DAK Hanya Rp. 5 Milyar, Pemkab Pangandaran Kelimpungan

18/11/2013 0 Comments
DAK Hanya Rp. 5 Milyar, Pemkab Pangandaran Kelimpungan

Ilustrasi. Foto: Istimewa/Net

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Plt Sekda Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH

Plt Sekda Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH

Adanya keputusan dari pemerintah pusat bahwa Daerah Otonom Baru (DOB) tidak akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian, pada tahun anggaran 2014, membuat Pemkab Pangandaran kelimpungan. Pasalnya, dengan tidak mendapat 4 item bantuan pusat tersebut, dipastikan akan menghambat rencana pembangunan di Kabupaten Pangandaran. 

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH, mengatakan, Pemkab Pangandaran pada tahun anggaran 2014 hanya mendapat DAK untuk pembangunan sarana  kantor pemerintahan sebesar Rp. 5 milyar. Sementara untuk biaya anggaran pembangunan, dipastikan akan bergantung kepada sisa Dana Alokasi Umum (DAU), ditambah dari pendapatan bagi hasil pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau alokasi anggaran pembangunan menunggu perhitungan sisa DAU, ditambah dari pendapatan bagi hasil dan PAD, tentunya jumlah anggarannya sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran pembangunan di Kabupaten Pangandaran, terutama di bidang infrastruktur. Makanya kami merasa terpukul dengan adanya keputusan pemerintah pusat tersebut,“ ujar Mahmud, kepada HR, Senin (11/11).

Menurut Mahmud, pihaknya pekan lalu sempat menemui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memprotes keputusan pemerintah pusat yang tidak memberikan 4 item dana bantuan pusat yang dikucurkan melalui program DAK. Pasalnya, jika merujuk kepada pasal 15 Undang-undang 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran, disebutkan bahwa Kabupaten Pangandaran berhak mendapat bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Sementara pada pasal 15 point b menyebutkan juga bahwa Kabupaten Pangandaran berhak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Berpijak kepada aturan tersebut, kami sempat melayangkan protes, tapi tetap saja keputusan pemerintah pusat tidak berubah,” ujarnya.

Mahmud menambahkan, meski saat protes melampirkan aturan perundang-undangan, tetap saja pemerintah pusat tak bergeming. Pemerintah beralasan bahwa keputusan tersebut berlaku bagi seluruh DOB, tidak hanya Pangandaran saja. “Mereka hanya bilang bahwa keputusan itu resiko yang harus diterima oleh daerah pemekaran. Sebenarnya kami tidak puas dengan jawaban tersebut, tapi bagaimana lagi, mereka yang punya anggaran (DAK), “ungkapnya.

Mahmud juga mengungkapkan, pihaknya akan segera mengundang sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Pangandaran untuk membahas rancangan APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2014. “Karena DPRD Pangandaran belum terbentuk, maka kami akan mengundang perwakilan masyarakat. Nah, dalam pertemuan tersebut akan kami sampaikan terkait keputusan pemerintah pusat tersebut, “ ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun HR, diketahui bahwa APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2014 sekitar Rp. 400 milyar. Dari jumlah tersebut, akan dialokasikan sebesar Rp. 251 milyar untuk anggaran belanja pegawai. Dengan begitu, hanya sekitar Rp. 50 milyar sisa anggaran yang bisa digunakan untuk anggaran pembangunan.

“Jumlah APBD sekitar Rp. 400 milyar belum termasuk dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, karena hitungannya belum kami terima. Selain itu, kami pun belum menerima draf bantuan anggaran dari provinsi. Artinya, masih ada peluang untuk menambah anggaran pembangunan di Kabupaten Pangandaran,” pungkas Mahmud. (Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!