BPJS KC Banjar Sosialisasikan Persalinan & Neonatal di Era JKN

03/04/2015 0 Comments
BPJS KC Banjar Sosialisasikan Persalinan & Neonatal di Era JKN

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dari wilayah Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, saat mengikuti sosialisasi Persalinan dan Neonatal di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bertempat di Aula Wisma Kejaksaan Negeri Banjar. Photo: Nanang Supendi/HR.

sosialisasi persalinan

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

BPJS Kesehatan Cabang Kota Banjar, menggelar pertemuan dan dialog bersama sejumlah bidan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dari wilayah Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sekaligus sosialisasi Persalinan dan Neonatal di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bertempat di Aula Wisma Kejaksaan Negeri Banjar, Rabu (01/04/201).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Banjar, dr. Agus Saefudin S. MM., Kes., AAK., mengatakan, sosialisasi dilakukan supaya bidan lebih tahu bagaimana peran dalam melayani persalinan di era JKN.

“Walau Jaminan Persalinan telah dihapus, tetapi pelayanan persalinan tetap ada, karena termasuk dalam BPJS,” jelasnya, kepada HR Online, usai membuka acara.

Proses kehamilan seorang ibu hamil, lanjut Agus, untuk pemeriksaan dan atau persalinan normal bisa dilakukan oleh bidan. Sehingga, masyarakat harus tahu, bidan mana yang dapat diakses sebagai jejaring BPJS.

Dia menyebutkan, sampai saat ini bidan yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS baru ada sekitar 10 bidan. Dengan demikian, maka bidan tersebut perlu mempublikasikannya kepada masyarakat.

Pelayanan kebidanan dan neonatal adalah upaya untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Pelayanan Ante Natal Care (ANC), dan Pos Natal Care a (PNC) dapat dilakukan difaskes pertama, seperti puskesmas, klinik, dokter keluarga atau bidan jejaring faskes pertama. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat.

“Pemeriksaan ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis, yang mengharuskan mendapat penanganan spesialis difasilitas kesehatan lanjutan, yakni berdasarkan rujukan faskes pertama,” terang Agus.

Kepala Unit MPKP BPJS Kesehatan Cabang Banjar, Erdiansyah, menambahkan, untuk memeriksakan kehamilan, peserta bisa datang langsung ke faskes pertama yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan atau jejaringnya.

“Jika terdapat masalah medis dalam kehamilan yang tidak dapat ditangani oleh faskes pertama, maka dokter di faskes pertama akan memberi surat rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan. Sehingga, peserta dapat segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, dengan membawa surat rujukan dan kartu BPJS Kesehatan,” katanya.

Selanjutnya, peserta akan memperoleh Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan dilegalisasi petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit, sebelum mendapat pelayanan kesehatan. Untuk kondisi gawat darurat, peserta bisa langsung melalui Unit Gawat Darurat di faskes tingkat lanjutan.

Sedangkan, untuk pelayanan kebidanan yang dijamin BPJS Kesehatan, meliputi cakupan pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC), persalinan, pemeriksaan bayi baru lahir, pemeriksaan pasca persalinan (PNC), dan pelayanan KB. (Nanks/R3/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!