Soal Koordinasi, DPRD Ciamis Kritik Pj. Bupati Pangandaran

12/10/2013 0 Comments
Soal Koordinasi, DPRD Ciamis Kritik Pj. Bupati Pangandaran

Logo Kabupaten Pangandaran

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Penjabat (Pj) Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, dinilai jarang menjalin koordinasi dengan Bupati Ciamis, Engkon Komara. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Ciamis asal Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd, kepada HR, Selasa (8/10).

Iwan menegaskan, pihaknya khawatir kurangnya jalinan koordinasi antara Penjabat Bupati Pangandaran dengan Kabupaten Induk bisa menghambat kinerja pemerintahan di Pangandaran. “Sebab, dua tahun setelah UU DOB dilaksanakan, jelas sekali ketergantungan Kabupaten Pangandaran terhadap Kabupaten Ciamis masih tinggi. Diantaranya adalah soal anggaran untuk pelayanan publik Kabupaten Pangandaran,” papar Politisi dari PDI-P ini.

Iwan juga mengungkapkan, hal yang krusial adalah bagaimana Kabupaten Pangandaran harus  mengantisipasi ketersediaan obat-obatan di seluruh Puskesmas di 10 kecamatan di awal tahun 2014.

“Karena tahun 2014, Kabupaten Pangandaran sudah punya APBD yang dasar hukumnya Perbup. Dengan pengadaan obat  dari tahun berjalan harus dikomunikasikan dengan Kabupaten Induk, lagi-lagi persoalannya komunikasi dengan Kabupaten Induk. Pernahkan Pj Bupati mengkomunikasikan hal tersebut dengan Bupati Ciamis?” tanya Iwan.

Selain itu, lanjut Iwan, dalam waktu dekat ini, Pemkab Pangandaran akan menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru. Biasanya, pasca dua acara tersebut segudang masalah akan muncul. Tentunya, hal-hal seperti itu perlu diantisipasi sejak dini.

“Apakah Pj Bupati pernah membericarakan hal itu? Di kawasan wisata khususnya, pasca liburan, sampah biasanya jadi masalah. Kedepan, Pj Bupati jangan hanya berkutat pada kegiatan seremonial saja,” ungkapnya.

Iwan juga mencontohkan, Pj Bupati Pangandaran kerap terlihat menghadiri pertemuan yang sifatnya seremonial, seperti melakukan pelantikan Kepala Desa. Padahal, kata dia, pelantikan Kepala Desa bisa dilakukan secara kolektif.  “Dengan begitu, Pj Bupati bisa menghemat waktu dan anggaran,” ujarnya.

Masih menurut Iwan, Pj Bupati harus melepaskan ego sebagai seorang pejabat Kepala Daerah. Karena bagaimanapun juga, kabupaten induk adalah bapak dari Kabupaten Pangandaran yang dimekarkan.

“Masa Bapak nganjang ke anaknya. Anaknya dong yang silaturahmi ke bapaknya. Persoalan seperti keterlambatan anggaran dari Ciamis karena DAU-nya masih bergabung, bisa diantisipasi dengan silaturahmi, inikan tidak,” imbuh Iwan.

Saat ditanya apakah hubungan antara Pj Bupati Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Ciamis kurang harmonis, Iwan enggan berkomentar. “ Bagini saja, tugas Pj Bupati dan kami Anggota DPRD Ciamis dari Dapil Pangandaran, sama-sama dilindungi oleh UU. Kalau komunikasi dengan Bupati Ciamis dan DPRD harmonis, tentunya lebih baik. Kami dari TAPD juga bisa mengkomunikasikan berbagai kebutuhan anggaran, mulai dari konsepsi hingga teknis,” katanya.

Iwan juga menambahkan, keharmonisan antara Pj Bupati Pangandaran dengan Bupati atau DPRD Ciamis harus dijalin. “Harus dilepaskan egonya. Karena banyak permasalahan strategis untuk membangun Pangandaran yang masih memerlukan bantuan Kabupaten Induk,” pungkasnya. (DK/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!