Soal Pabrik Semen, Masyarakat Padaherang Terbelah Dua

20/12/2013 3 Comments
Soal Pabrik Semen, Masyarakat Padaherang Terbelah Dua

Sejumlah massa dari dua desa di Padaherang saat unjuk rasa menolak rencana eksplorasi bahan baku semen dan pabrik semen, di Jalan Raya Padaherang-Pangandaran, pekan lalu. Foto: Dokumentasi HR

Padaherang, (harapanrakyat.com),-

Adanya rencana eksploitasi bahan baku semen sekaligus pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, ternyata memunculkan pro dan kontra di masyarakat setempat.

Setelah masyarakat yang menyatakan kontra pekan lalu melakukan unjuk rasa dengan melakukan pemblokiran jalan raya Padaherang, kini giliran masyarakat yang menyatakan pro mangancam akan menggelar aksi unjuk rasa tandingan sebagai bentuk dukungan terhadap pendirian pabrik semen. Masyarakat Padaherang pun kini terbelah dua.

Tokoh Masyarakat yang juga Anggota BPD Karangsari, Kecamatan Padaherang, Suganda M. Daud, mengatakan, 12 desa yang diwakili oleh kepala Desa, BPD dan LPM sudah menyatakan mendukung terhadap rencana eksploitasi bahan baku semen dan pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya pendatanganan bersama yang dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Padaherang, Kamis (12/12).

“Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Padaherang, 12 desa sudah menyatakan mendukung. Hanya dua desa saja yang menolak,“ ungkapnya, kepada HR, pekan lalu.

Menurut Suganda, dukungan yang diberikan oleh perwakilan 12 desa tak lain untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Padaherang. “Kita mendukung dengan alasan ingin adanya perubahan yang lebih baik di Kecamatan Padaherang. Karena rencana ini merupakan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Padaherang, “ terangnya.

Suganda juga menyesalkan terhadap sikap penolakan yang dilakukan oleh warga dua desa, yakni Desa Karangmulya dan Kedungwuluh, yang disampaikan dengan cara yang kurang elegan. Menurut dia, seharusnya penolakan tersebut disampaikan dengan cara duduk bersama agar perbedaan pendapat dapat tersampaikan dengan baik. “ Jika penolakan dengan cara unjuk rasa, hanya akan memicu timbulnya konflik di tengah masyarakat, “ tegasnya.

Suganda pun menduga aksi unjuk rasa yang melakukan penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen sudah ditumpangi kepentingan politik pihak tertentu. “Saya menyebutkan itu karena sudah ada indikasi kepentingan politik dibalik aksi unjuk rasa tersebut,” ujarnya.

Suganda menegaskan, warga yang melakukan penolakan hanya berpegang kepada kasus pencemaran lingkungan pabrik semen yang terjadi di Palimanan Cirebon. Namun tidak mencoba membandingkan dengan pabrik semen yang berada di Cilacap ataupun Gresik.

“Warga di sekitar pabrik semen Cilacap dan Gresik justru diuntungkan dengan adanya pabrik semen. Secara lingkungan pun mereka tidak merasa dicemari, karena perusahaan semen di sana sudah menggunakan teknologi canggih yang ramah lingkungan, “ paparnya.

Seperti halnya yang ditawarkan investor pabrik semen di Padaherang, lanjut Suganda, sama dengan apa yang sudah diterapkan di Cilacap dan Gresik. “Investor sudah menjamin bahwa mereka akan menggunakan mesin pengolahan semen dengan teknologi ramah lingkungan. Mereka pun sudah menyatakan siap mempresentasikan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa teknologi yang akan mereka gunakan benar-benar ramah lingkungan, “ ungkapnya.

Dengan begitu, lanjut Suganda, penolakan yang dilakukan masyarakat 2 desa sangat tidak mendasar. “Seharusnya mereka mau duduk bersama, kemudian dibicarakan dimana kekhawatirannya sehingga mereka menolak. Kemudian pihak investor diminta menjelaskan dan mengurai satu- satu persatu guna memberikan kepastian bahwa pabrik semen tersebut tidak akan mencemari lingkungan. Apabila dengan cara itu akan lebih baik, ketimbang mereka menggelar unjuk rasa di jalanan, “ terangnya.

Hal yang sama pun diutarakan Tokoh Pemuda Padaherang, Dikri. Dia menyayangkan terhadap sikap penolakan warga 2 desa yang disampaikan dengan cara unjuk rasa. Menurut dia, apabila aksi penolakan atau protes disampaikan oleh perwakilan warga pada acara sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Padaherang, yang digelar pekan lalu, dipastikan tidak akan terjadi riak yang berlebihan.

“Pihak investor pun sudah siap mengurai dan menjelaskan dimana ketidaksetujuan mereka. Kalau mereka terus menggunakan cara unjuk rasa dalam menyampaikan penolakan, kami pun dari masyarakat 12 desa akan melakukan aksi tandingan untuk mendukung pendirian pabrik semen di Padaherang,” tegasnya.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Padaherang, Dian Kuswanto yang juga penggiat LSM Lingkungan dari Founder Mesti Indonesia, dengan tegas menolak rencana eksplorasi dan pendirian pabrik semen di Padaherang.

Dian mengatakan, persoalan pabrik semen sebenarnya nomor sekian dari akar polemik ini. Yang patut dipertanyakan, apakah persetujuan 12 Desa tersebut telah mempertimbangkan aspek penambangan bahan baku yang akan digali secara besar-besaran, terutama batu gamping dan tanah liat yang termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonreneable).

“Artinya, apabila kawasan penggalian batu gamping dan tanah liat nantinya sudah rusak akibat penggalian besar-besaran itu, jelas tidak dapat dipulihkan (irretrievable). Kerusakan yang mengancam lingkungan akan lebih besar dari kegiatan eksplorasinya, ketimbang dampak dari pabrik semennya,“ ujarnya, kepada HR, pekan lalu.

Dia juga mengatakan, jika merujuk kepada Perda Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014, Kecamatan Padaherang adalah kawasan penanganan khusus untuk lumbung padi. “Daerah Padaherang itu sudah dirumuskan sebagai daerah khusus pertanian, yakni untuk pertanian tanaman pangan lahan basah dan ditetapkan sebagai kawasan lumbung padi,” terangnya.

Dian melanjutkan, apabila BPPT Kabupaten Ciamis sebelumnya sudah mengeluarkan izin eksplorasi tambang di Padaherang, berarti jelas-jelas sudah mengingkari peraturan yang dibuat oleh Pemkab Ciamis sendiri. “Karenanya Pemkab Pangandaran harus membatalkan izin ekslporlasi yang dikeluarkan oleh BPPT Ciamis. Karena izin itu jelas-jelas sudah melanggar Perda RTRW yang berlaku hingga tahun 2014, “ jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Didin, saat menyampaikan orasi saat unjuk rasa penolakan eksplorasi dan pendirian pabrik semen, Kamis (12/12) pekan lalu, menegaskan, pihaknya kembali melakukan aksi, karena pemerintah tidak mendengar aspirasi warga.

“Sudah jelas-jelas warga menolak terkait pengambilan bahan baku semen dalam bentuk apapun, tapi pemerintah tetap saja memfasiliatasi investor semen datang lagi ke Padaherang,“ teriaknya.

Menurut Didin, warga akan tetap menolak meski ada bujuk rayu dari pihak investor dan pemerintah. Dia menegaskan, pengambilan bahan baku semen dengan bentuk apapun, terlebih dengan berdirinya pabrik semen, hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan di kampungnya. “Keputusan warga sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa menolak investor semen masuk ke Padaherang,” tegasnya. (Mad/Ntang/Koran-HR)

About author

Related articles

3 Comments

  1. Urang Sopla December 20, at 23:48

    Dirikan pabrik semen di 12 desa yang setuju!!!! 12 desa tidak berhak menyetujui pendirian pabrik semen yang bukan berada didesanya! memangnya dampak dari pencemaran lingkungan akan berdampak ke 12 desa tersebut?? pakai akal sehat aja lah...

    Reply
  2. Ryan sidick December 24, at 17:24

    sya mendukung berdirinya pabrik semen Di padaherang,, karna itu bisa memajukan perekonomian kc.padherang..

    Reply
  3. raka April 28, at 00:37

    Nu teu satuju berarti teu mikir ka hareupna, kahayangna rame we hayoh

    Reply

Leave a Reply