Segudang Program Populis Akan Digulirkan Tahun 2015

06/04/2014 Berita Ciamis
Segudang Program Populis Akan Digulirkan Tahun 2015

Bupati Ciamis terpilih ,Drs. H. Iing Syam Arifin, MM

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Berbekal pengalaman selama 32 tahun mengabdi sebagai birokrat di Pemkab Ciamis, Drs. H. Iing Syam Arifin, MM, Bupati Ciamis terpilih ini, tampaknya paham betul dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Tatar Galuh. Sebelum dia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Kabupaten Ciamis, segudang program kebijakan populis sudah disusun untuk membenahi Ciamis ke arah yang lebih baik.

“Ketika tanggal 6 April saya dilantik sebagai Bupati Ciamis, besoknya saya langsung kerja. Seluruh kepala OPD akan saya kumpulkan, kita bahas seluruh program kerja yang sudah saya susun untuk segera dilaksanakan,” ujarnya, saat membuka perbincangan dengan HR, di rumahnya, Minggu (30/03/2014).

Menurut Iing, di awal menjabat sebagai Bupati Ciamis, dirinya akan fokus terlebih dahulu dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kabupaten Ciamis. “Untuk menyukseskan hajat demokrasi 5 tahun ini, tentunya perlu koordinasi dengan semua pihak agar nanti dalam pelaksanaannya berlangsung aman dan lancar. Makanya, perlu fokus dan dipersiapkan segala sesuatunya secara matang,” terangnya.

Ketika ditanya apakah ada target program yang harus disukseskan dalam kurun waktu 100 hari setelah dilantik sebagai Bupati Ciamis, Iing mengatakan, dirinya tidak akan membuat target waktu dalam menyukseskan sebuah program. Selain permasalahan di Kabupaten Ciamis begitu komplek, juga realisasi program yang sudah disusun kebanyakan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2015.

“Saya dilantik sebagai Bupati Ciamis ketika program pembangunan tahun 2014 sudah berjalan.  Artinya, program yang sudah saya susun, kebanyakan akan dimulai pada tahun anggaran 2015. Namun, ada juga beberapa program yang masuk tahun anggaran sekarang, tapi optimalnya nanti tahun 2015,” ungkapnya.

Menurut Iing, program yang sudah dirancang untuk digulirkan pada tahun anggaran 2015, diantara program infrastrukur, kesehatan, pendidikan dan program peningkatan daya beli masyarakat.

Untuk program infrastruktur, terang Iing, dirinya sudah membuat konsep dalam upaya meminimalisir jumlah kerusakan ruas jalan di Kabupaten Ciamis, khususnya jalan yang status pengelolaannya oleh Pemkab Ciamis.

“Saya sudah rancang program penghotmixan jalan di seluruh ruas jalan berstatus kabupaten. Namun, program ini dilakukan secara bertahap, menyusul jumlah anggaran yang dimiliki Pemkab Ciamis belum sebanding dengan panjang kerusakan ruas jalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Ciamis,” katanya.

Iing menjelaskan, sasaran pertama program penghotimixkan jalan ini, akan difokuskan terlebih dahulu pada jalan yang dilewati oleh angkutan umum dan jalan poros antar kecamatan yang memiliki volume lalu lintas padat.

“Dan satu hal lagi, kami akan memprioritaskan jalan di depan kantor kecamatan di seluruh Kabupaten Ciamis harus mendapat program hotmix ini. Hal itu dilakukan guna mendukung menggeliatnya roda perekonomian di masing-masing kecamatan,” imbuhnya.

Meski pemerintahan desa akan mendapat program bantuan Rp. 1 milyar per tahun dari pemerintah pusat, lanjut Iing, namun tidak membuat Pemkab Ciamis lepas tanggungjawab terhadap pembangunan desa. Melalui program Pagu Indeks Kecamatan, Pemkab Ciamis akan memberikan bantuan untuk percepatan pembangunan di wilayah perdesaan.

“Kita sudah ditetapkan dalam program tersebut akan ditetapkan satu desa mendapat Rp. 100 juta per tahun, khusus untuk bantuan infrastruktur perdesaan. Dana itu tentunya di luar bantuan ADD. Artinya, kita masih memberikan perhatian untuk percepatan pembangunan di perdesaan, meski pihak desa akan mendapat bantuan Rp. 1 milyar,” terangnya.

Iing menambahkan, ketika bantuan percepatan pembangunan desa sebesar Rp. 100 juta digulirkan melalui program Pagu Indeks Kecamatan, nantinya akan dikoordinir oleh pihak kecamatan setempat. Camat sebagai penanggungjawab program tersebut, harus berembung dengan seluruh kepala desa di wilayahnya untuk merencanakan pengalokasian dana bantuan tersebut.

“Kita akan tekankan kepada seluruh Camat di Kabupaten Ciamis agar bantuan tersebut dapat disinergikan antara program di desa satu dengan desa yang berada di sebelahnya. Misalkan, ada jalan poros antar desa yang sudah mengalami kerusakan, nah bantuan tersebut disalurkan untuk memperbaiki jalan tersebut,” terangnya.

Namun, lanjut Iing, bantuan percepatan infrastruktur perdesaan itu bisa digunakan untuk pembangunan di seluruh wilayah desa. Hanya, diprioritaskan untuk pembangunan yang bisa disinergikan dengan program pembangunan antar desa.

“Program ini awalnya akan diterapkan dengan perhitungan alokasi bantuan per kecamatan secara merata. Namun, apabila dihitung per kecamatan, akan merugikan kecamatan yang jumlah desanya banyak. Makanya, kita putuskan bantuan ini digulirkan dengan perhitungan per desa, untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” terangnya.

Iing menegaskan, dengan digulirkannya program percepatan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ciamis yang selalu mengeluhkan kondisi jalan rusak. “Memang kerusakan jalan saat ini hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Makanya, untuk pembangunan bidang fisik, akan difokuskan memperbaiki sarana jalan melalui program penghotmixan dan perbaikan jalan desa,” imbuhnya.

Sementara untuk bidang kesehatan, kata Iing, dirinya akan menyerap aspirasi dari masyarakat Ciamis menyusul sering terjadinya keluhan terhadap pelayanan medis di RSUD Ciamis. Menurut dia, akar permasalahan sering terjadinya keluhan soal pelayanan, karena dipengaruhi dari minimnya jumlah tenaga medis dan prasarana pendukung di RSUD Ciamis.

Disamping itu, tambah Iing, diperparah lagi dari belum optimalnya peran Puskesmas di hampir seluruh kecamatan dalam menangani masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal.

“Dari mulai pasien yang mengalami sakit ringan hingga sakit parah, saat ini kebanyakan langsung dirujuk ke RSUD. Akibatnya, terjadi over kapasitas pasien yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis. Dari kondisi itu, kemudian timbul keluhan dari pasien, akibat dari minimnya tenaga medis dan peralatan pendukungnya,” terangnya.

Menurut Iing, solusi untuk memperbaiki keluhan pelayanan kesehatan tersebut, salah satu strateginya, yakni melakukan revitalisasi Puskesmas di seluruh Kabupaten Ciamis. “Kalau Puskesmas di Ciamis pelayanan dan perlengkapan alat medisnya sudah baik, masyarakat yang mengalami sakit ringan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Cukup saja ditangani di Puskesmas, termasuk rawat inapnya,” ujarnya.

Akibat belum berfungsinya dengan baik pelayanan Puskesmas di Kabupaten Ciamis, tambah Iing, membuat masyarakat tidak percaya apabila mereka berobat di Puskesmas. Akhirnya, masyarakat dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke RSUD Ciamis.

“Meskipun RSUD Ciamis dibangun 4 lantai sekaligus, tetap saja tidak akan mampu membendung gelombang pasien dari berbagai daerah yang terus meningkat. Jadi, solusinya harus benahi Puskesmas, agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak harus langsung ke RSUD, tetapi ditangani dulu di Puskesmas,” paparnya.

Menurut Iing, untuk membenahi Puskesmas di seluruh Kabupaten Ciamis, Pemkab Ciamis sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 20 milyar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembelian alat kesehatan untuk penyempurnaan pelayanan Puskesmas di Kabupaten Ciamis.

Iing menambahkan, revitalisasi Puskesmas merupakan program utama yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Setelah banyaknya keluhan dari masyarakat Ciamis terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Ciamis, pihaknya perlu mencari solusi untuk memperbaiki hal tersebut.

“Ketika Puskesmas di seluruh Kabupaten Ciamis sudah bisa melayani pasien selama 24 jam, bisa menyediakan rawat inap dan memberikan pelayanan optimal, saya yakin gelombang pasien dari berbagai daerah yang dirujuk ke RSUD Ciamis akan berkurang. Jika begitu, dengan sendirinya permasalahan di RSUD Ciamis terkait keluhan pasien akan berkurang, bahkan tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.

Selain membenahi Puskesmas, sambung Iing, dirinya pun sudah merencanakan akan membangun 2 rumah sakit di daerah strategis di Kabupaten Ciamis.  Rencananya, 2 rumah sakit baru milik pemerintah itu akan dibangun di Kawali dan Banjarsari.

“Kemungkinan kita akan meningkatkan status Puskesmas Kawali dan Banjarsari menjadi rumah sakit tipe D. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan gelombang pasien yang datang ke RSUD Ciamis. Disamping itu, langkah tersebut sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan di dua daerah tersebut,” katanya.

Iing mengatakan, RSUD Ciamis pun akan mendapat perbaikan, baik dari segi infrastrukur, pelayanan dan penambahan dokter serta tenaga medis. “Kita akan mengajukan anggaran ke Kementerian Kesehatan untuk pembenahan dan perbaikan fasilitas dan infrastruktur RSUD Ciamis. Rencananya, RSUD Ciamis nantinya akan dibangun 4 lantai dan pelayanannya akan dibuat standar layaknya pelayanan di RS Hasan Sadikin Bandung,” ujarnya.

Sementara untuk program peningkatan daya beli, Iing mengatakan, akan menggenjot sektor pertanian, peternakan dan UKM di Kabupaten Ciamis. Untuk bidang pertanian, misalnya, akan mengembangkan kawasan agropolitan di Kecamatan Lumbung, Panjalu, Sukamantri, Panumbangan dan Cihaurbeuti sebagai sentra penghasil sayuran dan holtikultur terbesar di Jawa Barat.

“Kawasan agropolitan di 5 kecamatan itu, saat ini sudah dilirik oleh investor asing dan lokal. Seperti contoh minggu kemarin, investor dari Korea Selatan datang ke Sukamantri, mereka meminta pasokan Ubi sebanyak 40 ton per minggu dari Kabupaten Ciamis. Belum lagi dari perusahaan lokal seperti Giant dan Indofood yang sudah lama menjalin kerjasama dengan petani sayuran di Sukamantri dan Panumbangan,” terangnya.

Menurut Iing, masuknya investor ke petani di kawasan agropolitan merupakan peluang untuk meningkatkan daya beli masyarakat setempat. Pemkab Ciamis, lanjutnya, harus turun tangan membantu petani agar bisa meningkatkan hasil pertaniannya.

“Melalui kebijakan, Pemkab sudah menetapkan 5 kecamatan tersebut sebagai kawasan agropolitan. Nah, nanti kita dorong lagi dalam pembinaan dan bantuan untuk petaninya. Misalkan, untuk mendorong kerjasama dengan Korea, Pemkab melalui dinas terkait membina petani agar mananam Ubi di beberapa daerah. Jika dikoordinasikan dengan baik, saya yakin Kabupaten Ciamis bisa memasok 40 ton Ubi dalam setiap minggunya ke Korea Selatan,” paparnya.

Iing mengatakan, untuk sektor pertanian, peternakan dan UKM, pihaknya tidak akan menarik retribusi pajak sebagai sumber PAD. Sektor itu digenjot, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis.

“Seperti dari hasil peternakan ayam yang sudah berjalan dan berkembang di Ciamis, kami tidak mengambil pajak dari hasil perputaran bisnis tersebut. Kita bantu peternak untuk meningkatkan hasil ternaknya, semata-mata untuk kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Sementara di bidang pendidikan, kata Iing, pihaknya akan mengikuti program dari pemerintah pusat. Karena, program bidang pendidikan segala sesuatunya sudah diplot dari Kementerian Pendidikan.

“Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksana saja untuk program pendidikan. Hanya, kami akan memikirkan program peningkatan kualitas guru, termasuk kesejahteraannya. Apabila ada kebutuhan yang belum tercover oleh pemerintah pusat, baru kami bantu untuk menggenjot peningkatan pendidikan di Ciamis,” katanya.

Menurut Iing, seluruh program yang dibahas tersebut, seluruhnya sudah dimasukan ke ajuan Musrenbang tahun 2015. Diharapkan, pada tahun anggaran 2015 mendatang, program-program tersebut sudah bisa berjalan.

“Intinya, saya dan Pak Jeje (Wabup Ciamis) akan terus berpikir bagaimana membawa Kabupaten Ciamis bisa lebih baik. Tentunya, aspirasi dan keluhan yang berkembang di masyarakat akan menjadi fokus untuk segera diperbaiki,” pungkasnya. (Subagja Hamara/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles