Pejabat Banjar & Cirebon Ikut Melamar di Pemkab Pangandaran

17/01/2014 0 Comments
Pejabat Banjar & Cirebon Ikut Melamar di Pemkab Pangandaran

Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi. Foto: Dokumentasi HR

Parigi, (harapanrakyat.com),-

Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, mengaku sudah menerima surat lamaran dari dua pejabat luar daerah (Import) untuk mengisi bursa calon pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Pangandaran. Menurut dia, surat lamaran tersebut datang, menyusul akan dibentuknya 2 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru di Pemkab Pangandaran yang rencananya akan diberlakukan pada awal Februari mendatang.

“Kita saat ini sudah mendapat surat lamaran dari pejabat luar daerah, yakni satu dari pejabat Pemkot Banjar dan satu lagi dari pejabat Pemkab Cirebon. Memang betul 2 pejabat luar daerah ini mengajukan surat lamaran karena di sini membutuhkan 3 pejabat setingkat eslon II untuk mengisi dua kepala OPD baru dan satu kepala OPD yang masih kosong, “ terangnya, ketika ditemui HR, di rumah dinasnya, Sabtu (11/01/2014).

Menurut Endjang, meski dua pejabat ‘import’ tersebut sudah mengajukan lamaran, namun tidak serta merta langsung diterima. Pihaknya tetap akan memproses lamaran tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. “Dua pejabat dari Banjar dan Cirebon itu baru mengajukan lamaran secara pribadi, belum diproses administrasi kepindahannya ke Gubernur. Apabila kita sudah menyatakan siap menerima, baru mereka akan mengajukan perpindahannya ke Gubernur, “ ujarnya.

Namun demikian, lanjut Endjang, dua pejabat ‘import’ tersebut harus mendapat persetujuan dari kepala daerah dimana dia bekerja saat ini. Karena proses perpindahan kerja seorang PNS dari satu daerah ke daerah lain, harus dilengkapi dengan surat keterangan lolos butuh. “Meski kami menerima, tetapi andai saja kepala daerah di tempat bekerjanya sekarang tidak mengijinkan, maka proses perpindahan itu batal,” ujarnya.

Endjang pun mengaku Pemkab Pangandaran saat ini tengah membutuhkan SDM pegawai, apalagi untuk pejabat dengan pangkat atau golongan 4b. “Saat ini di Pemkab Pangandaran baru ada sekitar 4 pejabat di tingkat eselon III yang sudah memiliki pangkat dan golongan 4b. Artinya, dengan jumlah tersebut, kita tidak banyak pilihan apabila membutuhkan 3 pejabat eselon II untuk mengisi satu kekosongan dan 2 OPD baru, “ terangnya.

Dengan begitu, sambung Endjang, apabila ada lamaran dari pejabat ‘import’ yang berminat untuk menempati jabatan eselon II di Pemkab Pangandaran, saat ini sangat terbuka lebar. “ Selain lamaran dari pejabat Banjar dan Cirebon, ada juga dari pejabat kabupaten induk (Ciamis) yang berminat mengajukan lamaran untuk jabatan eselon II. Namun, dia masih sebatas lisan, belum mengajukan lamaran resmi, “ucapnya.

Sementara untuk mengisi kepala OPD baru yang dipimpin oleh pejabat eselon III, kata Endjang, tidak perlu mengambil dari pejabat ‘Import’. Karena untuk menempati jabatan eselon III, sudah banyak pejabat di Pemkab Pangandaran yang sudah layak. OPD baru yang akan dipimpin oleh eselon III itu, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Satpol PP dan Kantor Kesbangpolinmas.

“Kalau pun kita menerima pejabat dari luar daerah, hanya untuk posisi jabatan eselon II saja. Hal itu seiring akan dibentuk 2 badan baru dan terdapat kekosongan kepala dinas di Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora), “ tegasnya.

Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Disdikpora, menurut Endjang, pihaknya saat ini masih menunggu calon pejabat yang memiliki basic dari pendidikan. “ Karena untuk jabatan kepala Disdikpora, idealnya harus diisi oleh pejabat dari lingkungan pendidikan. Memang hal itu bukan keharusan, tapi kita menginginkan yang ideal, “ katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, menegaskan, pihaknya akan segera melakukan perombakan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) menyusul akan dibentuk 5 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru di lingkungan Pemkab Pangandaran.

Seiring dengan hal itu, lanjut Endjang, otomatis akan terjadi perombakan di susunan “kabinetnya”, dikarenakan akan ada 2 pejabat eselon II yang akan menempati kepala badan baru dan 3 pejabat eselon III untuk menempati posisi kepala kantor baru.

“Penambahan 5 OPD baru ini sangat mendesak. Karena beberapa OPD baru harus dibentuk berdasarkan anjuran dari pemerintah pusat. Awalnya kita ingin menciptakan struktur pemerintahan yang ramping, namun untuk optimalisasi kinerja dan penyelarasan program dengan pemerintah pusat, akhirnya OPD baru itu harus dibentuk segera,” ujar Endjang.

Menurut Endjang, 5 OPD baru yang akan dibentuk itu, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Kantor Satpol PP dan Kantor Kesbangpolinmas.

“Dibentuknya BPBD dan BPLH karena atas anjuran dari pemerintah pusat. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN), meminta kepada kami untuk membentuk BPBD  yang terbentuk secara mandiri dan terpisah dari bidang lain. Kalau kami tidak membentuk badan itu, maka BPBN tidak akan menurunkan bantuan bencana untuk Pangandaran, “ terangnya.

Namun demikian, kata Endjang, meski BPBD namanya badan, tetapi nantinya akan dipimpin oleh pejabat eselon 3. “Meski namanya badan, tetapi statusnya setingkat kantor yang dipimpin oleh eselon 3. Tentunya perangkat pegawainya pun akan dibuat ramping, sebagai bentuk penghematan anggaran,” terangnya.

Hal yang sama pun pada pembentukan BPLH. Kata Endjang, setiap pemerintah daerah diharuskan memiliki ahli di bidang lingkungan. Apabila hal itu sudah terbentuk, maka pemerintah pusat akan menurunkan program bantuan lingkungan hidup.

“Sementara untuk pendirian BPPT, karena tingginya permintaan pelayanan perizinan di Kab. Pangandaran. Sedangkan dibentuknya kantor Satpol  PP dan Kantor Kesbangpolinmas, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. (Mad/Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!