Agun: UU Desa Lahir Terinspirasi dari Potret Ekonomi Rakyat

22/02/2014 0 Comments
Agun: UU Desa Lahir Terinspirasi dari Potret Ekonomi Rakyat

Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si, menegaskan, potret ekonomi rakyat jadi inspirasinya untuk berjuang menggolkan UU Desa No 6 Tahun 2014. Manurutnya,  banyak masyarakat yang ditemuinya, baik di Pasar Ciamis, Banjar dan Pangandaran, mengeluhkan kebutuhan permodalan.

Namun, mereka tidak bisa difasilitasi oleh perbankan, karena terkendala prasyarat pengajuan kredit. Akibatnya, tak sedikit diantara mereka yang jatuh ke tangan renternir.

Kondisi itulah menjadikan inspirasi bagi Anggota DPR RI Jabar X (Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran) yang  dikenal dekat dengan rakyat ini, untuk terus berpikir mencari solusi guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Keprihatinan terhadap nasib rakyat ini menjadi dasar bagi saya untuk terus ngotot mendesak pemerintah agar mengesahkan UU Desa. Alhamdulilah, UU Desa akhirnya disyahkan,” ujar Caleg DPR RI Jabar X nomor urut 1 dari Partai Golkar ini, usai menjadi pembicara diskusi UU No 6 Tahun 2014, bersama Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Budiman Sudjatmiko dan Nu’man Nur Hakim, di Gedung Dakwah, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jum’at (21/02/2014).

Setelah UU Desa disyahkan akhir tahun lalu, tambah Agun, membuat dirinya optimis di mulai tahun 2015 mendatang akan terjadi perubahan fundamental di tingkat perdesaan, dimana perekonomian desa akan meningkat secara drastis.

Namun demikian, lanjut Agun, anggaran yang dikucurkan ke seluruh desa di Indonesia dengan porsi minimal Rp. 1 Milyar per desa tidak turun dalam bentuk fresh money.

“Ada berupa program dari Kementerian. Namun, saya berharap Mendagri yang akan datang secara berangsur- angsur bisa merubah program dalam bentuk fresh money langsung ke desa,” ujarnya.

Agun juga menjelaskan, kucuran dana yang diturunkan ke desa tersebut mekanisme dan pengelolaannya sudah diatur dalam UU Desa, seperti melalui musyawarah desa dan audit BPK. Artinya, saat program itu berjalan, seorang Kades tidak bisa semena-mena mengatur uang semaunya.

“Kades tidak bisa sewenang-wenang saat mengelola dana bantuan Rp 1 Milyar ini. Kami pun sudah menghitung matang resiko tersebut,” tandasnya.

Menurut Agun, derap langkah ekonomi desa harus dilakukan secara terprogram. Selain itu, dalam UU Desa pun diatur peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang diproyeksikan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di perdesaan. Nantinya, peran BUMDES ini harus menjadi lokomotif perekonomian desa.

“Makanya, di amanat UU Desa tersebut, BUMDES harus menjadi perhatian Kepala Desa dan jajarannya,” pungkasnya. (DK/R2/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!