Panwaslu Ciamis: Sulit Tindak Caleg yang Merangkap Pengelola PNPM

07/12/2013 1 Comment
Panwaslu Ciamis: Sulit Tindak Caleg yang Merangkap Pengelola PNPM

Foto: Ilustrasi/Istimewa Net

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Ketua Panwaslu Kabupaten Ciamis, Uce Kurniawan, S.Ag, M.Si, menegaskan, himbauan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait larangan Calon Anggota Legislatif (Caleg) tidak boleh terlibat sebagai pengelola bantuan PNPM Mandiri, sulit direalisasikan di lapangan.

Pasalnya, lanjut Uce, apabila merujuk kepada aturan Undang-undang Pemilu, tidak hanya Caleg yang mengelola PNPM Mandiri saja yang harus mundur dari DCT (Daftar Calon Tetap), tetapi Caleg yang merangkap jabatan dan pekerjaannya bersumber dari anggaran negara juga harus mundur.

“Karena dalam aturan UU Pemilu tidak menegaskan bahwa Caleg yang terlibat sebagai pengelola PNPM harus mundur, tetapi Caleg yang menempati sebuah jabatan dan dibiayai dari anggaran negara harus mundur,” tegas Uce yang diamini Anggota Panwaslu Ciamis, Enceng Sudrajat, ketika dihubungi HR, Senin (2/12).

Menurut Uce, apabila aturan tersebut tegas diterapkan, tidak menutup kemungkinan sekitar 60% Caleg di Ciamis yang sudah terdaftar di DCT harus dicoret karena tidak bersedia mundur dari jabatannya yang ada kaitannya dengan anggaran negara.

Enceng Sudrajat menambahkan, kalau ditafsirkan luas aturan tentang larangan rangkap jabatan dan jabatan yang berpotensi terjadi konflik kepentingan dengan kapasitas seseorang sebagai Caleg, guru honorer atau Anggota DPRD, Anggota DPR RI pun sama harus mundur. “Karena mereka pun sama gaji dan tunjangannya dibiayai oleh anggaran negara,” imbuhnya.

Karena, lanjut Aceng, dipersoalkannya Caleg yang merangkap sebagai pengelola PNPM harus mundur  dari jabatannya, dilatarbelakangi dari penafsiran aturan tersebut.

Dalam aturan itu, kata Aceng, disebutkan bahwa seorang Caleg harus bersedia untuk tidak merangkap jabatan dengan pejabat negara lainnya, komisaris, direksi, dewan pangawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Nah, larangan seorang Caleg tidak boleh merangkap sebagai pengelola PNPM ditafsirkan dari aturan yang menyebutkan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Kalau ditafsirkan luas, berarti tidak hanya pengelola PNPM saja, tetapi seluruh jabatan yang gaji dan tunjangannya bersumber dari keuangan negara sama harus mundur,” terangnya.

Menurut Enceng, apabila aturan tersebut ditafsirkan luas, konsekunsinya tidak hanya berdampak kepada pengelola PNPM saja, tetapi Anggota DPRD atau DPR RI yang tercatat sebagai Caleg pun harus mundur.

“Hampir 90% Anggota DPRD Ciamis saat ini tercatat sebagai Caleg. Kalau aturan ini ditafsirkan luas, bisa-bisa Gedung DPRD Ciamis kosong karena anggota DPRD-nya harus mundur,” ujarnya. (DK/Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

1 Comment

  1. Deni December 07, at 23:13

    Berarti Kalau Begitu UU Pemilu tidak Berlaku yAaah'?!!

    Reply

Leave a Reply