Tolak Pabrik Semen, Bukan Berarti Warga Pangandaran Alergi Investor

04/11/2013 0 Comments
Tolak Pabrik Semen, Bukan Berarti Warga Pangandaran Alergi Investor

Inilah salah satu spanduk penolakan terhadap penambangan dan pendirian pabrik semen di Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Foto: Madlani/HR

Padaherang, (harapanrakyat.com),-

Masyarakat Kabupaten Pangandaran bukan masyarakat yang alergi dengan datangnya calon investor masuk ke daerahnya. Akan tetapi, mereka melihat investasi semacam apa yang akan masuk ke wilayahnya.

Hal itu dikatakan, Sekjen Presidium Pemekaran Pangandaran, sekaligus tokoh muda di Kab. Pangandaran, Andi Sose. Menurutnya, masyarakat akan sangat terbuka untuk masuknya investasi di wilayahnya. Akan tetapi, jenis investasi itu tidak bertentangan dengan potensi andalan utama yaitu, sektor pariwisata.

“Ini bukan masalah setuju dan tidak setuju investasi pembangunan pabrik semen di wilayah Padaherang. Namun, harus diingat juga bahwa Padaherang itu gerbang utama ke daerah wisata andalan di Jawa Barat. Masa wisatawan baru masuk saja sudah disuguhi daerah pertambangan yang sesak oleh polusi,” ucapnya kepada HR (28/10) saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Untuk itu Andi berharap, pihak Pemkab Pangandaran mendengar aspirasi masyarakat Padaherang yang kini menolak pembangunan pabrik semen, dan eksploitasi pertambangan bahan baku semen. “Tujuan pemekaran adalah mewujudkan masyarakat yang lebih baik, bukan malah sebaliknya,” tandasnya.

Saat ditanya tentang potensi agriwisata di daerah Padaherang, Andi mengaku mengetahui dan menyayangkan, bila kelak potensi itu berubah menjadi daerah penambangan. “Memang benar disana potensi itu ada, dan kalau hancur oleh pertambangan sangat disayangkan,” tambahnya.

Mengenai akan adanya lapangan pekerjaan dari berdirinya pabrik semen, yang bakal menampung hampir 2500 pekerja. Andi pun berpendapat lain mengenai itu.

“Bukan bermaksud merendahkan SDM di padaherang, akan tetapi yang menjadi kekhawatiran saya adalah, saudara-saudara disana hanya akan menjadi pekerja kasar saja. Memindahkan dari buruh tani ke buruh pabrik, sangat tidak sepadan buat saudara-saudara kami disana,” tegasnya.

Lanjut Andi, para tenaga ahli yang memiliki gaji besar pasti akan didatangkan dari luar daerah, dan warga Padaherang akan menjadi tenaga buruh. Itulah yang menjadi kerisauannya mengenai investasi pabrik semen.

“Lebih baik mereka mengelola lahannya yang dapat terbarukan, dan daerahnya aman dari pencemaran polusi. Sebab, efek pencemaran tidak akan dirasakan dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Mengenai pemanggilan empat kepala desa yang tidak menyetujui pabrik semen oleh Pemkab Pangandaran, menurut Andi, itu harus dilihat dulu tujuan pemanggilan tersebut. Apabila hanya untuk mengkonfirmasi atas ketidaksetujuan itu hal yang wajar.

“Ingat, asalkan pemanggilan itu bukan untuk melakukan penekanan untuk menyetujui rencana pembangunan pabrik semen. Kalau untuk berdialog dan mencari solusi, itu lebih baik. Karena kami pun (Presidium) melakukan hal yang sama dengan pihak Pemkab, dalam memecahkan setiap permasalahan,” jelasnya.

Sebagian besar wilayah Kec. Padaherang memang merupakan kawasan yang kaya akan sumber bahan baku pembuatan semen. Hamparan tanah lapisan di perbukitan kapur atau eksokarst tersedia melimpah. Akan tetapi, areal perbukitan itu berfungsi menangkap air untuk dialirkan melalui sungai bawah tanah.

Mengenai banyaknya sumber mata air di beberapa blok areal perbukitan seperti di Desa Kedungwuluh, Kec. Padaherang, dibenarkan Supardi, aktivis lingkungan setempat.

“Yang dulu bangun bak penampungan air  di areal perbukitan  itu, pemkab Ciamis  juga kan,” tanya Supardi.

Bencana ekologis, kata Supardi, terjadi akibat keterlambatan menyadari kesalahan akan kerusakan ekosistem. Bahan baku semen yaitu bebatuan eksokarst merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

“Eksplorasi terus menerus dan berlebihan akan mengganggu keseimbangan lingkungan, akibatnya ketersediaan air tanah hilang. Maka warga akan kesulitan, dan akhirnya mereka harus membeli air bersih. Satu contoh itu sangat fatal, warga akan kehilangan hak nya akan ketersediaan air bersih,” ucapnya dengan nada tinggi.

Lebih lanjut Supardi mempertanyakan, bahwa Pemkab Pangandaran hingga kini belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sendiri, pasca pemekaran dari Kabupaten Ciamis.

“Seharusnya bapak Pj. Bupati dan aparatur dibawahnya faham akan itu?,” tanyanya dengan nada tinggi.

Mengenai hal itu, HR mencoba mengkonfirmasi Plt. Sekretaris Daerah, Pemkab Pangandaran, Mahmud. Akan tetapi, yang bersangkutan enggan menjawab konfirmasi melalui telepon seluler.

Kemudian HR mencoba mengkonfirmasi hal tersebut melalui pesan singkat. Mengenai Pemkab Pangandaran yang belum memiliki RTRW tersendiri. Menurut Mahmud, dalam jawaban pesan singkatnya, menyebutkan, sesuai dengan UU No 21 tahun 2012 tentang pembentukan DOB Kab. Pangandaran, masih berlakunya RTRW Pemkab Ciamis di wilayah Kab. Pangandaran.

“Makanya ada Perbup Pemkab Pangandaran tentang RTRW yang menyatakan masih mengacu kepada RTRW Perda Kabupaten Ciamis tahun 2012,” tulisnya dalam pesan singkat.

Saat ditanya bagaimana keinginan masyarakat Kab. Pangandaran yang menginginkan menjadi kabupaten pariwisata, Mahmud membalas pesan singkat itu, “Ya nanti ada regulasi khusus, dan ada langkah-langkah program dan kegiatan yang menunjang ke arah itu,” balasnya singkat atas keinginan masyarakatnya.

Selain itu HR pun menanyakan mengenai pemanggilan 4 Kepala Desa yang tidak menyetujui rencana pembangunan pabrik semen dan eksplorasi bahan baku semen, oleh pihak Pemkab Pangandaran. Mahmud pun membalas pesan singkat itu, “Kita sementara ini mengklarifikasi dulu dari para kades,” tulisnya lagi singkat.

Pertanyaan terakhir HR dalam wawancara melalui pesan singkat dengan Plt Sekda Pemkab Pangandaran adalah, sampai kapan Kab. Pangandaran ikut ke RTRW yang masih merupakan produk Peraturan Daerah Kabupaten Induk. Lagi-lagi, Mahmud, menjawab singkat, “Ya sampai dengan terbentuk DPRD,”

Jawaban terakhir Plt. Sekda Pemkab Pangandaran, ternyata telah difahami oleh masyaraka Desa Karangmulya dan Desa Kedungwuluh, dengan memampang sejumlah spanduk protes keras atas rencana pembangunan pabrik semen, salah satunya yang bertuliskan; “Jangan Pilih Wakil Rakyat yang setuju pendirian Pabrik semen”. (SBH/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply