Pemkab Pangandaran Targetkan Peroleh Predikat WTP

29/04/2015 0 Comments
Pemkab Pangandaran Targetkan Peroleh Predikat WTP

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Pemkab Pangandaran Targetkan Peroleh Predikat WTP

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, memiliki target untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), paska pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), belum lama ini.

Kabid Pengelolaan Aset Daerah DPPKAD Pangandaran, Dadang Abdul Rohman, Senin (20/04/2015), menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK Ri tersebut merupakan pemeriksaan perdana bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) Pangandaran.

“Aset limpahan dari kabupaten induk (Ciamis), sudah menjadi milik Pangandaran. Jumlah total aset itu mencapai angka senilai Rp. 1.151.136.631.282. Itu termasuk di dalamnya aset yang dianggap tidak layak pakai,” katanya.

Dadang menjelaskan, aset yang masuk pada dokumen pemeriksaan BPK RI, terbagi menjadi 6 jenis. Diantaranya pertanahan, kendaraan, gedung dan bangunan, infrastruktur, aset tetap dan kontruksi pekerjaan jasa.

Secara rinci, Dadang mengutarakan, total aset pertanahan senilai Rp. 63.515.304.072, aset kendaraan roda dua, tiga dan empat senilai Rp. 71.721.037.153, aset gedung dan bangunan senilai Rp. 359.521.698.588, dan infrastruktur senilai Rp. 603.064.329.595, dan aset tetap senilai Rp. 20.676.478.260.

“Dari jumlah jenis aset yang terdata, terdapat beberapa aset daerah yang mengalami kerusakan atau tidak layak pakai, totalnya senilai Rp. 1.118.498.847.668,” ungkapnya.

Kepada HR, Dadang meyakini, pendataan dan pemeriksaan aset yang dilakukan BPK RI akan menghasilkan predikat WTP. Soalnya, selama dalam kurun wktu dua thaun ini, Pemkab Pangandaran tidak banyak melakukan pengadaan aset.

Kasie Perencanaan dan Pengadaan DPPKAD Pangandaran, Hadi Sudarmo, mengatakan, pendataan dan pemeriksaan aset yang dilakukan BPK RI di Pangandaran tidak ada kendala. Alasannya karena pada proses pendataan dan pemeriksaan itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis terlibat secara langsung guna mensingkronkan dan memastikan jumlah aset yang sudah dilimpahkan ke Pangandaran.

“Namun tidak kita pungkiri, dalam pendataan aset pertanahan milik pemerintah daerah, terkendala dalam legalitas atau sertifikat kepemilikan. Dari jumlah 125 bidang tanah yang diserahkan pemkab Ciamis, yang bersertifikat baru 45 bidang,” pungkasnya. (Mad/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!