Ormas Pertanyakan IUTM Mini Market di Langensari Banjar

Penataan barang dagangan di dalam Toko Pajajaran tampak berkonsep mini market, padahal toko tersebut hanya mengantongi izin untuk usaha toko kelontongan.

Foto: Nanang Supendi/HR.

Langensari, (harapanrakyat.com),-

Adanya keluhan dari sejumlah pedagang di Pasar Muktisari, Kec. Langensari, Kota Banjar, terkait berdirinya mini market baru di sekitar pasar, seperti diberitakan HR edisi 387, mendapat dukungan dari Ormas Gibas Sektor Langensari.

Salah seorang anggota Ormas Gibas Sektor Langensari, Sugeng, mengatakan, kepada HR, Senin (22/09/2014), bahwa banyak hal yang membuat warga mengeluh berdirinya mini market tersebut.

Terlebih lokasi berdirinya mini market hanya berjarak beberapa meter saja, atau keberadaannya persis di depan pasar tradisional (Pasar Muktisari-red). Apalagi di sebelahnya sudah ada bangunan serupa yakni IndoMart.

“Selain dampaknya akan mematikan toko-toko kecil dan pedagang pasar, kami juga mempertanyakan mengenai izin operasional yang katanya mini market baru itu bernama Toko Pajajaran,” ujarnya.

Menurut Sugeng, ruangan di dalam Toko Pajajaran itu memakai AC, bagian kasirnya menggunakan sistem komputer, serta penataan barang dagangan layaknya berkonsep mini market.

Pihaknya juga mempertanyakan kenapa kelurahan dan kecamatan bisa merekomendasikan untuk membuat perizinan membangun mini market di lokasi tersebut. “Kami juga mempertanyakan ketegasan dan izin yang dikeluarkan Pemkot Banjar. Apakah memang benar toko tersebut mempunyai Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) atau tidak,” tanya Sugeng.

Ditemui di tempat terpisah, Lurah Muktisari, Jajat Sudrajat, S.Sos., menjelaskan, bahwa perijinan Toko Pajajaran sudah sesuai prosedur dan lengkap. Bahkan sudah dilengkapi dengan izin tetangga dan dari pedagang Pasar Muktisari. Namun demikian, memang dalam permohonan izinnya tertera untuk toko kelontongan.

“Izin usaha memang sudah ada, namun untuk IUTM memang tidak ada. Di situ tertera permohonan izin toko kelontongan. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menolaknya, dan sebenarnya kalau tahu seperti itu, tentu saja kami tidak akan memberikan rekomendasi pendirian usaha toko modern,” kata Jajat.

Senada dikatakan Camat Langensari, Moch Dasuki, SH. Diakuinya memang diawal permohonan izinnya untuk toko kelontongan. Sehingga pihaknya pun tidak ada alasan untuk menolaknya.

Kalau Toko Pajajaran dianggap sebagai toko modern, maka pihak Satpol PP sebagai penegak Perda yang harus menindaknya. Terlebih beroperasinya toko tersebut tidak memiliki izin usaha mini market. (Nanang S/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA