UPK Cipaku Ciamis Bantah Dituntut Mundur

03/10/2013 0 Comments
UPK Cipaku Ciamis Bantah Dituntut Mundur

(Tututan mundur justru ditujukan ke Ketua TPK Ciakar)

Cipaku, (harapanrakyat.com),-

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Jawa Barat membantah adanya tuntutan mundur karena dituding lalai dalam melaksanakan tugas.

Saat dikonfirmasi perihal tersebut, Ketua UPK PNPM Cipaku, Tedy Firmansyah, mengaku kaget mendengar kabar tuntutan dari elemen masyarakat Cipaku tersebut. Dia juga menandaskan, segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas UPK sudah dia selesaikan.

Di tempat terpisah, Ketua TPK Desa Ciakar, Ismail, S.Ag, menjelaskan, tuntutan mundur dan tudingan lalai tersebut tidak ditujukan kepada Ketua UPK. Tapi ditujukan kepada dirinya sebagai Ketua TPK Ciakar. “Saat itu ketika ditanya saya keceplosan, spontan menyebut Ketua UPK,” ujarnya.

Sementara itu, terkait keterlambatan pembangunan jalan di Dusun Ciakarhilir, Ir. Asep Joni Fasilitator Teknik (FT) Kecamatan Cipaku, Jum`at (27/9), menuturkan hal itu bukan disebabkan karena TPK belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, melainkan panitia lelang (Kepala Dusun) yang bersangkutan belum menyampaikan dokumen lelang.

Mantan Ketua TPK Desa Cipaku, Dedi, menjelaskan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk mengelola dan melaksanakan tahapan PNPM MP.

Kepengurusan TPK terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Adapun tugas dan tanggung jawab TPK, diantaranya menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO

Selanjutnya, menyiapkan dan membuat laporan bulanan, menyiapkan perlengkapan dokumen Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban dana PNPM MP dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa.

Kemudian, TPK juga melaporkan pertanggung jawaban seluruh penggunaan dana PNPM MP melalui pertemuan musyawarah desa. Termasuk membuat dan menandatangani  surat pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan  (SP3K)  bersama  PJOK.

Menanggapi hal itu, Camat Cipaku, Wawan Setiawan, mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Walaupun, hal itu merupakan masalah di internal tingkat desa. Namun demikian, dia berharap agar kejadian tersebut tidak kembali terulang.

Saat disinggung masalah utang TPK, Wawan menjelaskan, bisa saja disebabkan karena dana partisipasi dari masyarakat tidak masuk. Untuk itu, setiap Kepala Desa harus memotivasi agar partisipasi masyarakat meningkat.

“Ini mengacu pada SK Mendagri No 42 tahun 1999, tentang pola dasar dan gerak operasional. Dirumuskan, bahwa pembangunan masyarakat desa didasarkan  pada swadaya masyarakat, gotong royong dan kekeluargaan. Dengan demikian, prakarsa dan swadaya masyarakat memegang faktor kunci keberhasilan pembangunan desa,” pungkasnya. (dji/Koran-HR)

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply