Caleg PAN Pangandaran Bantah Lakukan Money Politik

Caleg PAN Pangandaran Bantah Lakukan Money Politik

Foto: Logo PAN

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Menyusul tudingan melakukan pelanggaran money politik alias politik uang yang dialamatkan kepada Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil V dan IV Ciamis (wilayah Kabupaten Pangandaran), sehingga membuat suara partai berlambang matahari ini naik signifikan, ternyata dibantah oleh Caleg Kabupaten PAN dari Dapil V Ciamis, H. Ino Darsono.

Ino menegaskan, tudingan money politik yang dialamatkan kepada pihaknya sangat tidak beralasan. Menurutnya, apabila dirinya atau Caleg PAN lainnya melakukan money politik, apakah ada bukti kuat yang mendukung tudingan tersebut.

“Saya mau bertanya dulu, apa itu pengertian money politik? Tentunya harus dijelaskan dulu pengertiannya sebelum mengatakan bahwa Caleg PAN melakukan money politik,” tegasnya, kepada HR, Selasa (15/04/2014).

Menurut Ino, seorang Caleg bisa disimpulkan telah melakukan politik uang kalau terbukti memberi atau menjanjikan sesuatu uang atau barang berikut ada ajakan untuk mempengaruhi dan mengarahkan untuk memilihnya.

“Nah, apakah saya pernah terlihat membagikan uang untuk mengarahkan calon pemilih agar memilih saya pada pelaksanaan Pemilu? Jawabannya, silahkan tanya langsung kepada pemilih saya, alasan apa sehingga mereka memilih saya,” tegasnya.

Ino mengungkapkan, dirinya sudah terbiasa berkiprah di masyarakat sejak tahun 2007. Saat itu dia memimpin Ormas GAS (Gabungan Anak Selatan) yang beranggotakan kurang lebih sekitar 16.000 orang dan tersebar di 10 kecamatan DOB Pangandaran, ditambah dari Banjarsari, Lakbok dan Purwadadi.

“Berawal dari kepercayaan itu, kemudian didorong niatan untuk ibadah, akhirnya masyarakat paham terhadap sosok calon pemimpin yang benar-benar bermasyarakat. Artinya, saya mendapat suara siginifikan, bukan ujug-ujug begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang panjang, “ terangnya.

Ketika ditanya terkait boikot dan protes yang dilakukan 8 Parpol, Ino mengatakan, hal itu wajar saja terjadi di iklim demokrasi. Menurutnya, aksi protes itu mungkin sebagai ungkapan kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu.

“Biarkan saja, saya juga tidak terlalu menanggapi. Karena urusan benar dan salah tidak akan tertukar,” tutur Ino.

Namun demikian, lanjut Ino, adanya gesekan atau dinamika dalam sebuah perhelatan wajar saja terjadi, apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi yang bebas mengeluarkan pendapat.

“Saya yakin, dinamika ini hanya akan terjadi sesaat setelah Pemilu saja. Nanti juga saudara-saudara kita akan bersatu kembali untuk bersama-sama memikirkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Saya pun mengajak kepada seluruh element untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Pangandaran,” pungkasnya. (Mad/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles