PDIP: Perdebatan RUU Pilkada Tidak Pengaruhi Komitmen Jeje- Adang

Foto: Ilustrasi Pilkada Pangandaran

Pangandaran, (haraparanrakyat.com),-

Meski mekanisme dan aturan pemilihan kepala daerah masih menjadi perdebatan dalam penyusunan RUU Pilkada di DPR RI, namun tidak berpangaruh bagi pasangan Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari Sandaan yang dari saat ini sudah membangun komitmen koalisi di Pilkada Pangandaran tahun depan.

Politisi PDIP asal Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, SPd, M.Pd, mengatakan, komitmen yang sudah dibangun bersama 5 partai politik (PDIP, Golkar, PPP, PKS, Demokrat) dan akan mengusung pasangan Jeje Wiradinata- H. Adang Hadari Sandaan di Pilkada Pangandaran, masih terus berlanjut meski saat ini terjadi dinamika dalam penyusunan RUU Pilkada di DPR RI.

Iwan menambahkan, meski mayoritas Fraksi di DPR RI ingin mengubah sistem pemilihan kepala daerah dengan mengembalikan mekanisme pemilihan dipilih oleh DPRD seperti yang pernah berlaku sebelum era reformasi, namun tidak membuat komitmen dengan dengan 5 parpol lantas berhenti.

“ Itu kan baru wacana dan masih menjadi perdebatan. Kalau pun akhirnya keputusan di RUU Pilkada memutuskan pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD, dipastikan akan banyak pihak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Satu hal yang perlu diingat juga, bahwa politik itu dinamis dan bisa terjadi perubahan di kemudian hari,” katanya, kepada HR, Senin (08/09/2014).

Iwan juga mengakui saat ini banyak pihak yang memprediksi bahwa komitmen 5 parpol di Pilkada Pangandaran akan bubar di tengah jalan. Prediksi itu didasari dari munculnya komitmen yang digagas oleh koalisi merah putih di tingkat pusat yang akan memberlakukan koalisi permanen hingga ke tingkat daerah.

“Dari 5 parpol ini, berarti hanya PDIP yang bukan bagian dari koalisi merah putih. Memang banyak pihak yang memprediksi PDIP akan ditinggalkan oleh Golkar, PKS, PPP dan Demokrat di Pilkada Pangandaran. Tetapi, itu kan baru wacana, seperti yang saya katakan tadi bahwa politik itu dinamis, dimungkinkan terjadi perubahan konstelasi di kemudian hari, “ tegasnya.

Sementara itu, Politisi PAN (Partai Amanat Nasional) asal Kabupaten Pangandaran, H. Ino Darsono, menegaskan, pihaknya belum menentukan arah politik meski beberapa parpol sudah memulai membangun komitmen koalisi jelang pelaksanaan Pilkada Pangandaran tahun depan.

Menurut dia, pihaknya saat ini tengah menunggu perkembangan Rancangan Undang- undang (RUU) tentang Pilkada yang menurut kabar akan segera disyahkan oleh DPR RI.

“Dalam pembahasan RUU Pilkada yang saat ini tengah digodok di DPR ada beberapa hal krusial, dimana ada perdebatan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Menurut kabar, ada Fraksi di DPR yang mengkhendaki pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sedangkan ada juga Fraksi yang ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung,” katanya, kepada HR, Minggu (07/09/2014).

Karena kondisi itu, lanjut Ino, PAN belum membahas lebih jauh soal kerjasama koalisi dengan parpol lain. “ Kita tunggu dulu keputusan soal RUU Pilkada ini seperti apa. Setelah ada keputusan, baru kita mulai melangkah,” katanya.

Ino menungkapkan, apabila pada bulan September ini RUU Pilkada disyahkan dan opsi pemilihan kepala daerah diputuskan dengan melalui mekanisme dipilih oleh DPRD, tentunya bakal merubah peta politik di Pilkada Pangandaran. “Makanya, kami tidak mau terburu-buru melangkah dalam menentukan arah koalisi. Kita tunggu dulu perkembangan di DPR keputusannya seperti apa,” katanya.

Seperti diketahui, DPR RI saat ini tengah menggondok RUU tentang Pilkada. Rencananya, dalam waktu dekat ini RUU tersebut akan segera disyahkan. Seperti santer diberitakan sejumlah media nasional, bahwa saat ini terjadi perdebatan alot dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR. Perdebatan itu terjadi, diduga imbas dari konstelasi politik pasca Pilpres.

Fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi merah putih (parpol pendukung Prabawo-Hatta) mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD seperti halnya pernah dilakukan sebelum masa reformasi. Sementara Fraksi-fraksi pendukung Jokowi- JK (PDIP, Hanura dan PKB) tetap mempertahankan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung seperti yang sudah berjalan saat ini.

Jika perdebatan ini akhirnya diselesaikan melalui voting di DPR, dipastikan kubu koalisi merah putih yang akan menang. Pasalnya, Fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih mendominasi jumlah kursi di DPR. Dengan begitu, opsi pemilihan kepala daerah dengan mekanisme dipilih oleh DPRD berpelung besar yang nantinya akan dipilih.

Jika menilik ke Pilkada Pangandaran, dimungkinkan akan terjadi perubahan peta politik bila opsi yang diputuskan nanti menetapkan kepala daerah dipilih DPRD. Jika begitu, komitmen 5 Parpol di Pangandaran (PDIP, Golkar, PPP, PKS dan Demokrat) yang sudah membangun komitmen koalisi terancam bubar.

Pasalnya, manuver yang dilakukan oleh koalisi merah putih di DPR disebut-sebut sebagai kepentingan untuk merebut kekuasaan di tingkat daerah. Parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih ini juga disebut-sebut ingin merebut posisi kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia. (Mad/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar