Soal Pabrik Semen di Pangandaran, Nartha Tetap Perjuangkan Aspirasi Warga

17/11/2013 0 Comments
Soal Pabrik Semen di Pangandaran, Nartha Tetap Perjuangkan Aspirasi Warga

Photo: Ilustrasi/Net

Padaherang, (harapanrakyat.com),-

Kepala Desa Karangmulya, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Nartha Sugiarta, SIP, akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, untuk menolak rencana pembangunan pabrik semen di wilayah tersebut.

“Harapan kami, pemerintah berkomitmen untuk menuruti keinginan masyarakat,” ungkap Nartha, setelah acara pelantikan yang kedua kalinya, karena terpilih kembali menjabat Kepala Desa Karangmulya, belum lama ini, di Gedung Dakwah Kecamatan Padaherang.

Bagi Nartha, momen acara pelantikan tersebut sangat baik. Disana, dia juga berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarkat kepada Pj. Bupati Pangandaran secara langsung. Selain itu, untuk menjaga kondusifitas, dia juga meminta warga untuk menertibkan sejumlah spanduk di sepanjang jalur protocol.

“Karena sudah ada pernyataan jaminan dari pemerintah, warga mau menertibkannya. Dan kami bersama-sama warga, juga akan menjaga kondusifitas,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati Pangandaran, Endjang Naffandy, mengaku akan menuruti kemauan warga, terkait penolakan rencana pembangunan pabrik semen di wilayah Padaherang.

“Ya, kita akan ikuti kemauan mereka. Kalau masyarakat bersikeras menolak rencana pendirian Pabrik Semen dan pengambilan bahan bakunya. Padahal ini kan belum apa-apa, pemerintah harus fleksibel,” jelas Endjang.

Ketua Forum Peduli Lingkungan Padaherang (FPLP), Asep Hidayat, mengatakan, karena sudah mendapat jaminan dari Pj Bupati, pihaknya akan menurunkan sejumlah sepanduk penolakan pendirian pabrik semen.

“Tapi jika pemerintah tetap memaksa mendirikannya, kami akan bertindak lebih jauh lagi,” tandas Asep.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Padaherang, Tantan Hermawan, menjelaskan, berdasarkan rujukan, surat ijin Eksplorasi Penelitian Tanah liat, mineral non-logam, batu gamping, terhitung mulai dari 19 Nov 2012 sampai 08 Nov 2015, Surat ijin BPPT No : 540/09/BPPT.03/2012,  penelitian harus dilakukan oleh PT. Puri Mas Sarana Sejahtera.

“Kami hanya mengamankan produk perijinan yang dikeluarkan Bupati. Pemahaman masyarakat masih prematur. Kalaupun masyarakat tidak setuju pemerintah, investor tidak akan memaksa,” jelas Tantan. (Mad/Koran-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply