Kisruh Soal Tower di Pangandaran, Perusahaan Seluler Akui Salah

21/11/2013 0 Comments
Kisruh Soal Tower di Pangandaran, Perusahaan Seluler Akui Salah

Sebuah tower di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, yang dirusak sekelompak orang. Warga menuding pelaku pengrusakan tower tersebut adalah salah satu Ormas yang berada di Pangandaran. Foto: Entang Saeful Rachman/HR

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Kisruh terkait perizinan pembangunan tower seluler yang berada di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, akhirnya diselesaikan melalui musyawarah. Warga Babakan yang sebelumnya menuntut pembubaran salah satu Ormas di Pangandaran dan melaporkannya ke pihak kepolisian, menyusul aksi pengrusakan bangunan tower di daerahnya, kini melunak.

Dalam musyawarah yang digelar di kantor Dinas PU, Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Pangandaran, Rabu (20/11), dan dihadiri perwakilan warga, Pemkab Pangandaran, unsur TNI, kepolisian dan perwakilan perusahaan seluler tersebut, terungkap bahwa warga berharap permasalahan itu bisa cepat selesai agar keresahan yang terjadi bisa segera diredam.

Warga pun menyerahkan permasalahan tersebut ke Pemkab Pangandaran dan aparat kepolisian untuk segera diselesaikan secepat mungkin. Sementara dari pihak ormas tidak hadir dalam musyawarah itu. Namun, pada musyawarah tersebut sudah menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan seluler mengakui kesalahannya dan siap menempuh perijinan tower. [Baca: Ratusan Warga Babakan Pangandaran Laporkan Ormas ke Polisi]

Seorang perwakilan perusahaan seluler, Ganev, mengakui bahwa permasalahan ini muncul akibat pihaknya lambat dalam memproses perijinan pembangunan tower. Namun, dia beralasan bahwa lambatnya proses perijinan dipengaruhi oleh masa transisi pemerintahan di Pengandaran pasca daerah tersebut dimekarkan.

“Karena pada waktu pengajuan ijin masuk ke Pemkab Ciamis. Setelah di Pangandaran terbentuk pemerintahan, kemudian oleh Ciamis kami disarankan untuk memproses perizinan ke Pemkab Pangandaran. Tapi, ketika bulan Juni 2013, di saat kita mengajukan proses ijin, Pemkab Pangandaran belum bisa menerima dengan alasan belum siap, karena waktu itu memang awal dibentuknya pemerintahan setelah pemekaran,” terangnya.

Karena dikejar target dari perusahaan, lanjut Ganev, pihaknya pun langsung membangun tower seluler di 6 titik di Kabupaten Pangandaran, salah satunya di Desa Babakan, pada saat proses perijinan tengah ditempuh.

“Tapi kami sudah mengantongi ijin dari lingkungan setempat. Awalnya kita berpikir mungkin bisa lebih efektif kalau langsung membangun tower di saat proses perijinan resmi tengah ditempuh. Kami pun tidak mengira akan timbul permasalahan seperti ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Gakda Satpol PP Kab. Pangandaran, Cicah Hendarsyah, SH.MH, berharap seluruh element masyarakat harus menahan diri apabila terjadi permasalahan yang muncul. Karena setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah dan pikiran dingin tanpa harus berbuat aksi anarkis.

“Kabupaten Pangandaran masih baru, jangan dikotori oleh hal-hal yang merugikan. Kita berharap investor akan berdatangan ke Pangandaran untuk membangun usahanya,” ujarnya. Namun demikian, lanjut Cicah, pihak investor pun harus memperhatikan aspek perijinan sebelum membangun usahanya.

“Untuk tower ini, sebelum IMB dan ijin keluar, pembangunannya harus dihentikan terlebih dahulu. Kami tidak akan mentolelir pengusaha yang membangun usahanya tanpa izin,” tegas Cicah. (Mad/R2/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply