Pengelola WC Umum di Pangandaran Pertanyakan Pungutan Diperindagkop

18/04/2015 0 Comments
Pengelola WC Umum di Pangandaran Pertanyakan Pungutan Diperindagkop

Bangunan MCK di kawasan Pasar dan Terminal Pangandaran. Photo : Madlani/ HR

???????????????????????????????

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Pengelola WC umum di kawasan Pasar dan Terminal Bus Pangandaran mempertanyakan pungutan sebesar Rp 1.600.000, yang diminta oleh UPTD Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kecamatan Pangandaran, Selasa (14/04/2015). Padahal sebelumnya, pengelola WC umum hanya dibebani biaya sewa Hak Guna Pakai (HGP) bangunan MCK sebesar Rp 300 ribu perbulan, oleh Dinas Perhubungan (masih Ciamis), dengan kontrak mulai dari 1 Februari 2013 sampai 29 Januari 2016.

Hj. Siti Hapsah, pengelola WC umum di bilangan pasar dan terminal Pangandaran, Selasa (14/04/2015), mengaku sudah menyerahkan uang sebesar Rp 1.600.000 kepada UPTD Parperindagkop dan UMKM, atas nama Ade Kusdiana. “Saya bingung ini harus bayarnya ke siapa. Padahal, sesuai kesepakatan sebesar Rp. 300.000,- perbulan, tapi sekarang diminta lagi Rp 1.600.000 oleh UPTD Parperindagkop Pangandaran, itupun untuk jangka waktu 8 hari,” katanya.

Kabid Perhubungan Puhubkominfo Pangandaran, H. Wahyu Mahdi, melalui Kepala UPTD Terminal, Abdul Malik, membenarkan, pungutan sewa bangunan MCK yang berlokasi diantara pasar dan terminal tersebut sudah berjalan.

“Kami melakukan pungutan sewa bangunan MCK sudah sesuai perjanjian. Masalah adanya dinas lain yang meminta pungutan, seharusnya diproses dulu sesuai aturan. Katanya mau memanggil kami (Dishub), untuk melakukan pertemuan, namun sampai sekarang belum juga ada pembahasan bersama,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Parperindagkop dan UMKM Kecamatan Pangandaran, Ade Kusdiana, mengatakan pihaknya belum melakukan pungutan di lapangan karena masih dalam proses pengalihan.

“Saya hanya menjalani intruksi dari dinas saja, untuk lebih jelas, konfirmasinya ke Kepala Bidang saja,” terang Ade Kusdiana.

Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Disparperindagkop, Maman, mengatakan, dirinya mengaku tidak tahu ada pungutan di lapangan. Diapun mengaku akan menanyakan ke Kepala UPTD tentang kebenaran hal itu.

“Saya tidak tahu ada pungutan. Nanti akan saya tanyakan ke Kepala UPTD nya. Kalaupun ada tidak menjadi soal, karena MCK tersebut berdiri diatas lahan tanah milik Pasar Pananjung (sesuai sertifikat),” katanya. (Mad/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!