Polemik Pabrik Semen Padaherang Menggelinding ke Ranah Hukum

04/01/2014 0 Comments
Polemik Pabrik Semen Padaherang Menggelinding ke Ranah Hukum

Aksi demontrasi warga Desa Karangmulya, Kecamatan Padaherang, yang menolak terhadap penambangan dan pendirian pabrik semen di daerahnya, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi HR

Padaherang, (harapanrakyat.com),-

Polemik terkait rencana penambangan bahan baku semen dan pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, ternyata menggelinding ke ranah hukum. Pasalnya, surat keputusan BPPT Ciamis yang memberikan ijin eksplorasi panambangan bahan baku semen dan pemberian ijin lokasi pembangunan pabrik semen di Kecamatan Padaherang, dinilai sudah menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dian Kuswanto, Ketua Faunder Mesti Indonesia, sebuah LSM Lingkungan di Kecamatan Padaherang, menegaskan, SK BPPT Ciamis tersebut sudah bertentangan dengan Perda RTRW Kab. Ciamis tahun 2007. Pada Perda tersebut, tersirat bahwa wilayah Kecamatan Padaherang sampai dengan tahun 2014 ditetapkan sebagai kawasan pertanian, bukan sebagai  daerah pertambangan.

“Artinya, SK yang mengeluarkan ijin eksplorasi semen dan pemberian ijin lokasi pabrik semen di Padaherang, sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, yakni Perda tentang RTRW Kab Ciamis,” ujarnya.

Menurut Dian, surat keputusan yang akan dipermasalahkan, yakni bernomor 591.4/Kpts.394-Huk/2013 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Industri Semen di Desa Karangmulya, Desa Kedungwuluh dan Desa Karangsari kepada PT Hutama Bangun Sejahtera tertanggal 12 Juli 2013.

“Kita sudah meminta Pemkab Pangandaran untuk membatalkan surat keputusan tersebut. Kita memberi batas waktu sampai tanggal 12 Januari 2014. Apabila hingga tanggal tersebut Pemkab Pangandaran tidak membatalkan surat keputusan BPPT Ciamis, maka kami terpaksa akan melakukan uji materil ke Mahkamah Agung untuk membatalkan surat keputusan tersebut,“ tegasnya.

Menurut Dian, pihaknya mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung, karena dalam surat keputusan BPPT Ciamis tersebut berdasar dan berpegang kepada Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

“Jadi, gugatannya sudah bukan lagi ke PTUN, karena SK BPPT Ciamis tersebut seolah berlindung kepada Undang-undang tentang Mineral dan Batubara, “ ujarnya.

Dian menjelaskan, dalam surat keputusan BPPT Ciamis tersebut pun sudah mengabulkan permohonan PT. Purimas Sarana Sejahtera mengenai WIUP Batugamping seluas 8.290 hektar yang mencakup wilayah Kecamatan Padaherang, dan Kecamatan Kalipucang. “ Artinya, surat keputusan itu sudah salah kaprah, malah sudah mengingkari Perda RTRW yang dibuat oleh Pemkab Ciamis sendiri,” tegasnya. (Mad/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply