan mendapat 69.453 suara.

Dengan demikan, Majalis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan segera kepada KPU Kota Banjar untuk menetapkan pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Banjar, nomor urut 4, Hj. Ade Uu Sukaesih, S.ip. M.si- drg. Darmadji Prawirasetia, M.Kes (Asih Katdji), sebagai pemenang dalam Pilkada Banjar.

Hal itu setelah 9 Hakim Konstitusi menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Calon Walikota-Wakil Walikota Banjar, Ijun Judasah dan R. Moch. Sodiq, pasangan calon nomor urut 2, sebagai pihak pemohon (penggugat). “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tegas Hakim Ketua Konstitusi, Akil Mochtar. (Eva/R2/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply