Asda I Setda Banjar; UU Desa Maknai Positif & Negatif

03/04/2015 0 Comments
Asda I Setda Banjar; UU Desa Maknai Positif & Negatif

Photo ilustrasi.

uu desa

 

 

 

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Undang Undang Desa bisa dimaknai sebagai sisi positif dan juga negatif. Anggaran cukup besar dari pemerintah pusat, terlebih Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kota yang diterima pemerintah desa juga lebih besar dari tahun sebelumnya, itu merupakan suatu hal yang dinilai luar biasa.

Demikian dikatakan Asda I Bidang Pemerintahan dan Aparatur Pegawai Setda Kota Banjar, Jawa Barat, Ujang Endin, saat melakukan pembinaan Sadarkum kepada para kepala desa dan lembaga desa di Aula Setda II, Selasa (31/03/2015).

Namun, dari sisi negatifnya bisa menjadi jebakan. Adanya kepala desa yang terjerat hukum bisa saja terjadi, bila menjurus penyalahgunaan wewenang, yaitu melampaui ketentuan UU dan mencampuri kewenangan untuk kepentingan lain,” ujarnya.

“Untuk itu, kami minta kades dan aparatnya jangan sampai ada yang terjerat hokum, atau berbuah kasus penyimpangan anggaran,” tegas Ujang.

Sementara menurut tim pencerahan hokum dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, menyebutkan, korupsi di pemerintah daerah bisa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, proses perizinan dan pembuatan dokumen/surat keterangan, pengelolaan asset/barang milik negara/daerah, pengelolaan penerimaan negara/daerah/PAD (pajak, retribusi, denda), serta penggunaan APBD/APBN (perjalanan dinas, honor). (Nanang/R3/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!