Fraksi di DPRD Pangandaran Kritisi Penyampaian LKPJ Bupati

02/04/2015 0 Comments
Fraksi di DPRD Pangandaran Kritisi Penyampaian LKPJ Bupati

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Fraksi di DRPD Pangandaran Kritisi Penyampaian LKPJ Bupati

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Anggota Farksi PAN Plus, Alip Suhendi, mengatakan, fraksinya berpendapat, bahwa keberhasilan yang tertuang di dalam LKPJ Pj. Bupati Pangandaran tidak boleh dilihat dengan ukuran skala dan angka keberhasilan makro saja, namun harus dilihat pula dari sisi mikronya.

“Jika kita cermati dan kritisi, kinerja pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pangandaran selama tahun 2014 kemarin, ada sisi yang paradoksial. Disatu sisi laju pertumbuhan ekonomi Pangandaran mengalami kenaikan dibanding tahun 2013, tapi laju pertumbuhan tersebut belum ideal jika kita komparasikan dengan laju inflasi dan laju pertumbuhan penduduk Pangandaran, belum menunjukan pertumbuhan yang signifikan,” terangnya, Selasa (31/03/2015). [Baca juga: Ini Paparan LKPJ Pj. Bupati Pangandaran yang Sampaikan ke DPRD]

Terkait sektor pendidikan, lanjut Alip, Fraksi PAN Plus sepakat, dimana peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus digencarkan. Kemudian, pendidikan kualitas tinggi dengan biaya terjangkau, bahkan gratsi untuk fasilitas kewajiban belajar masa 9-12 tahun, penetapan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran Negara, sesuai dengan konstitusi perlu pula dilakukan secara bertahap.

Hal tersebut tentunya dengan memperhatikan aspek-aspek strategis, karena perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar peningkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan, dan keahlian yang dibtuhkan guna memenuhi pasar lapangan kerja.

“Sedangkan, hal lain yang perlu mendapatkan penjelasan dari Pj. Bupati adalah masalah kinerja, serapan dari setiap SKPD belum maksimal,” kata Alip.

Sementara dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh anggota fraksinya, Ade Ruminah, mengatakan, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tahun 2014 secara faktual belum menunjukan tingkat keberhasilan yang optimal, terutama dari sumber retribusi daerah.

Meski demikian, apabila dilihat dari target yang ditetapkan, justru pencapaian pajak daerah melampui target. Sebaliknya, untuk retribusi daerah, realisasi penerimaannya masih di bawah target yang ditetapkan. “Mencermati itu tentunya perlu untuk mereview kembali target pajak dan retribusi,” jelas Ade.

Sedangkan, pendapat dari Fraksi PKB yang disampaikan anggotanya, Ngisom, menilai, ada beberapa yang perlu dicermati dari LKPJ Pj. Bupati Pangandaran, yaitu dalam hal penataan pemerintahan, dimana penempatan pegawai masih terlihat dipengaruhi oleh like dan dislike.

“Kami menyadari, bahwa pada DOB, keberadaan sumber daya manusia masih menjadi salah satu hambatan. Oleh karenanya, penempatan pejabat yang sesuai dengan kapsitasnya menjadi suatu keniscayaan. Kedepan hendaknya dalam rotasi jabatan harus didasari oleh profesionalisme, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang Undang ASN,” katanya.

Ngisom menambahkan, dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, hendaknya program yang dilaksanakan berkelanjutan, dan menghindari pemberian bantuan yang sifatnya instan. Karena, bantuan seharusnya diarahkan pada program-program pemberdayaan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, bahwa semua fraksi di DPRD menerima, walaupun ada beberapa fraksi yang mengkritisinya.

“Semua fraksi menerima, kan ini baru penyampaian. Untuk tahap selanjutnya kita akan bentuk alat kelengkapan dewan dalam bentuk Pansus, guna membahas laporan pertangung jawaban penjabat bupati. Dalam hal ini, nanti Pansus akan memparipurnakan kembali hasil pembahasan laporan pertanggung jawaban penjabat bupati,” tutur Iwan, kepada HR, Selasa (31/03/2015). (Mad/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!