Polemik Pabrik Semen Padaherang Menggelinding ke DPRD Ciamis

09/02/2014 0 Comments
Polemik Pabrik Semen Padaherang Menggelinding ke DPRD Ciamis

Foto: Ilustrasi/Net Istimewa

Padaherang, (harapanrakyat.com),-

Faunder Mesti Indonesia (LSM Lingkungan) dan Kamapadan (Keluarga Mahasiswa Pangandaran), pada bulan Februari ini berencana akan mendatangi DPRD Kabupaten Ciamis. Mereka akan mendesak DPRD untuk melakukan revisi terhadap Perda nomor 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Ciamis. Pasalnya, Perda tersebut dianggap tidak selaras dengan RPJMD Jawa Barat dan program geopark nasional.

Ketua Faunder Mesti Indonesia, Dian Kuswanto, mengatakan, keluarnya ijin lokasi pendirian pabrik semen di Desa Karangsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, karena berpijak kepada Perda tersebut. Dalam Perda itu menjelaskan bahwa di kawasan Kecamatan Padaherang memiliki potensi tambang. Dan dijelaskan pula dalam Perda tersebut sejumlah potensi tambang di wilayah Padaherang secara detail.

“Gara-gara Perda tersebut, akhirnya keluar ijin lokasi untuk pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang. Padahal, dalam RPJMD 2013-2018 Jawa Barat disebutkan bahwa di zona 3 Parahyangan (Tasikmalaya-Pangandaran) sudah diprogramkan sebagai kawasan geopark (taman bumi). Hal itu pun dipertegas dalam detail geopark nasional,” tegasnya.

Dian menambahkan, pihaknya akan meminta DPRD Ciamis untuk melakukan revisi terhadap Perda nomor 15 tahun 2012. Revisi tersebut harus masuk pada agenda pembahasan Prolegda (Program Legislasi Daerah) tahun 2014. “Dalam prolegda nanti, kita meminta agar Perda tersebut diselaraskan dengan RPJDM Jabar dan nasional, “ tegasnya.

Apabila nantinya Perda tersebut direvisi oleh DPRD, lanjut Dian, maka Pemkab Ciamis harus membatalkan ijin lokasi pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang. “Namun, apabila perjuangan kami di DPRD Ciamis nantinya kandas, maka kami akan kembali berjuang di Mahkamah Agung untuk mengajukan keberatan melalui gugatan judial review terhadap Perda tersebut,” katanya.

Menurut Dian, kawasan geopark atau taman bumi merupakan lokasi untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahun. Meski di daerah geopark terdapat kandungan tambang yang melimpah, namun tidak bisa untuk dilakukan eksploitasi.

“Kami paham dengan kebijakan Pemprov Jabar dan Bappenas yang memasukan daerah Tasikmalaya dan Pangandaran masuk ke dalam kawasan geopark. Karena di kawasan ini sangat potensial untuk kawasan parawisata, bukan wilayah untuk pertambangan, “ ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Perizinan BPPT Kabupaten Ciamis, Tonton Guntari, SH, mengatakan, pihaknya memberikan ijin lokasi pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang, pada bulan Juli 2012 lalu, berdasar kepada Perda nomor 15 tahun 2012. Menurutnya, selagi perijinan tersebut dibenarkan oleh Perda, pihaknya tidak bisa menghalang-halangi siapapun menempuh proses perijinan.

“Artinya, kita selalu berpegang kepada Perda pada setiap mengeluarkan perijinan. Kalau menurut Perda dibenarkan, kita pun tidak bisa menolak ataupun mencegah pihak manapun mengajukan proses ijin, “ terangnya, kepada HR, belum lama ini.

Sementara itu, Pemkab Pangandaran menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), guna menyikapi pro kontra pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Kamis (30/01/2014). Dalam rakor tersebut, dibahas beberapa langkah guna mencari solusi agar pro kontra tersebut bisa secepatnya diredam dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Pj Bupati Pangandaran Endjang Naffandy, meminta unsur FKPD untuk membantu menjaga stabilitas keamanan dan kondisi politik di wilayah Kabupaten Pangandaran.

“Setelah 10 Kecamatan ditetapkan sebagai daerah otonomi baru, banyak hal yang masih dikoordinasikan dengan kabupaten induk. Karenanya, kita mencoba mensingkronkan beberapa agenda, baik di pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga politik,” kata Endjang, saat memberikan sambutan.

Endjang menjelaskan, gejolak terkait pro kontra rencana pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang hingga saat ini masih terjadi. Untuk itu, dia berharap unsur FKPD dapat membantu jalan keluarnya agar stabilitas keamanan di Kabupaten Pangandaran tetap kondusif.

Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis H. Asep Roni mengatakan, setelah Kabupaten Pangandaran berdiri pemerintahan pasca dimekarkan dari Kabupaten Ciamis, kerap terjadi tumpang tindih kebijakan. Karenanya, dia berharap komunikasi antara dua daerah ini harus sering dilakukan.

“Sangat dilematis di kala menyikapi permasalahan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Ciamis sebelumnya, akan tetapi pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh Pemkab Pangandaran. Seperti rencana pendirian pabrik semen yang kini menjadi polemik, awalnya merupakan kebijakan Pemkab Ciamis, “ terangnya.

Namun demikian, Asep menyarankan, sebaiknya Pemkab Pangandaran tetap koordinasi dengan Pemkab Ciamis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi gejolak rencana pendirian pabrik semen di Kecamatan Padaherang.

Di tempat yang sama, Kapolres Ciamis AKBP Witnu Urip Laksana, menegaskan, pihaknya sudah mengintruksikan Polsek Padaherang agar terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat serta memberikan pemahaman. Hal itu dilakukan agar pro kontra pabrik semen ini tidak menjadi konflik yang berkepanjangan.

“Kita intruksikan Polsek setempat, wajib melakukan patroli setiap waktu agar dapat memonitor keadaan yang terjadi. Jangan sampai dari kebijakan ini menjadi permasalahan di masyarakat. Dan untuk saat ini kondisi di lapangan masih relatif kondusif,” ujarnya. (Mad/Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!