Pendaftar JKN Membludak, Peserta Jamkesda di Ciamis Terkatung-Katung

13/01/2014 0 Comments
Pendaftar JKN Membludak, Peserta Jamkesda di Ciamis Terkatung-Katung

Foto: Ilustrasi/Istimewa Net

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Semenjak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 diberlakukan, ratusan warga Ciamis mendatangi Kantor BPJS Kabupaten Ciamis, yang sebelumnya Kantor Perwakilan PT. Askes Ciamis, di jalan RSUD Ciamis. Mereka yang datang untuk mendaftar, mayoritas merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Polri dan pegawai pemerintahan non PNS.

Merujuk UU No 24 TAHUN 2011 Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), peserta jaminan kesehatan terdiri dari dua kategori. Kategori pertama yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI),  mencakup orang miskin dan fakir miskin. Kategori kedua adalah Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI), terdiri dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai pemerintahan Non PNS, dan golongan pekerja lain yang menerima upah.

Kemudian, berdasarkan Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945, menyebutkan, setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Termasuk pasal 34 ayat 2 UUD 1945, yang mengamanatkan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Selanjutnya, dalam UU 24 Tahun 2011 Pasal 14, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

Dalam UU JKN, para peserta Askes dan Jamkesmas otomatis menjadi peserta JKN. Namun bagaimana nasibnya dengan peserta Jamkesda di Kabupaten Ciamis. hingga saat ini belum ada kejelasan nasib mereka. Apalagi selama ini pendataan Jamkesda kerap memunculkan kontoversi, dimana warga mampu masih terdaftar sebagai peserta Jamkesda.

Menanggapi hal itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ciamis, menyatakan tidak memiliki kewenangan terkait pengurusan peserta Jamkesda. “Kami tidak mempunyai kewenangan soal nasib peserta Jamkesda,“ ungkap Sekretaris Dinkes Ciamis, Aat G, kepada HR, Senin (6/1), di ruang kerjanya.

Jawaban senada disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Ciamis, dr. Rizali. Dia menuturkan, pihaknya tidak berwenang untuk menjawab hal tersebut. Padahal, dalam APBD Ciamis tahun 2014, Pemkab sudah mengalokasikan Rp. 6 milyar untuk program Jamkesda.

“Jangan tanya ke saya soal kebijakan Jamkesda,” ujar Rizali.

Tanggapan serupa juga terungkap dari Direktur RSUD Ciamis, Dr. Aceng, saat dihubungi HR melalui telepon selulernya. “Kalau kami masih menunggu kebijakan soal itu,” ungkapnya.

Dari data yang diperoleh HR, diketahui bahwa jumlah penduduk Ciamis sebelum berpisah dengan Pangandaran sebanyak 1.720.280 jiwa. Jumlah peserta Jamkesmas 2013, sebanyak 575.025 orang. Bahkan angka itu sudah ditambahkan dengan peserta Jamkesda 2012 sebanyak 53 ribu orang. Sedangkan peserta Askes sebanyak 106.024 orang. Perkiraan jumlah penduduk yang belum mempunyai jaminan sebanyak 1.03.331 orang.

Alokasi dana program Jamkesda, pada APBD Murni Ciamis tahun 2013 mencapai Rp. 5.606.178.061, ditambah APBDP 2013 sebesar Rp. 3,5 Milyar dan Bantuan Gubernur Jabar tahun 2013 sebesar Rp 1,1 milyar. Total dana Jamkesda tahun 2013 sebesar 10.296 milyar.

Soal daya serap anggaran Jamkesda tahun lalu, hingga bulan September 2013 sebesar 5,5 milyar rupiah. Adapun dana Jamkesda yang tidak terserap selama tahun 2013 lalu sebesar 4, 786 milyar rupiah. Rata-rata jumlah dana perbulan yang terserap dalam program Jamkeda yakni sebesar 612 juta, dengan rata-rata jumlah kunjungan pasien Jamkesda perbulannya sebesar 576 orang.

Selanjutnya, Pemkab Ciamis sendiri sudah menganggarkan dana program Jamkesda sebesar Rp. 6 milyar di tahun 2014. Namun karena ada program JKN, dana tersebut akan digunakan untuk membayar premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni fakir miskin dan warga tidak mampu yang dalam aturan JKN ditanggung pemerintah.

“Peserta Jamkesda otomatis akan dimasukan ke peserta PBI. Namun verifikasi data masih menunggu konfirmasi Kemenkes RI,” ungkap Asda II Bidang Ekonomi dan pembangunan, Sukiman, Senin (6/12), melalui telepon selulernya.

Sukiman menuturkan, sebanyak 12 ribuan peserta Jamkesmas dari Kabupaten Ciamis masih menunggu validasi Kemenkes. Menurut dia, pihaknya juga masih menunggu, apakah peserta Jamkesmas tersebut akan dimasukan sebagai peserta Jamkesmas atau dicoret oleh Kemenke.

Lebih lanjut, Sukiman menjelaskan, bila keduabelas ribuan orang tersebut masih dimasukan ke program Jamkesmas 2014, maka otomatis pemerintah pusat yang akan membayar premi ke BPJS. Hal itu mengingat peserta Jamkesmas otomatis masuk sebagi peserta JKN melalui BPJS.

“Namun bila tidak dimasukan oleh pusat, akan kami masukan ke program Jamkesda, yang preminya menjadi beban APBD Ciamis,” ucapnya.

Karena belum adanya kejelasan itu, kata Sukiman, Pemerintah belum bisa memutuskan alokasi anggaran Jamkesda 2014 sebesar Rp 6 milyar. Namun, pemerintah menghimbau agar peserta Jamkesda harus berdasarkan By Name By Addres. Karena evalusi di lapangan selalu ada orang mampu yang ikut program ini.

“Masa yang punya kendaraan bisa ikut Jamkesda, inikan ironis,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Operasional Kantor BPJS Ciamis, Hj. Ina Garliana, Senin (6/1), mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemkab Ciamis. Menurut dia, tidak ada deadline bagi Pemkab Ciamis soal ini. Yang jelas hingga 2019, seluruh warga Indonesia harus mengikuti program tersebut.

Ina menambahkan, sesuai UU pihaknya wajib melayani setiap pengajuan warga masyarakat untuk menjadi peserta JKN. “Kami tidak memaksa, karena dengan sendirinya warga akan mendaftar, bahkan mempertanyakan ke pihak Pemkab soal kepesertaan PBI,” pungkasnya. (DK/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply