Karcis Parkir Mau Naik?, Dewan Banjar Ajukan Tiga Syarat

12/04/2015 0 Comments
Karcis Parkir Mau Naik?, Dewan Banjar Ajukan Tiga Syarat

Ketua Pansus Perubahan Perda Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Ir. Soedrajat Argadireja. Foto: Untuk HR Online.

Ketua Pansus Perubahan Perda Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Ir. Soedrajat Argadireja. Foto: Untuk HR Online.

Ketua Pansus Perubahan Perda Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Ir. Soedrajat Argadireja. Foto: Untuk HR Online.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Ketua Pansus Perubahan atas Perda Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor/KIR, Ir. Soedrajat Agradireja, menyayangkan pernyataan dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar bahwa menghilangkan pungutan liar (Pungli) dari potensi parkir bagi PAD harus menunggu selesainya perubahan Perda tersebut.

“Penertiban tergantung niat dari pemerintah. Dalam Perda awal serta di Perwal sudah tegas diatur mengenia hal itu. Jadi sangat tidak beralasan sekali kalau menunggu selesai perubahan,” tandasnya kepada harapanrakyat.com, via smartphone, Minggu, (12/04/2015).

Mengenai juru parkir yang memungut uang parkir tanpa memberikan karcis, sementara pihak UPTD Parkir selalu mencapai target PAD, saat ditanya bagaimana mengukur keberhasilan target PAD tanpa ada bukti dari berapa besar karcis yang di keluarkan. Menurut Soedrajat, secara logika dan teknis seharusnya terukur jelas.

“Membayar retribusi berarti harus ada tanda penerimaan yaitu karcis parkir. Jadi kalau tidak ada, lalu bagaimana menentukan tercapai target atau tidaknya. Disinilah kami menduga terjadinya kehilangan potensi PAD dari parkir,” tandasnya.

Mengenai maraknya parkir liar dan dugaan pungli dari sektor perparkiran, ditegaskan Soedrajat, hal itu terjadi semata-mata lemahnya penegakan aturan dari pihak Dishub Kota Banjar. Sehingga celah tersebut dimanfaatkan oknum, baik pegawai Dishub maupun juru parkir.

“Sebagus dan sehebat apapun Perda, jika penerapan di lapangan memble tidak tegas, dan tumpul, sama saja bohong. Dan akhirnya bisa dimanfaatkan adanya praktik pungli,” ujarnya.

Pihak legislatif, kata Soedrajat, meminta manakala terjadi perubahan atas Perda Parkir disahkan, sebelumnya meminta adanya sebuah komitmen peningkatan kualitas pelayanan parkir dari pihak Dishub.

“Pertama harus ada penertiban wilayah parkir, kedua harus diterapkan disiplin petugas, baik dari seragam petugas maupun pemberian karcis. Ketiga, adanya jaminan kejelasan keamanan, dan kenyamanan, saat kendaraan yang diparkir rusak atau hilang, menjadi tanggungjawab siapa. Kalau tiga syarat itu terpenuhi, kami siap menyetujui adanya kenaikan nominal tiket parkir,” tandasnya.

Ketiga syarat tersebut, menurut Soedrajat, perubahan Perda Parkir bukan semata untuk menaikkan nilai nominal karcis parkir. “Kami minta Dishub punya program kongkrit dalam upaya penertiban dan peningkatan pelayanan,” tukasnya. (SBH/R1/HR-Online)

Berita Terkait:

Retribusi Parkir Di Kota Banjar Jadi Lahan Pungli?

Hilangkan Pungli, Dishub Banjar Tunggu Perda Retribusi Parkir

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!