DPRD Ciamis Bahas 3 Raperda Tentang Pemerintahan Desa

18/04/2015 0 Comments
DPRD Ciamis Bahas 3 Raperda Tentang Pemerintahan Desa

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

uu desa

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Guna mendorong dan memperlancar roda pemerintahan di tingkat desa, DPRD Ciamis melalui hak inisiatifnya sudah mengusulkan tiga Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pemerintahan desa. Tiga Raperda itu, yakni tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tentang Peraturan Desa.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Ciamis, Nanang Permana, SH, mengatakan, tiga peraturan itu sangat diperlukan oleh pemerintah desa, di saat Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa sudah berjalan. “Terutama untuk memperkuat peran dan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa,” katanya, kepada HR, pekan lalu.

Nanang menjelaskan, dalam Raperda tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, salah satunya akan diatur mengenai teknis pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Ciamis. Teknis yang akan diatur, lanjut dia, diantaranya mengenai hari pelaksanaan pilkades serentak, tata cara pemilihan hingga peraturan lain yang menyangkut teknis dalam pelaksanaan pilkades.

Sementara dalam Raperda tentang BPD, kata Nanang, diantaranya akan mengatur soal fungsi, peranan, hak dan kewajiban serta larangan bagi anggota BPD. “Kita mengusulkan dibuatnya Raperda tentang BPD, salah satunya untuk memberikan keleluasaan kepada BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. Artinya, BPD sebagai perwakilan dari masyarakat, harus ikut  bertanggungjawab dalam menyukseskan pembangunan di tingkat desa,” tegasnya.

Sedangkan Raperda tentang Peraturan Desa, terang Nanang, diusulkan guna membantu pemerintah desa dalam teknis penyusunan peraturan di tingkat desa.

“Raperda ini diusulkan agar pemerintah desa tidak kebingungan saat membuat peraturan di tingkat desa. Karena, jika Raperda ini sudah disyahkan menjadi Perda, nantinya bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Perdes (Peraturan Desa), Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa,” ujarnya.

Nanang mengatakan, pembahasan tiga Reperda tentang pemerintahan desa itu akan dimulai pada pertengahan bulan April ini. Pihaknya, lanjut dia, akan mengundang akademisi dari IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai pihak konsultan dalam penyusunan naskah akademik tiga Raperda tersebut.

“Selain melibatkan akademisi dari IPDN, kita juga akan meminta masukan dari perwakilan kepala desa, perangkat desa dan unsur lembaga desa lainnya. Artinya, masukan-masukan dari unsur lembaga desa sangat diperlukan. Hal itu agar saat pelaksanaannya nanti peraturan ini bisa berjalan efektif,” katanya. (Bgj/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!