Hindari Konflik, Perlu Ada Kesepakatan Selamatkan Status DOB Pangandaran

Hindari Konflik, Perlu Ada Kesepakatan Selamatkan Status DOB Pangandaran

Logo Kabupaten Pangandaran

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Sejumlah tokoh di Kabupaten Pangandaran perlu bersepakat untuk sama-sama menyelamatkan status DOB Pangandaran. Untuk itu, semua elemen masyarakat, mulai birokrat, aktifis, OKP dan Ormas perlu menjalin satu ikatan untuk penyelamatan tersebut.  

Tokoh Masyarakat Pangandaran, Yusro Mulyatna, belum lama ini, mengatakan, uforia masyarakat terkait lahirnya DOB Pangandaran, harus disikapi secara bijak oleh semua elemen.

Yusro menyadari, di saat penyambutan DOB Pangandaran, tidak secara praktis semua keinginan masyarakat bisa terakomodir. Akan tetapi, hal itu harus dikembalikan kepada ruang lingkup kinerja Penjabat Bupati.

“Saya harap semua elemant harus menyelamatkan DOB Pangandaran. Jangan sampai, mudah terpancing isu provokatif yang dibuat untuk kepentingan perseorangan,” katanya.

Menurut Yusro, termasuk soal pernyataan Anggota DPRD Ciamis, Iwan M. Ridwan, yang menyatakan hubungan antara Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi dengan Bupati Ciamis, Engkon Komara yang dinilai kurang harmonis.

Lebih lanjut, Yusro menuturkan, suatu kritikan hendaknya dibarengi dengan saran dan solusi. Agar, masyarakat Pangandaran tidak mudah terpancing dan terprofokasi oleh isu yang sengaja dikembangkan oleh pihak lain.

“Saudara Iwan ini kan seorang wakil rakyat. Apalagi dia dari Dapil yang masuk Wilayah DOB. Seharusnya saat melihat hal seperti itu, mempunyai tanggung jawab moral untuk dipersembahkan ke masyarakat. Jangan hanya mengkritik tanpa memberikan solusi, apalagi lewat media,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Ciamis Dapil Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, ketika dikonfirmasi HR, mengaku, dia tidak bermaksud membuat situasi yang tidak kondusif di Pangandaran. Akan tetapi, dia merasa mempunyai tanggungjawab untuk memperingati Penjabat Bupati Pangandaran, agar tegas dalam menjalankan tugas.

“Soal statmen di media, itu kan hak saya agar setiap kebijakan Penjabat Bupati Pangandaran berjalan sesuai rel yang ada. Gejolak yang terjadi pasca rotasi, mutasi dan promosi jabatan,  juga harus disikapi dengan cermat. Bukan berarti saya memprofokasi, tetapi mengingatkan,” katanya.

Lebih lanjut, Iwan menuturkan, pernyataan yang disampaikan melalui media masa itu, juga bukan berarti sebagai sebuah hukuman atau pembusukan. Tapi, dia lebih mengartikan hal itu sebagai cambuk untuk memicu lajunya birokrasi di Pangandaran.

Senada dengan itu, Dewan Pakar Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP), Mukhlis, mengatakan, hendaknya semua pihak dapat mengerem berbagai opini negatif yang terjadi di wilayah DOB.

“Semua harus sepakat, bahwa di masa transisi ini Pangandaran harus terselamatkan. Jangan sampai terkesan ada cheos. Mari bersama-sama, kita membangun tatanan yang baik untuk jalannya Pemerintahan Kabupaten Pangandaran,” kata Mukhlis.

Mukhlis mengaku khawatir, efek dari opini ketidakharmonisan yang diisukan tersebut, akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Untuk itu, biarkan Penjabat Bupati Pangandaran beserta jajarannya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, B.Sc mengatakan, pemerintah Kabupaten Pangandaran masih dalam masa transisi. Maka untuk mengontrol berjalannya Pemerintahan, peran masyarakat sangat dibutuhkan.

“Presidium ini adalah sebuah wadah penyambung aspirasi masyarakat. Jadi sangat wajar sekali bila Presidium memonitoring kinerja para birokrasi yang ada di Kabupaten Pangandaran,” kata Supratman. (Syam/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles