Keterpurukan Nelayan Kalipucang, Pangandaran Akan Segera Berakhir

17/02/2014 0 Comments
Keterpurukan Nelayan Kalipucang, Pangandaran Akan Segera Berakhir

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran, dan Kepala Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pangandaran, sedang melakukan musyawarah mengenai perpindahan TPI dan pembentukan KUD bagi kesejahteraan nelayan. Fhoto : Entang Saeful Rachman/HR.

Kalipucang, (harapanrakyat.com),-

Nelayan di Ciawitali, Majingklak dan Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akan bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal itu akibat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di ketiga daerah tersebut kini sudah tidak lagi berfungsi, padahal aktifitas nelayan tetap berjalan.

Ketua Rukun Nelayan Desa Bagolo, Aris Rusmayadi, mengatakan, bahwa TPI yang berada di Desa Bagolo sudah lama tidak berfungsi. Pasalnya, TPI Bagolo yang berlokasi di kawasan obyek wisata Pantai Karapyak itu tidak mempunyai dermaga bagi perahu nelayan.

“Gedung TPI Bagolo ini dibangun pasca Tsunami 2006 silam, yakni bantuan dari Kementrian Luar Negeri. Karena lokasinya barada di Pantai Kerapyak sehingga tidak efesien, sebab para nelayan tidak bisa menurunkan hasil tangkapannya di dekat TPI,” kata Aris, kepada HR, Minggu (16/02/2014).

Menurut dia, Pantai Karapyak dipenuhi dengan batu karang, sehingga tidak memungkinkan perahu bisa mendarat di lokasi TPI, akibatnya para nelayan mengambil alih Muara Palataragung sebagai tempat nelayan Bagolo untuk menurunkan hasil tangkapannya.

Aris juga menyebutkan, Muara Palataragung berjarak sekitar 6 kilometer dari TPI Bagolo, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menjual hasil tangkapannya kepada para pedagang bakul di Muara Palataragung.

“Bagaimana mau mengontrol retribusi ataupun harga ikan, sementara para nelayan sendiri langsung menjual ikannya ke para bakul di Muara Palataragung dengan harga yang sangat miring, jelas para nelayan merugi,” ujarnya.

Aris mengatakan, harga jual ikan hasil tangkapan jelas berbeda bila nelayan menjualnya ke koperasi yang ada di TPI. “Perbandingannya kalau jual ke bakul sekitar sembilan ribu rupiah, sedangkan kalau jual ke koperasi bisa mencapai dua puluh ribu ruiah perkilonya untuk jenis ikan layur,. Jelas hal ini kesejahteraan nelayan jauh dari apa yang diharapkan, beda dengan nelayan yang ada di daerah lainnya di Kabupaten Pangandaran,” tutur Aris.

Pendapat serupa juga diungkapkan Ketua Rukun Nelayan Majingklak, Kecamatan Kalipucang, Supin Supriatna, bahwa di TPI Majingklak pun pernah ada koperasi Bina Usah. Namun, koperasi tersebut sudah lama hancur, sehingga tempat pelelangan tidak berjalan dengan baik.

“Ada KUD, tetapi tidak berjalan, dan tingkat kesadaran para nelayan pun tidak ada, sementara bantuan dari pemerintah sangat kurang. Sebenarnya TPI di Majingklak sudah didirikan sejak tahun 1982. Untuk itu, agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, pemerintah harus segera mengambil sikap,” ujar Supin.

Menurut dia, dengan adanya kendala tersebut, maka retribusi tidak akan maksimal. Hal ini merupakan PR buat Pemda Kabupaten Pangandaran, untuk mengambil sikap terhadap permasalahan yang dihadapi para nelayan di ketiga daerah tersebut guna meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayannya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran, Ir Adi Nugraha, mengatakan, untuk menanggulangi permasalahan itu, para nelayan dari ketiga wilayah tersebut harus disatukan, lalu dibuat satu TPI dan koperasi untuk kesejahteraan nelayan dan peningkatan PAD.

“Berdasarkan usulan dan kesepakatan bersama, maka untuk TPI ditempatkan di Palataragung, karena lokasinya berada di tengah-tengah ketiga daerah tersebut. Sementara untuk KUD bertempat di Kecamatan Kalipucang,” katanya.

Adi mengaku, dalam waktu dekat ini pihaknya bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pangandaran, akan melakukan sosialisasi kepada para nelayan yang ada di Ciawitali, Majingklak dan Bagolo, mengenai penentuan pusat lokasi TPI dan pembentukan kepengurusan KUD, serta menangani permasalahan bakul oleh UPTD PPI setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pangandaran, Drs. Suheryana, mengatakan, koperasi bisa mensejahterakan para anggotanya.

“Untuk koperasi sebagai wadahnya tetap, namun untuk kepengurusannya harus diganti, dengan acuan baru melalui Undang Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012,” kata Suheryana. (Ntang/R3/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply