Hadapi MEA, Kota Banjar Harus Miliki LSP & BLK

26/04/2015 0 Comments
Hadapi MEA, Kota Banjar Harus Miliki LSP & BLK

Ilustrasi MEA. Foto: Ist/Net

Hadapi MEA, Kota Banjar Harus Miliki LSP & BLK

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, ada yang harus segera difikirkan dan diperhatikan oleh pemerintah maupun warga Kota Banjar, yaitu pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Hal itu dikatakan Kabid. Tenaga Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kera (Dinsosnaker) Kota Banjar, Wasino, saat ditemui HR di ruang kerjanya, pekan lalu. Menurutnya, elemen penting dalam MEA salah satunya adalah adanya arus bebas tenaga kerja terampil/professional.

Untuk menjadi tenaga kerja terampil dan professional, tentu harus memiliki kompetensi berdasarkan keahliannya, serta dapat menunjukan atau dibuktikan dengan sertifikasi. “Itu menjadi tantangan yang akan timbul. Jadi, kita di daerah harus mampu memanfaatkan peluang dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja,” ucapnya.

Wasino menjelaskan, dalam masa kini, pemerintah dan dunia usaha atau lintas sector di Banjar harus saling bahu membahu, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi.

“Makanya kami memandang di Kota Banjar harus mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, juga harus memperkuat keterampilan khususnya di sektor pendidikan melalui pembentukan Balai Latihan Kerja atau BLK, terlebih tengat waktu masuknya Masyarakat Ekonomi Asean sudah di depan mata, yaitu akhir 2015 nanti,” tukasnya.

Agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja ASEAN yang siap-siap dimungkinkan masuk ke daerah di Indonesia, kata Wasino, jelas tenaga kerja Kota Banjar pun harus menguji kompetensinya, yakni dengan mengikuti diklat pada LSP.

Tujuan mengikuti diklat tersebut agar menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, sesuai kebutuhan dunia usaha. Untuk itu, pihaknya kini telah melakukan upaya melalui APINDO, begitupun mendorong Kadin supaya berpartisipasi aktif, khususnya dalam pengembangan standar kompetensi dan pembentukan LSP di Kota Banjar.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banjar juga harus cepat-cepat action mengeluarkan kebijakan berupa program, guna mempersiapkan warganya menjadi tenaga kerja siap pakai dan bersertifikasi. Dengan kata lain, melakukan percepatan penerapan sistem diklat berbasis kompetensi melalui pembentukan LSP.

“Sekali lagi, hal itu menjadi keharusan dan dapat menjadi solusi bagi kesiapan Kota Banjar menghadapi arus bebas tenaga kerja terampil yang akan berlaku pada MEA 2015,” tandasnya.

Atas perlunya kesiapan tersebut, pihaknya akan terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan komponen masyarakat, serta semua stakeholder di Kota Banjar. Karena, masalah tersebut bukan hanya tanggung jawab pihak Dinsosnaker saja.

Sedangkan, mengenai pembentukan BLK, lanjut Wasino, mestinya segera direalisasikan pembangunannya. Sebab, dengan berdirinya BLK merupakan salah satu kesiapan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN.

Bahkan, Dinsosnaker sendiri sudah mulai serius sejak beberapa tahun lalu mendorong pemerintah kota untuk mendukung pembangunan BLK. Dengan demikian, pemerintah kota harus memberikan perhatian lebih kepada sekolah kejuruan agar menghasilkan sumber daya yang siap bekerja di pasar tenaga kerja.

Menurut Wasino, BLK dan sekolah kejuruan akan mencetak tenaga kerja terampil, dan disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan yang berdiri di masing-masing daerah, tak terkecuali di Kota Banjar.

“Kami berfikir perlu mendirikan BLK untuk kepentingan dan kebutuhan pemerintah Kota Banjar, dan itu akan memberikan keuntungan positif. Semoga saja tahun anggaran 2016 sudah bisa difokuskan rencana berdirinya BLK di Kota Banjar. Kita semua harus segera memikirkannya, jangan sampai terjadi tenaga kerja atau warga Banjar tersisihkan,” pungkas Wasino. (Nanks/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!