DPRD Banjar Usul Hak Inisiatif Perda Kamar Kost

Ketua DPRD Sementara Kota Banjar, Drs. Dadang R Kalyubi M.Si.

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Marak berdirinya kamar kost di kota Banjar, dan disinyalir terjadinya tren asusila. Selain itupun, kamar kost sudah bukan hanya sebagai hunian semata, tapi sudah menjadi ajang bisnis yang menjanjikan bagi pengelolanya, serta sumber pendapatan daerah, seperti diberitakan HR pada Edisi 385.

“Atas dasar itulah membuat kami akan mengajukan hak inisiatif Dewan untuk membuat Perda Kamar Kost. Tapi kami menitikberatkan bukan kepada pendapatan daerah, akan tetapi dampak kerawanan sosial akibat tidak adanya aturan sebagai payung hukumnya,” ucap Drs. Dadang R Kalyubi M.Si., Ketua DPRD Sementara Kota Banjar, di ruang kerjanya, Senin, (08/09/2014).

Dampak kerawanan sosial dari tidak adanya aturan yang mengatur keberadaan kamar kost, lanjut Dadang, bila dibiarkan, dikhawatirkan bisa menimbulkan keresahan warga yang berada disekitar kamar kost. “Mengganggu dan meresahkan, sudah tentu merusak kenyamanan warga. Apalagi bila sudah terjadi trend asusila terjadi di kamar kost, akhirnya bisa merusak moral,” tandasnya.

Setelah semua alat kelengkapan Dewan rampung, Dadang berjanji segera akan membahas pengajuan Hak Inisiatif Perda Kamar Kost kepada pihak eksekutif. “Fenomena seperti ini telah menjadi sorotan publik, dan kami akan memprioritaskan,” janjinya.

Hal senada dikatakan anggota DPRD Kota Banjar, Oman Ismail Marzuki, S.IP. menurutnya, pembiaran kamar kost tanpa aturan yang jelas, tentu bakal memicu terjadinya kerawanan sosial. Akan tetapi, pengajuan Hak Inisiatif Perda Kamar Kost juga, jangan sampai memicu masyarakat ‘kapok’ berinvestasi di usaha tersebut.

“Aturannya harus mengakomodir dua kepentingan tersebut. Saat ini memang tak ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai kamar kost. UU No 8 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi daerah, hanya mengatur pajak kamar hotel. Sementara kamar kost belum ada aturannya, apalagi sekarang berpotensi memicu kerawanan sosial,” jelasnya.

Sebetulnya, usaha kamar kost tidak ada bedanya dengan usaha kamar hotel. Namun, usaha kamar kost berawal dari perubahan status, yang asalnya hanya rumah hunian menjadi ada nilai usaha jasa.

“Nantinya pembangunan kamar kost harus mengajukan IMB seperti pembangunan usaha lainnya. Dari pengajuan perizinan tersebut, maka harus tempuh juga izin tetangga. Dan pemilik kost wajib melaporkan identitas penghuni untuk dibuatkan izin domisili kepada pemerintahan desa atau kelurahan,” papar Oman.

Dalam pengajuan Perda Kamar Kost, lanjut Oman, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti, Badan Perizinan, Dinas Kependudukan, Satpol PP dan Dinas Pendapatan, akan menjadi leading sektor dari Perda tersebut.

“Dinas Kependudukan dan Satpol PP akan memegang peranan penting, karena disini intinya mengatur legalitas kependudukan untuk mencegah kerawanan sosial, dan melalui Perda tersebut. Aturan kita sudah jelas, tamu saja berkunjung ke rumah kita 1×24 jam harus lapor. Apalagi yang tinggal sementara di kamar kost,” ujarnya.

Bagi yang sudah berkeluarga, baik itu mau ditinggal di kamar kost atau sewa rumah kontrakan, lanjut Oman, bila menetap selama 6 bulan, pihak RT setempat harus menanyakan kepada bersangkutan, mau jadi warga setempat atau tidak.

“Aturan itu sudah diatur dalam kependudukan. Kalau tidak salah hanya anak sekolah yang tidak diatur, karena mereka terbatas dengan jenjang pendidikan yang diikuti,” ungkapnya.

Saat ditanya pentingkah Perda Kamar Kost tersebut, Oman menjawab dengan tegas, “Sangat penting, apalagi sekarang telah mengarah kepada kerawanan sosial dengan trend terjadinya asusila,” jawabnya.

Oman juga berjanji akan memasukan hal tersebut kedalam Proglegda (Program Legislasi Daerah). Tujuannya, agar cepat dilakukan pembahasan dan pengajuannya. Selain itu, Oman meminta pihak Dinas Capilduk untuk segera melakukan operasi Yustisi, dalam penertiban dan pendataan penghuni kamar kost.

“Razia melalui operasi Yustisi diharapkan mampu menekan fenomena trend asusila kamar kost. Pihak Satpol PP dan Dinas Capilduk harus segera merespon pemicu kerawanan sosial tersebut,” tegasnya. (SBH/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar