Dewan Banjar; Tak Ada Zonasi, Tower Muktisari Harus Stop!

Dewan Banjar; Tak Ada Zonasi, Tower Muktisari Harus Stop!

Meski telah diberhentikan pihak Satpol PP kota Banjar, pada Senin (08/06/2015). Pembangunan tower telekomunikasi yang berlum berizin tetap dilanjutkan pembangunannya. Saat diberhentikan, besi masih belum dipasang papan pengecoran, kini telah terpasang. Foto: Nanang S/HR.

Meski telah diberhentikan pihak Satpol PP kota Banjar, pada Senin (08/06/2015). Pembangunan tower telekomunikasi yang berlum berizin tetap dilanjutkan pembangunannya. Saat diberhentikan, besi masih belum dipasang papan pengecoran, kini telah terpasang. Foto: Nanang S/HR.

Meski telah diberhentikan pihak Satpol PP kota Banjar, pada Senin (08/06/2015). Pembangunan tower telekomunikasi yang berlum berizin tetap dilanjutkan pembangunannya. Saat diberhentikan, besi masih belum dipasang papan pengecoran, kini telah terpasang. Foto: Nanang S/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Membandelnya pembangunan tower telekomunikasi yang berada di Kelurahan Muktisari, Kec. Langensari, kota Banjar, meski sempat diberhentikan pihak Satpol PP, akan tetapi terus berlanjut. Ditambah lagi tak memiliki izin karena tak sesuai zonasi yang ada, membuat geram Ketua Komisi II DPRD kota Banjar, H. Sudarsono.

“Itu sudah sangat jelas harus diberhentikan, dan bila perlu ditutup saja. Karena memang lokasi pembangunan tidak sesuai dengan zonasi yang masih tersedia. Bila terus berlanjut, maka telah terjadi pelanggaran,” jelasnya kepada harapanrakyat.com, Sabtu (13/06/2015). [Baca juga: Diberhentikan Satpol PP Banjar, Tower di Muktisari Masih Dilanjut]

Mengenai telah adanya pembangunan pondasi, menurut Sudarsono, itu sudah menjadi resiko pihak perusahaan. Pasalnya, kenapa harus memaksakan bila memang sudah tidak ada zonasi diwilayah tersebut.

“Tidak ada toleransi. Pokoknya stop, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Bahkan Sudarsono, meminta kepada pihak perusahaan untuk sesegera mungkin menyingkirkan semua material bagi keperluan pembangunan. “Harus bersih pula dari material buat pembangunan. Kalau nanti izin sudah ada berserta titik zonasinya, silahkan dilanjutkan,” tandasnya.

Saat ditanya apakan dimungkinkan adanya perubahan, atau penambahan zonasi, Sudarsono belum bisa memastikan. Sebab, itu sudah ranahnya Pemerintah kota, dan penetapan lokasi zonasi juga ditetapkan berdasarkan SK Walikota.

Sudarsono mengingatkan, setiap investor harus menempuh perizinan di kota Banjar melalui BPMPPT, karena memang pelayanan satu pintu perizinan berada disitu kewenangannya.

“Jangan langsung masuk ke Dishub, setelah tahu pihak BPMPPT menyatakan sudah tidak ada zonasi,” ketusnya.

Budi Sutrisno, anggota Komisi III DPRD kota Banjar, mempertanyakan sikap membandelnya perusahaan sub kontraktor tersebut. “Ada siapa dibalik ini,” tanyanya.

Seharusnya, kalau memang tak berizin dan sudah tak ada zonasi, kenapa pihak Pemkot Banjar tidak langsung saja melakukan pembongkaran. “Lah iya harus bongkar, kan tak berizin. Apalagi sampai bisa berlanjut kembali,” ketusnya. (Nanang S/R1/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles