DPRD Banjar Tetapkan Rancangan Awal RPJMD 2014-2018

28/03/2014 0 Comments
DPRD Banjar Tetapkan Rancangan Awal RPJMD 2014-2018

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Setelah sempat tertunda, akhirnya Pemerintah Kota Banjar bersama DPRD menetapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018. Ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa, (25-03-2014) bertempat di Gedung DPRD Kota Banjar. Dalam Rapat Paripurna DPRD itu, juga dilakukan penyampaian Walikota Banjar Tentang Nota Pengantar LKPJ Tahun 2013.

Walikota Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih,S.IP., M.Si dalam sambutannya, mengatakan, permohonan maaf karena pada saat penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum, Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Kebutuhan Pendanaan ini, berhalangan hadir karena sedang mengikuti Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta beberapa hari lalu.

Ade Uu pun menyampaikan, ucapan terima kasih kepada pimpinan, panitia khusus dan seluruh anggota DPRD Kota Banjar yang telah bekerja sama dengan tim penyusun RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018 dalam membahas dan menyepakati Kebijakan Umum, Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Kebutuhan Pendanaan. Pada penyepakatan ini telah dilakukan perbaiakan-perbaikan terhadap tujuan, sasaran, kebijakan umum, program pembangunan daerah, indikator program beserta target pencapaiannya.

Hal tersebut salah satunya untuk memenuhi ketentuan Permenpan No.20 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa “Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat indikator kinerja tujuan, sehingga indikator-indikator yang kurang terukur dihilangkan atau diganti dengan indikator yang lebih terukur dan semua ini demi pembangunan Kota Banjar lebih baik,” tutur Ade Uu.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan telah disepakati Rancangan Awal RPJMD Kota Banjar 2014-2018 ini, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2014-2018. Kemudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, masih ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kota Banjar.

Diantaranya Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD dan pada akhirnya akan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2014-2018 untuk dibahas dan disepakati bersama antar DPRD dan Pemerintah Kota Banjar, kata Ade Uu.

Dimana dikemukan Rancangan Awal RPJMD Kota Banjar Tahun 2014-2018, ada sepuluh isu strategis yang merupakan arah pembangunan selama lima tahun mendatang yaitu; pertama, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama peningkatan rata-rata lama sekolah dan daya beli masyarakat, Kedua, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Ketiga, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat, Keempat, Peningkatan Daya Saing Produk unggulan dan daya tarik daerah, Kelima, Peningkatan Ketahanan Pangan, Keenam, Pembangunan Infrastruktur penunjang Banjar Agropolitan, Ketujuh, Penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai, Kedelapan, Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan berkelanjutan, Kesembilan, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak azasi manusia, Kesepuluh, Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi  di DPRD Kota Banjar, seperti yang disampaikan Fraksi Golkar, Ajat Sudrajat,S.IP, mengatakan, bahwa pembahasan Rancangan Awal RPJMD yang limitatif hanya 14 hari, akan berakibat pada pembahasan yang kurang optimal, sehingga disarankan dalam pembahsan tahun berikutnya dalam penyusunan Perda RPJMD dapat dioptimalkan sedini mungkin.

Demikian pula dengan LKPJ tahunan Walikota Banjar TA 2013 bersifat limitatif, yang dibahas secara internal selama 30 hari, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa penyampaian LKPJ akhir tahun paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, sehingga pembahasan di internal DPRD tidak memungkinkan dibahas secara maksimal, salah satu cara yang paling bijaksana dalam pembahasan di DPRD dilakukan oleh tim ahli.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sukiman, mengatakan, untuk mengakomodir Visi Misi Kepala Daerah Kota Banjar harus disinergiskan pada RPJP yang telah disusun. Fraksi PKS, mengapresiasi panitia khusus yang terlibat penyusunannya walaupun dengan waktu yang mendesak atau dengan limit waktu yang singkat, selanjutnya untuk mewujudkan Banjar Agropolitan walau sedikit tercapai, namun masih ada yang harus diperhatikan yakni hasil pertanian berupa Kedelai dan Jagung tidak terlalu diminati warga Banjar, sehingga perlu dilakukan upaya pencermatan hal itu.

Fraksi Demokrat, memandang perlu di intenskan pemberdayaan desa melalui pembangunan ekonomi desa, karena jelas dengan keberadaan rakyat desa yang terkandung nilai-nilai budaya dan potensi ekonomi di desa berlimpah untuk dioptimalkan, sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjar. Atas pertimbangan itulah semua fraksi pada intinya merekomendasikan pada sidang paripurna ini bahwa rancangan awal RPJMD Tahun 2014-2018 layak untuk disepakati bersama dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Walikota Banjar TA 2013 layak untuk dibahas pada tingkat selanjutnya oleh DPRD Kota Banjar sesuai dengan Tata Tertib yang telah ditentukan. (Nanks/R3/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!