POLITIK UANG

30/04/2014 Berita Terbaru
POLITIK UANG

Oleh : Subakti  Hamara (Pimpinan Redaksi)

Pagi hari di Jumat yang agak mendung, dua hari pasca Pemilu Legislatif (11/04), saya bergegas mencari beberapa surat kabar, baik kategori nasional maupun lokal. Maksud hati untuk meng-update mengenai perhitungan quick count (qc) dan hitung manual versi KPU. Tapi pemberitaan itu masih sama, qc masih tetap saja tak ada versi lain dari lembaga survey lainnya yang menyuguhkan angka yang berbeda.

Lalu beberapa pemberitaan mengenai Pemilu lebih hangat oleh banyaknya Pencoblosan ulang, alias Pemilu ulang. Kejadian itu ternyata masif terjadi di berbagai daerah di seluruh nusantara.

Berbagai alasan penyebabnya; mulai dari surat suara yang tertukar dan lain sebagainya. Dan akhirnya kinerja KPU dipertanyakan atas pencoblosan ulang.

Dari kekisruhan di TPS hingga terjadi pencoblosan ulang cukup menyita perhatian berbagai media harian untuk menampilkannya menjadi berita utama. Meski cukup menarik untuk dicermati, akan tetapi sejumlah media tak begitu gencar memberitakan dugaan praktik politik uang atau cukup dikenal dengan istilah asing yaitu Money Politik.

Media pun menaruh berita mengenai politik uang itu dikolom berita kedua dari bawah. Sementara, pemberitaan itu sangatlah menohok nalar sehat kita saat membaca judul dan foto dalam berita dugaan praktik politik uang.

Bagaimana tidak?, dalam judul dengan jelas disebutkan dugaan politik uang tak cukup bukti. Sementara foto berita itu sangatlah jelas mengabadikan seorang ketua Panwas tengah memegang uang pecahan dua puluh ribu rupiah ditangan kanan, dan tangan kiri memegang sebuah amplop, dan dihadapanya berserakan kartu nama beberapa caleg dari satu partai.

Penasaran akan judul dan foto yang sangat menohok nalar itu, mata dan pikir ini bergegas untuk membaca terlebih dahulu berita tersebut. Alhasil, keterangan ketua Panwas itu semakin menohok akal pikir hukum positif yang berlaku.

Menurut berita itu, pelaku yang membagikan dugaan politik uang, sebut saja si Jafra tak dikenali oleh caleg yang diduga pula telah menyuruh si Jafra membagikan uang kepada sejumlah orang.

Sebab, caleg bersangkutan sebut saja si Badru, saat ditanya pihak Panwas tak mengenali si Jafra yang membagikan uang yang disertai dengan sejumlah kartu nama caleg baik dari tingkat kota, provinsi hingga pusat tersebut.

Dan menurut Badru juga, bahwa si Jafra selaku  terlapor kedua itu bukan termasuk tim kampanye atau tim sukses terlapor pertama yaitu si Badru caleg. Maka atas pengakuan tersebut, akhirnya pihak Panwas menyatakan tak cukup bukti atas upaya politik uang tersebut. Ini sungguh sebuah kesimpulan hukum yang lagi-lagi menohok akal sehat!.

Pertanyaannya; lalu apa motivasi si Jafra yang membagikan uang dalam amplop dengan disertai beberapa kartu nama caleg berbagai tingkatan itu kepada masyarakat?. Apakah rakyat saat ini sudah sangat “dermawan” membantu caleg yang disukainya dengan melakukan politik uang?.

Apakah sebuah pembuktian dalam tindak pidana Pemilu diharuskan adanya “saling kenal”?. Dan apakah pula karena si Jafra itu bukan tim kampanye partainya? Atau juga bukan karena tim sukses caleg si Badru?.

Ok saja bila si Jafra tak terdaftar dalam tim kampanye partai, akan tetapi apakah setiap caleg menyerahkan nama-nama tim sukses pemenangan mereka kepada KPU. Sebab, tim kampanye partai itu berbeda dengan tim sukses caleg. Kenyataan dan fakta itu sangatlah naïf bila pihak Panwas tak mengetahuinya.

Atas kejanggalan yang menohok akal sehat dan waras itu, seyogyanya pihak kepolisian mengambil alih dengan melakukan penyelidikan lebih mendalam atas kejadian tersebut. Pihak kepolisian yang masuk dalam Gakumdu, harus peka dan cermat melihat kejadian ini.

“Pak Kapolres tolong ditanya yaaa apa motivasi si Jafra itu yang mau dengan sukarela membagikan uang dua puluh ribu rupiah kepada warga. Sementara kata si Badru mengaku tak mengenal si Jafra?. Motif yang menggelikan yaa Pak Kapolres? Hehee”.

Akal bulus nan licik yang dipratikkan sejumlah calon wakil rakyat dalam melaksanakan praktik uang sangatlah beragam, kental dengan tipu muslihat. Akan tetapi, rakyat seolah menikmatinya.

Dugaan jual beli suara pun tak ayal menjadi hal yang lumrah, karena dibungkus pembenaran; bahwa ini pesta demokrasi lima tahun sekali. Wakil rakyat yang sudah jadi, kelak pasti akan melupakan konstituennya, dan mereka akan datang saat jelang bursa jual beli suara dibuka oleh negara…, heemmm.

Modus lain dari jual beli suara yang sempat memanas beberapa hari ke belakang, yaitu; pemberian sejumlah uang kepada warga dengan alasan pembiayaan kepada kader baru yang telah mau membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) salah satu partai.

Dugaan praktik uang itu, menurut sejumlah sumber sangatlah kentara. Sebab, mana ada partai atau apapun namanya, saat mengajak orang menjadi anggota yaitu dengan memberikan sejumlah uang.

Warga yang menerima X rupiah itu, diharuskan mengisi formulir dan kartu keanggotaan partai tersebut. Disinilah kejanggalan itu menurut sejumlah sumber. Biasanya, membuat kartu anggota partai itu gratis. Walaupun ada pemancing minat yaitu biasanya dengan iming-iming keikutsertaan dalam asuransi.

KTA berasuransi itu tak dapat diuangkan oleh pemegang kartu bila tak terjadi sesuatu hal, seperti yang tertulis dalam kartu asuransi tersebut yang merangkap juga sebagai KTA partai.

Laporan tersebut juga konon bias menguap diterjang angiin…., luruh karena dianggap basi pelaporannya. Semua modus politik uang bisa dengan leluasa tak terjerat UU Pemilu dikarenakan dalam aturan yang dibuat para wakil rakyat juga, meninggalkan lubang yang mengnganga untuk mampu dilanggar.

Sebab, kalau aturannya sangatlah ketat, konon ditakutkan dapat menjerat mereka yang membuat pula, heemmm. Benarkah?.

Akhirnya salah seorang ahli hukum dari salah satu universitas di Tatar Galuh angkat bicara mengenai selalu mentoknya laporan dugaan politik uang. Menurutnya, sebaiknya pelapor politik uang ajukan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

Perkara politik uang selalu kandas karena alasan tidak memenuhi satu unsur, yakni soal pembatasan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Meminta fatwa ke MA itu untuk meminta penjelasan terkait pelaku yang bisa dijerat oleh aturan tersebut.

Mempersoalkan siapa yang melakukan politik uang menjadi lubang besar dari UU Pemilu yang ada saat ini. Apabila yang melakukan bukan tim kampanye partai resmi, maka akan ditafsirkan bukan sebuah pelanggaran, meski perbuatannya melawan hukum, karena benar terjadi.

Keputusan Gakumdu dan Panwaslu yang meloloskan pelaku politik uang karena alasan bukan tim kampanye/sukses resmi yang tercata di KPUD, kata ahli hukum Universitas Galuh itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan.

Karena dalam filosofi hukum, tidak mengatur siapa orang yang melakukan, tetapi yang terpenting adalah apakah perbuatan melawan hukum itu benar terjadi atau ada. Semoga saja Gakumdu dan Panwas tergerak hatinya dengan pendapat ahli hukum ini, untuk menyelamatkan demokrasi di ibu pertiwi, semoga.***

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles