Biaya Pelantikan Rp. 8 Juta, Kades di Kab. Pangandaran Protes

30/10/2013 0 Comments
Biaya Pelantikan Rp. 8 Juta, Kades di Kab. Pangandaran Protes

Ilustrasi biaya mahal. Foto: Istimewa/Net

Padaherang, (harapanrakyat.com),-

Biaya pelantikan 4 kepala desa dari 3 Kecamatan yang pelaksanaannya disatukan di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, ternyata menemui protes. Biaya sebesar Rp. 8 juta per kepala desa dianggap memberatkan dan terlalu besar.

Kepala Desa yang akan dilantik itu, yakni Kepala Desa Karangmulya, Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang, Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya dan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang. Pelaksanaan pelantikan rencananya bertempat di Gedung Da’wah Padaherang, Kamis (31/10).

Kades Karangmulya, Nartha Sugiarto, mengatakan, biaya pelantikan kepala desa dikenakan biaya Rp 8 juta. Sedangkan yang dilantik 4 orang, jadi total seluruhnya sebesar Rp. 32 juta. “Melihat biaya yang cukup besar, ternyata ada kepala desa yang merasa keberatan, tetapi tidak berani langsung mengutarakan,” kata Nartha.

Menurut Nartha, awalnya dia tidak ikut protes dan menganggap wajar apabila dikenakan biaya sebesar Rp. 8 juta, karena yang dilantik hanya 2 kepala desa di Padaherang. “Ternyata ada tambahan 2 kepala desa dari Mangunjaya dan Kalipucang yang akan ikut dilantik di Padaherang. Artinya, biaya pun harusnya diturunkan, karena ada sumbangan dari 2 kepala desa dari luar kecamatan, “ jelasnya.

Kemudian, lanjut Nartha, melalui proses negoisasi, akhirnya pihak panitia mengembalikan uang sebesar Rp. 3 juta setelah mendapat protes dari beberapa kepala desa yang akan dilantik. “Jadi, biaya pelantikan per kepala desa menjadi Rp. 5 juta dan sudah disepakati oleh seluruh kepala desa, “ ungkapnya.

Sementara itu, Panitia Pelantikan Kepala Desa yang juga Sekmat Kecamatan Padaherang, Kustiman, mengatakan, bentuk sumbangan dari para kepala desa sebesar Rp. 8 juta sebenarnya sudah pantas, karena saat pelantikan nanti melibatkan banyak orang dan menghadirkan perwakilan dari 3 kecamatan.

“Anggaran untuk pelantikan dari dulu juga dibebankan kepada kepala desa yang akan dilantik. Karena dari Pemda tidak ada anggarannya. Pemda hanya menyumbang pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa saja, “ ujar Kustiman, kepada HR, Selasa (29/10).

Dihubungi terpisah, Kabag Pemerintahan Setda Pangandaran, Rida Nirwana K. S.Sos, M.Si, mengatakan, pihaknya tidak pernah mengintruksikan untuk melakukan pungutan kepada panitia lokal terkait pelantikan Kepala Desa.

“Kami dari Pemkab tidak pernah mengintruksikan pungutan itu. Adapun itu terjadi di lapangan, biasanya atas dasar kesepakatan bersama panitia lokal. Karena mungkin untuk konsumsi dan keperluan panggung dan lain-lain. Tetapi biasanya kalau di tempat lain, hanya menghabiskan biaya Rp. 4 juta per desa, kalau pelantikannya digabung,” kata Rida, kepada HR, Selasa (29/10).

Rida mengatakan, dirinya sudah menghubungi Camat Padaherang agar mengembalikan separuhnya uang yang sudah diminta dari kepala desa.

“Barusan sudah saya telepon Pak Camat-nya, sudah suruh panitia lokal agar mengembalikan separuh uang itu agar tidak menjadi masalah di masyarakat. Kalau toh memang ada biaya, saya harap yang wajar saja. Dan sudah saya suruh dikembalikan Rp. 4 juta agar sama dengan acara seremonial pelantikan di tempat lain,” ujarnya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun HR, bahwa panitia lokal pelantikan kepala desa Kecamatan Padaherang sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 3 juta ke masing-masing kepala desa yang akan dilantik. (Mad/Syam/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply