APBD Rp.500 Milyar, Pemkab Pangandaran Fokus Perbaiki Infrastruktur

APBD Rp.500 Milyar, Pemkab Pangandaran Fokus Perbaiki Infrastruktur

Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran, Drs. Ade Supriatna. Foto: Eva Latifah/HR

Parigi, (harapanrakyat.com),-

Di awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran memiliki 11 program kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan tahun 2014, sesuai hasil evaluasi arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) ada beberapa kendala yang dihadapi, karena Pemkab Pangandaran pada tahun anggaran 2014 hanya mendapat DAK untuk pembangunan sarana  kantor pemerintahan sebesar Rp. 5 milyar.

Hal itu berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat bahwa khusus bagi DOB belum dapat DAK bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan pertanian.

Sementara untuk biaya anggaran pembangunan, dipastikan akan bergantung pada sisa Dana Alokasi Umum (DAU), ditambah dari pendapatan bagi hasil pajak (Dana Perimbangan) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran, Drs. Ade Supriatna, didampingi Sekretarisnya, Dra. Lilis Kusumawati, M.Si., saat ditemui HR di ruang kerjanya, Kamis (17/01), mengatakan, untuk pembangunan sarana prasarana bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan pertanian akan mengambil dari DAU dan dana perimbangan.

“Memang kita kerepotan, sebab yang biasanya didanai dari DAK, ini harus ngambil dari APBD. Untuk perencanaan kedepan, yang pertama kita tetap mengacu ke pusat dan provinsi, karena tidak mungkin menggunakan dari PAD. Prioritas kita sendiri pada dasarnya sama dengan arahan dari provinsi. Cuma kesulitannya untuk rehab sekolah, sarana prasarana kesehatan dan pengadaan-pengadaan lain seperti obat-obatan,” kata Ade.

Dalam rencana pembangunan di tahun anggaran 2014, yang menjadi prioritas utama untuk infrastruktur jalan yakni perbaikan jalan kabupaten dan desa, atau jalan menuju ibu kota kecamatan, diantaranya di daerah Cigugur, Langkaplancar, Mangunjaya dan Sidamulih. Selain itu, juga jalan yang menghubungkan destinasi pariwisata.

Dia menyebutkan, sesuai dengan pengajuan dari masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan jalan. Sehingga, jalan yang lokasinya berada di empat daerah tersebut menjadi prioritas utama, karena memang saat ini kondisi kerusakannya sudah sangat parah.

“Jalan merupakan jantung dan sarana mobilitas masyarakat untuk beraktifitas. Dengan kondisi jalan yang rusak parah seperti saat ini, itu jelas sangat berdampak ke segala aspek, karena jalan adalah keperluan yang mendasar bagi masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan pembangunan sarana prasarana bidang pariwisata, pertanian dan kelautan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Pangandaran.

Kemudian, untuk penataan di wilayah perbatasan, pihaknya telah mengajukan ke provinsi untuk membangun tugu perbatasan di daerah Cimerak, Padaherang dan Kalipucang.

“Itu sudah diajukan di tiga titik, termasuk juga desain untuk rest areanya. Saat ini kita masih menunggu, apakah itu bisa terealisasikan di 2014 atau tidak,” kata Ade.

Namun demikian, pihaknya optimis Pangandaran bisa lebih cepat mengalami kemajuan dibandingkan dengan DOB lainnya. Sebab, secara keseluruhan Kabupaten Pangandaran memiliki banyak potensi.

Potensi yang dimiliki tidak hanya bergantung dari sektor pariwisata saja, tapi dari sektor pertanian dan perkebunan pun dapat menjadi keunggulan bagi daerah yang baru melakukan pemekaran itu.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Pangandaran, Dra. Lilis Kusumawati, M.Si., menambahkan, di Bappeda sendiri ada beberapa draf yang dibuat di tahun 2014 ini, yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru yang sesuai dengan Pangandaran, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pangandaran.

“Di bulan Januari ini kita sedang melaksanakan Musrenbang tingkat desa, kemudian pada bulan Februari pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, dilanjutkan pada bulan Maret kegiatan Forum SKPD, dan Musrenbang tingkat kabupaten,” kata Lilis.

Pihaknya juga menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dimana daerah Parigi dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Serta, membuat grand desain RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) sesuai dengan Undang Undang tentang Kepariwisataan. Terlebih Kabupaten Pangandaran ingin menjadi Kabupaten Pariwisata di Jawa Barat. Semua itu didasari oleh potensi pariwisata yang dimiliki di Pangandaran.

Seperti diketahui, Pangandaran merupakan salah satu wisata andalan Provinsi Jawa Barat yang belum dikelola secara maksimal, baik dari tata ruang kota hingga fasilitas akses menuju objek wisata.

Pangandaran juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN). Pembangunan KSP Pangandaran merupakan salah satu program Pemprov Jawa Barat di Bidang Ekonomi yang pengembangannya meliputi kegiatan wisata pesisir dan minat khusus, menjaga kelestarian lingkungan pantai, meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata.

“Kita tahu, panorama alam dan potensi wisata alam dari Pangandaran sudah terkenal sampai luar negeri. Hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi DOB yang baru lahir. Makanya kita optimis Pangandaran bisa lebih cepat maju dibanding DOB yang lain. Namun, untuk mencapainya tentu perlu dukungan dari semua elemen masyarakat Pangandaran sendiri,” kata Lilis.

APBD Pangandaran Baru Rp 500 Milyar

Di tempat terpisah, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH, mengatakan, Pemkab Pangandaran baru memiliki APBD tahun 2014 yang jumlahnya di atas Rp 500 Milyar. Jumlah sebesar itu akan dialokasikan untuk anggaran belanja pegawai dan anggaran pembangunan.

Rencananya dalam minggu-minggu ini RAPBD Kabupaten Pangandaran akan disahkan melalui Perbup sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014.

“Kita sekarang lagi menunggu hasil evaluasi, baru setelah itu kita menetapkan APBD. Untuk besarannya paling 500 miliar rupiah. Dalam pengajuan APBD itu ada 11 prioritas nasional ditambah 3 prioritas tambahan, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kalau untuk gaji pegawai dan mamin di Puskesmas, sebelum APBD disahkan juga sudah bisa dipenuhi,” ujarnya.

Mahmud mengungkapkan, di tahun anggaran 2014 untuk belanja publik diperbesar, sehingga tidak ada pengadaan kendaraan dinas. Menurutnya, bukan tidak perlu kendaraan dinas, namun pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan kelompok tani dan nelayan dinilai lebih penting.

“Kita coba ngerem dulu, kecuali ada hal yang sangat urgen, seperti mobil pengangkut sampah dan alat-alat berat. Semua kegiatan tersebut dilakukan lebih cepat itu lebih baik,” kata Mahmud. (Eva/Liputan Khusus Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles