Konflik Kepentingan Pasca Pemekaran Pangandaran Jadi Objek Penelitian

18/02/2014 0 Comments
Konflik Kepentingan Pasca Pemekaran Pangandaran Jadi Objek Penelitian

Photo : Ilustrasi/ Net

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Konflik kepentingan yang terjadi pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menjadi objek penelitian mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta.   

Suraji, mahasiswa program S3 jurusan Manajemen Kebijakan Publik UGM, Senin (17/2/2014), mengatakan, penelitian tersebut dilakukan dlam rangka menyelesaikan tugas disertasi program doktoralnya di UGM.

Menurut Suraji, yang paling penting dalam memperkuat daerah pemekaran adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya aparatur daerah sebagai pelaksana birokrasi.

Dia menyebutkan, disertasi yang sedang disusunnya itu berjudul ‘Konflik Kepentingan dalam Penataan Sumber Daya Aparatur Saerah di Daerah Pemekaran’. Penelitian tersebut memerlukan beberapa referensi tentang sejauh mana perkembangan strategi pemerintah daerah menghadapi perubahan paradigma good governance.

Lebih lanjut, Suraji menuturkan, perubahan secara teknis dan budaya harus dimiliki dalam menjalankan peranan pemerintah sebaga public of service. Selebihnya hal itu menjadi tolak ukur nilai pegangan aparatur dalam menjalankan tugas.

“Disinilah akan kelihatan sejauhmana kemampuan aparatur pegawai di daerah pemekaran, dan sejauhmana mempersiapkan sumber daya aparatur di daerah pemekaran. Juga sejauhmana konflik kepentingan dalam penataan sumber daya aparatur daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, mengaku, Pangandaran masih mempunyai keterbatasan dalam pegawai. Namun demikian, Pemerintah harus tetap fokus bekerja sesuai tupoksi.

Terkait konflik kepentingan penempatan aparatur di daerah pemekaran yang menjadi bahan disertasi mahasiswa UGM, Mahmud menandaskan bahwa pelaksanaan dan penataan sumber daya aparatur berjalan sesuai dengan aturan dan dilakukan secara profesional.

Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, menambahkan, pemekaran Pangandaran terjadi karena ketimpangan alokasi APBD yang tidak merata ke 10 kecamatan. Terutama, masalah pelayanan publik yang secara geografis kerap dikeluhkan warga yang berada di 10 Kecamatan.

“Waktu itu, penyaluran APBD tidak merata, hingga muncul ide dari para tokoh untuk memekarkan daerah. Selain itu, pelayanan yang kerap dikeluhkan seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga menjadi beban masyarakat. kepentingan staekholder saat itu adalah memperlancar pelayanan dan membangun daerah,” katanya.

Menurut Supratman, pasca pemekaran diharapkan ada sebuah terobosan baru dalam pengembangan wilayah. Kemudian, penggunaan APBD juga harus berimbang antara kebutuhan belanja publik dan belanja pegawai.

“Perjuangan Presidium belum selesai. Pemekaran hanya jembatan menuju kesejahtraan. Sedangkan untuk meningkatkan kesejahtraan harus diimbangi dengan penempatan pegawai secara selektif. Saya melihat, pasca pemekaran penempatan jabatan strategis belum sesuai dengan yang diharapkan,” imbuhnya.

Dia menandaskan, bila dalam penempatan aparatur pelaksana birokrasi tidak berdasarkan kultur dan budaya, maka jangan harap cita-cita dari pemekaran daerah akan dirasakan oleh masyarakat.

“Yang tahu sejarah Presidium dan jajarannya. Saya berharap pemerintah bisa mengakomodir apa yang dikehendaki masyarakat. jangan sampai terjadi ketimpangan dalam penempatan jabatan pegawai,” pungkasnya. (Ntang/R4/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!