Terkait Perizinan Toko Modern; Disperindagkop Banjar Bantah Pernyataan Kadis BPMPPT

Kabid. Perdagangan Disperindagkop Kota Banjar, Sukirman, SE.

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Banjar, Jawa Barat, H.Soni Horison, AP, S.Sos., M.Si., melalui Kabid. Perdagangan, Sukirman, SE., didampingi Kasi.Bina Usaha Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Neneng Widya Hastuti, S.Sos., membantah bahwa pihaknya tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan izin perdagangan.

Sebab, semua yang menyangkut pelayanan perizinan berada di Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar.

Hal itu terkait dengan pernyataan dari Kepala BPMPPT Kota Banjar, Drs. Ade Setiana, M.Pd., bahwa yang berwenang mengeluarkan izin perdagangan untuk Toko Pajajaran yang berkonsep mini market di depan pasar tradisional(Pasar Muktisari-red), Kec. Langensari, Kota Banjar itu adalah pihak Disperindagkop. Seperti diberitakan HR sebelumnya.

“Kami sifatnya hanya melakukan pembinaan terhadap pengusaha toko modern, seperti memantau, mengawasi kualitas dan kadaluarsa barang dagangan yang dijualnya. Itu mesti dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan konsumen,” terang Sukirman, saat ditemui HR Online di ruang kerjanya, Jum’at (26/09/2014).

Jadi,kata Sukirman, pihaknya tidak ada kewenangan mengeluarkan izin apapun dalam pendirian mini market. “Perizinan apa yang harus kami keluarkan.Tidak ada izin yang dikeluarkan dari kami,” tegasnya.

Meski demikian, Sukirman tidak membantah, jika pada kenyataannya di Kota Banjar justru keberadaan mini market kini semakin marak.Baik resmi maupun tidak memiliki perizinan lengkap.

Namun, pihaknya juga tidak memiliki kewenangan untuk menertiban mini market yang tidak berizin lengkap. Lantaran, yang berkompeten dalam melakukan penertiban dan penindakan adalah Satpol PP sebagai institusi pemerintah penegak Perda. (Nanang/R3/HR-Online)

KOMENTAR ANDA