Pilkada Dalam Tinjauan Agama; Antara Mafsadat dan Maslahat

Oleh : Hafidz Ismail

Publik masih menanti sidang paripurna RI Pilkada yang diagendakan pekan ini, dimana salah satu poin pentingnya adalah mengembalikan pemilihan langsung gubernur dan bupati/wali kota kepada model pemilihan melalui DPRD seperti era sebelum 2004. Pro kontra terus bergulir seiring dengan berbagai kepentingan politik yang menyertai opsi Pilkada Langsung dan tidak langsung.

Pada dasarnya subtansi pilkada bukanlah pada mekanisme langsung atau tidak langsung, tapi lebih bagaimana pilkada itu mampu menciptakan sosok pemimpin yang maslahat dan manfaat bagi rakyat yang dipimpinnya, demikian pun apakah penyelenggaraan pilkada langsung atau tidak langsung tersebut mampu menjembatani suara rakyat yang sering dikatakan sebagai suara Tuhan. Tentu masing-masing pihak memiliki persepsi dan cara pandang tersendiri. Namun marilah dalam menyikapi hal yang bersentuhan dengan rakyat tidak hanya kepentingan politik belaka yang dikedepankan, tapi justru harus bertumpu pada kepentingan lebih besar kemaslahatan menyeluruh.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama setuju pemilihan Kepala Daerah diproses di DPRD, tak perlu pemilihan langsung. Sikap PBNU itu sudah diputuskan dalam Forum Munas Alim Ulama & Konbes NU di Cirebon, 15-17 September 2012.

NU berpandangan bahwa UU No. 32/2004 tentang PEMDA itu memiliki tujuan mulia. Tujuan mulia itu kemaslahatan yang hendak dicapai, namun dalam praktiknya, harapan dampak positif (maslahah) Pilkada Langsung tidak selalu terbukti.Sebaliknya, dampak negatif (mafsadah) Pilkada Langsung (baik proses / pun produk) telah terjadi dalam skala yang mencemaskan. Terjadi pendidikan politik yang buruk melalui Pilkada Langsung: money politic, biaya mahal (bagi negara dan kandidat), KKN.

Harapan memperoleh Kepala Daerah yang terbaik melalui Pilkada Langsung lebih sering tidak terwujud dalam kenyataan, sementara konflik horizontal akibat Pilkada Langsung telah menjadi kenyataan yang sangat memprihatinkan. Keburukan (masfadah) Pilkada Langsung telah trjadi nyata (muhaqqaqah) sedangkan maslahahnya lebih sering semu (wahmiyyah). Maka, Pilkada Langsung wajib ditinjau kembali.

Pilkada melalui DPRD layak diberlakukan kembali karena terbukti Pilkada melalui DPRD mafsadahnya lebih kecil dibanding Pilkada Langsung (irtikab akhaffud dhararain).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat merusak jiwa Indonesia dan merusak ideologi Pancasila.

Demikian pandangan para ulama Nahdlatul Ulama (NU). Bagi ulama NU, pilkada langsung memang ada manfaatnya, namun madaharatnya lebih banyak. Padahal dalam kaidah fikih disebutkan, dar al mafasid muqaddam ala jalbi al mashalah, atau menghindari madharat lebih harus diutamakan ketimbang mendatangkan manfaat.

Dalam hal ini NU sudah lama membahas soal itu. Para ulama NU sepakat untuk kembali kepada pemilihan tidak langsung, karena para ulama harus mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.

Ada tiga kerusakan besar dalam Pilkada langsung. Yaitu perpecahan masyarakat, politik biaya tinggi yang menghalalkan segala cara, dan permainan opini yang tidak mendidik masyarakat awam politik. Soal perpecahan, bahkan itu terjadi antara kyai dan santri, selain antar suku dan antar saudara.

Kalau pemilihan tidak langsung dianggap merusak DPR/DPRD, penulis kira hal itu hanya ada pada zaman Orde Baru, sedangkan pada era demokratis akan sulit terjadi, karena sudah ada KPK, PPATK, LSM, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya.

(Penulis adalah Aktivis NU dari Kabupaten Pangandaran, yang juga Staf Ahli Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Sirajd, MA.)

KOMENTAR ANDA