Warga Ciamis Minta Ketentuan Nikah Gratis Disosialisasikan

Foto: Ilustrasi

Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014, tentang jenis tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama, masyarakat Desa Cikupa, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, meminta petugas P3N mensosialisasikan aturan baru tersebut.

Maman, tokoh masyarakat Cikupa, Senin (25/8/2014), mengatakan, warga di kampungnya masih mempertanyakan besaran biaya nikah yang mencapai angka sebesar Rp 600 ribu. Sebab sebelumnya, yang diketahui warga besaran biaya nikah itu hanya Rp. 30 ribu.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setmpat, H. Kurdi, S.Ag, menjelaskan, peraturan tersebut mengatur tentang dua kelompok tarif nikah, yakni nol rupiah bagi pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di KUA, dan tarif Rp 600 ribu bagi pencatatan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu. [Baca: Kemenag Ciamis: Petugas Pungut Biaya Nikah Laporkan kepada Kami]

Adapun uang sebesar Rp 600 ribu itu, kata Kurdi, digunakan untuk mengganti administrasi atau pengurusan berkas dan tarnsportasi penghulu yang bekerja di luar jam kerja.

“Pada dasarnya nikah itu gratis. Namun, bagi yang mau nikah di luar KUA dan di luar jam kerja, konsekwensinya penghulu akan memakai akomodasi pribadi, karena tidak dibayar oleh negara,” katanya.

Kendati demikian, uang tersebut tidak serta-merta diterima langsung oleh penghulu yang bersangkutan. Melainkan, terlebih dahulu masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak. Nantinya dikeluarkan sesuai masing-masing KUA. (dji/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar