Ini Paparan LKPJ Pj. Bupati Pangandaran yang Disampaikan ke DPRD

02/04/2015 0 Comments
Ini Paparan LKPJ Pj. Bupati Pangandaran yang Disampaikan ke DPRD

Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si

Di Hadapan MPKP, Pj. Bupati Pangandaran Saya 3 Kali Kena Santet!

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran, yakni pada 22 April 2015 mendatang, DR. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si., menyampaikan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, melalui rapat paripurna di Gedung Dakwah Islam Cijulang, Selasa (31/03/2015).

Endjang mengatakan, sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Selanjutnya, dalam pasal 71 ayat (2) Nomor 23 Tahun 2014 jo pasal 17 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda kepada masyarakat.

“Ditegaskan bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam melaksanakan amanah tersebut tidak terlepas dari dukungan semua unsur pemerintahan dan masyarakat,” katanya.

Endjang mengatakan, bahwa penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2014 ini merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional dirinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam LKPJ tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran di tahun 2014 adalah, meningkatkan kualitas dan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, daya beli masyarakat, mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bencana alam serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan, meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan kinerja pemda dan desa.

Dia juga menyebutkan, dalam penyampaian penjelasan laporan hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2014, melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dengan urusan wajibnya.

“Seperti diurusan wajib pendidikan yang dilaksanakan oleh Disdikbudpora antara lain program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yang meliputi penyediaan bantuan operasional sekolah atau BOS jenjang SD/MI/SDLB, dan SMP/MTs serta pesantren Salawiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SD dan SMP,” jelasnya.

Kemudian, laporan mengenai urusan kesehatan, lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Serta, laporan bidang urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. (Mad/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!