Cardi: Pendaftaran Peserta BPJS Mudah & Sederhana

02/02/2014 0 Comments
Cardi: Pendaftaran Peserta BPJS Mudah & Sederhana

Foto: Ilustrasi/Net Istimewa

Ciamis, (harapanrakyat.com).-

Pendaftaran menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, memang dibuka sejak 1 Januari 2014. Premi sudah bisa dibayarkan sebelum tanggal 10 bulan depan. Karena sistem pembayarannya harus melalui ATM atau bank, maka bila telat atau nunggak mendapat denda.

Kepala BPJS Wilayah Priangan Timur, Cardi, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi BPJS di Auloa Hotel The Priangan, pekan lalu, mengatakan, proses pendaftaran menjadi anggota BPJS mudah dan cukup sederhana.

“Bagi yang ingin mendaftar, caranya, cukup membawa KTP, KK dan foto terbaru ukuran 3×4. Kemudian mendatangi Kantor BPJS Kabupaten Ciamis, yang sebelumnya Kantor Perwakilan PT. Askes Ciamis, di Jalan RSUD Ciamis,” jelasnya.

Cardi menjelaskan, pendaftaran BPJS Kesehatan bisa dilakukan oleh perusahaan tempat bekerja atau mendaftar langsung. Sedangkan untuk jumlah iuran, bagi Pekerja Penerima Upah, yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non PNS, akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau upah perbulan.

“Ketentuannya, tiga persen dibayar oleh pemberi kerja, dua persen dibayar oleh peserta,” katanya.

Menurut Cardi, semua iuran tersebut tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Rinciannya, pemotongan 4 persen dari Gaji atau upah perbulan, dengan ketentuan, 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja, dan 0,5 persen oleh Peserta. Akan dimulai dari 1 Januari 2014 sampai 30 Juni 2015.

Namun kata Cardi, mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah perbulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta. Untuk nilai premi yang dibayarkan, rawat inap kelas I Rp. 59.500, kelas II Rp. 42.500 dan kelas III Rp. 25.500.

“Nilai ini yang akan membedakan ruang pendaftarannya,” kata Cardi.

Cardi menghimbau, bila terjadi keterlambatan pembayaran, akan dikenai denda administratif sebesar 2 persen perbulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja atau pembayar.

Tapi, kalau keterlambatan pembayaran disebabkan karena kesalahan pemberi kerja, maka pemberi kerja wajib membayar pelayanan kesehatan pekerjanya. “Jadi pembayaran iuran premi untuk BPJS kesehatan jangan sampai lebih dari tanggal 10. Apalagi perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja, karena ada sanksi administratif,” ungkapnya. (Ry/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply