32 Caleg di Banjarsari Ciamis Langgar Aturan Pileg 2014

13/02/2014 0 Comments
32 Caleg di Banjarsari Ciamis Langgar Aturan  Pileg 2014

Alat praga salah satu Calon Legislatif (Caleg) peserta Pemilu 2014 yang dipasang pada sebuah batang pohon. Foto: Entang Saeful Rachman/HR

Banjarsari, (harapanrakyat.com),-

Sebanyak 32 Calon Legislatif (Caleg) peserta Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) asal Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, diduga telah melanggar aturan Pileg yang akan digelar 9 April 2014 mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua Panwas Banjarsari, Muhamad Husaeni, kepada HR, Kamis (13/02/2014). Menurutnya, bentuk pelanggaran tersebut salah satunya yakni memesang alat praga dengan ukuran cukup besar di pohon.

“Kami telah memberikan teguran kepada para calon legislatif melalui surat, baik ke orang nya atapun ke partainya. Namun, hal tersebut tidak di gubris dan tetap melanggar. Untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para Caleg, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata Muhamad.

Lebih lanjut dia menyebutkan, bahwa wilayah Kecamatan Banjarsari merupakan salah satu kecamatan terbesar. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka itu tidak disia-siakan oleh para peserta calon legislatif yang akan ikut bertarung pada Pileg 2014.

“Kecamatan Banjarsari memiliki 22 desa dengan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih sebanyak 86 ribu orang,” kata Muhamad.

Sementara di tempat terpisah, Kuncoro Jati Suroso, SH., MM., salah seorang Caleg dari Partai Golkar, mengatakan, bahwa siapapun itu Calegnya maupun dari partainya, jika melanggar harus ditindak tegas oleh Panwas. Pasalnya, pemasangan gambar/alat peraga yang bukan pada tempatnya, seperti di pohon, hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sesuai Peraturan KPU Nomor 17 tentang Pemilu.

“Caleg yang ada di wilayah Kecamatan Banjarsari diduga ada yang melakukan kebohongan publik, salah satunya mengaku bahwa program Bantuan Siswa Miskin yang dikleim oleh salah satu parpol. Lantaran, program tersebut adalah program pemerintah. Jelas itu  merupakan pelanggaran yang sangat signifikan, yakni pelanggaran pidana Pemilu. Dan, jika sudah mengarah ke tindak pidana Pemilu, pihak panwas dan intansi terkait mesti menindak tegas,” kata Kuncoro. (Ntang/R3/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!