Soal Eksplorasi, Founder MESTI Indonesia; Sudah Salah Sejak Proses Awal

Soal Eksplorasi, Founder MESTI Indonesia; Sudah Salah Sejak Proses Awal

Photo : Ilustrasi Net

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Polemik eksplorasi bahan baku semen di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terus bergulir. Disinyalir, salah satu penyebabnya lantaran kurangnya transparansi pemerintah tentang keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batugamping dan relevansinya dengan perencanaan pendirian pabrik semen.

Alhasil, kondisi itu menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, investor dengan Pemerintahan Desa, dan bahkan pihak investor dengan masyarakat. Terlebih, ketika dikaitkan dengan  test case pernyataan kesediaan penjualan, atau pelepasan hak atas tanah masyarakat yang dilakukan oleh oknum pihak perusahaan.

Kejadian ini juga mengundang tanggapan dari Dian Kuswanto, putra Daerah asal Kecamatan Padaherang, Founder MESTI Indonesia (Forum Praktisi Pertambangan Indonesia), yang aktif mempelajari Minerba dari tahun 2004, baik melalui media, forum-forum pertambangan, maupun terjun langsung ke beberapa wilayah pertambangan di pulau jawa.

Dian menuturkan, Keluarga Mahasiswa Pangandaran (Kamapadan) wajar jika menuding  Pemkab Pangandaran apatis terkait soal itu. Menurut dia, seringkali Pemerintah terbukti dalam beberapa kesempatan senantiasa mendukung upaya perusahaan dengan memandang sebelah mata aspirasi masyarakatnya, dan bahkan perundang-undangan yang berlaku.

“Keberpihakan secara sepihak pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM), Pemkab Ciamis, dan Pemkab Pangandaran sampai ke tingkat pemerintah desa, dan beberapa tokoh Pangandaran, penyebab masyarakat diliputi rasa saling curiga. Bahkan tali silaturahmi diantara mereka kini menjadi rawan renggang,” kata Dian, Minggu (1/12).

Bila diteliti lebih cermat, kata Dian, akar polemik ini terletak pada tim ahli tambang BPPT Ciamis, akademisi dan para pejabat, yang berkaitan dengan keluarnya IUP Eksplorasi Batu Gamping No. 540/05/BPPT.03/2011, tanggal 18 Oktober 2011, untuk PT. Purimas Sarana Sejahtera seluas 8.290 hektar di Kecamatan Padaherang, dan Kalipucang.

“Dalam logika sederhana, hasilnya pun bisa ditebak, berawal dari pelaku yang salah, menggunakan metode yang salah, serta mempertahankan cara pandang yang salah terhadap kars, dan tidak pernah bersedia memahami perkembangan terbaru tentang kars dalam semua aspek, baik pengetahuan, perundang-undangan, sampai lingkungan sekitar kars itu sendiri, akhirnya menghasilkan produk hukum yang salah,” tambahnya.

Menurut Dian, investor memang butuh payung hukum untuk menjalankan ekspansi bisnisnya. Akan tetapi jangan lupa, investor beserta masyarakat butuh kepastian dan jaminan hukum yang mengatur keseimbangan hidup, dan kehidupan mereka di jagad raya ini.

“Selain itu, harus dibedakan antara penyelidikan umum pada tahapan eksplorasi tambang, dengan penyelidikan pada riset pertambangan atau ilmiah mahasiswa, dan para ilmuan. Melaporkan hasil penyelidikan umum pada tahapan eksplorasi merupakan salah satu kewajiban pemegang IUP Eksplorasi, dan menjadi syarat pengajuan peningkatan perijinan eksplorasi menjadi operasi produksi,” ujarnya.

Sedangkan penyelidikan pada riset mahasiswa, atau para ilmuan, kata Dian, hanya sebatas penggalian wawasan keilmuan yang berkaitan dengannya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan hasilnya kepada pejabat pemerintah yang memberikan izin, kecuali riset-riset yang memang dibiayai dari kas Negara.

“Pada setiap IUP Eksplorasi, pasti terdapat hak mengajukan izin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batu bara yang tergali. Jadi jelas bahwa tahapan penyelidikan dalam eksplorasi pertambangan bukan sebatas riset ilmiah lagi,” jelasnya.

Dian menambahkan, dia juga mengajak berbagai pihak untuk membahas lebih jauh tentang fungsi kawasan kars Pegunungan Kendeng Kecamatan Padaherang-Kalipucang, yang begitu penting bagi lingkungan sekitar, sebagai bagian dari penggalangan aksi solidaritas penolakan eksploitasi.

“Bila perlu, akan kita tempuh jalur hukum, kalau pejabat dan tokoh masyarakat Pangandaran tetap memaksakan peningkatan izin pertambangan di wilayah bentang kars Pegunungan Kendeng untuk pabrik semen, tanpa mau menganalisanya kembali secara komprehensif,” pungkasnya.

Kamapadan Tanggapi Pernyataan Tubagus Aziz

Di tempat terpisah, Keluarga Mahasiswa Pangandaran (Kamapadan), sebagai agent of control social hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran, jadi tidak ada yang perlu disesalkan.

“Itu hal yang wajar. Karena kegiatan eksplorasi di Padaherang sudah meresahkan masyarakat,” ungkap Ketua Kamapadan Imdad, kepada HR belum lama ini.

Menurut Imdad, ijin eksplorasi yang dikeluarkan BPPT Kabupaten Ciamis itu berlaku hingga  Bulan November tahun 2015. Dengan begitu, warga akan dihadapkan dengan ketidakpastian industrialisas semen. Sementara warga mengetahui dampak dari hal itu, yang justru akan merugikan baik dari sisi sosial, maupun ekologi lingkungan.

“Masalah pembangunan pabrik semen itu tidak hanya berbicara secara ekonomi saja, masalah sosial dan ekologi juga harus menjadi prioritas,” tandasnya.

Masih Setuju Eksplorasi

Meski begitu, Tokoh Masyarakat Padaherang, Cahya Novan Suryana (Aray), warga Dusun Nagrak Desa Karangsari Kecamatan Padaherang, mengatakan saat ini masyarakat Padaherang kondisinya sudah kondusif.

Komitmen yang terbangun di masyarakat sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup. Dan masyarakat sudah tidak lagi membicarakan soal polusi ataupun dampak negatif terhadap lingkungan.

“Saya mengikuti saja perkembangan di masyarakat. sekarang, masyarakat mulai banyak yang menerima. Kita optimis, eksplorasi akan berjalan, kalau melihat masyarakat sudah seperti ini,” terangnya. (Mad/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles