Polemik KONI Pangandaran, Kabid Budpora Bantah tak Akomodir Cabor

16/01/2014 0 Comments
Polemik KONI Pangandaran, Kabid Budpora Bantah tak Akomodir Cabor

Foto: Ilustrasi/Istimewa Net

Cijulang, (harapanrakyat.com),-

Polemik yang mendera kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat masih memanas. Berbagai pihak sudah difasilitasi untuk menggelar pertemuan dengan Bidang Olahraga Disdikpora Kabupaten Pangandaran.

Sekretaris Umum (Sekum) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Pangandaran, Irwan Suarsa, Senin (13/1), mengatakan, persoalan yang saat ini terjadi di tubuh KONI, bukan soal siapa Ketua dan pengurus KONI. Tapi, soal mekanisme yang ditempuh dalam pemilihan Ketua dan pengurus KONI.

Menurut Irwan, banyak komunitas Cabang Olahraga (Cabor) yang tidak terakomodir dalam tahapan pemilihan Ketua dan Pengurus KONI. Ini yang justru menjadi polemik terus berkembang. Dan ISSI tidak dilibatkan saat itu.

Irwan meminta Kabid Budpora, untuk kembali menjalin komunikasi, serta memfasilitasi semua Cabor untuk bertemu dengan KONI Kabupaten Ciamis sebagai induk. Selain itu, juga memfasilitasi Cabor yang belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Koni Jabar.

Ketua Forum Olahraga Pangandaran Bangkit (FOPBang), Ipin Arifin, menambahkan, mekanisme pembentukan dan pemilihan ketua KONI yang diprakarsai Kabid Budpora, belum mengakomodir keinginan semua Cabor.

“Pembentukan KONI terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa. Akibatnya, kondisi di Pangandaran kurang kondusif,” katanya.

Ipin juga meminta, Kabid Budpora mengakomodir ulang semua pihak yang belum terlibat dalam pembentukan KONI Pangandaran, termasuk mengikutsertakan semua Cabor yang ada di Pangandaran.

Kabid Budpora Disdikpora Pangandaran, DR Erik Krisna Yudha, berkilah, tidak punya kepentingan apapun, selain kepentingan untuk membantu memfasilitasi pembentukan KONI Pangandaran.

Menurut Erik, seandainya apa yang dilakukannya melanggar AD/ART, bisa dipastikan KONI Propinsi tidak akan mengeluarkan SK Kepengurusan KONI Pangandaran. Dan kapasitas Kabid, kata dia, hanya menjadi fasilitator saja.

“Selebihnya, terkait AD ART atau pun mekanisme, sebenarnya itu kewenangan struktural formatur kepengurusan dan Ketua KONI terpilih,” ujarnya.

Erik menandaskan, pihaknya tidak punya hak untuk melakukan intervensi ke dalam urusan rumah tangga organisasi KONI. Dia juga membantah, pihaknya tidak mengakomodir semua Cabor.

“Kan semua hak suara yang mempunyai mandat untuk memilih sudah lengkap. Kita sudah mengakomodir semuanya,” jelas Erik.

Lebih lanjut, Erik menambahkan, mekanisme dalam forum sudah terwakili sejumlah Cabor yang memiliki SK dari Pengda Jabar. Jumlahnya mencapai 10 Cabor. Pada waktu pemilihan Ketua, juga memakai peraturan yang benar, dengan meminta surat delegasi dari Cabor masing-masing.

Sepuluh Cabor itu diantaranya PORDASI diketuai oleh Dhani Supardi, PERCASI diketuai oleh Wahyu, PABBSI diketuai Rikri, PRSI diketuai oleh Undang Sohbarudin, FHI iketuai oleh Rd. Tata Sutari, Kodrat diketuai oleh Eko Suwartono, PASI diketuai oleh Tedi Sopyan, IPSI diketuai oleh Hendar Suhendar, PBSI diketuai oleh Asep Marpu, dan PBVSI diketuai oleh Muhamad Taufik. (Mad/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!