(Tower Ilegal Muktisari) Dishubkominfo Banjar Akui Tidak Bisa Tolak Investor

14/06/2015
(Tower Ilegal Muktisari) Dishubkominfo Banjar Akui Tidak Bisa Tolak Investor

Pihak sub kontraktor sebuah provider yang tetap mengerjakan pembangunan tower seluler di Kelurahan Muktisari, Kec. Langensari, Kota Banjar. Foto: Nanang S/HR.

Pihak sub kontraktor sebuah provider yang tetap mengerjakan pembangunan tower seluler di Kelurahan Muktisari, Kec. Langensari, Kota Banjar. Foto: Nanang S/HR.

Pihak sub kontraktor sebuah provider yang tetap mengerjakan pembangunan tower seluler di Kelurahan Muktisari, Kec. Langensari, Kota Banjar. Foto: Nanang S/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Terkait dengan pembangunan lanjutan pendirian tower seluler di Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, yang dilakukan pihak sub kontraktor sebuah provider, Kasi. Postel Dishubkominfo Kota Banjar, Edi Sugiarto, mengatakan, bahwa dalam hal ini pihaknya hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan.

Bahkan, sampai saat ini Dishubkominfo belum melakukan pembinaan dan pengawasan, karena pendirian tower tersebut baru masuk proses pengerjaan. Menurut Edi, pihaknya akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tower yang sudah berdiri. Namun, bila dalam prosesnya terindikasi ada pelanggaran, maka hal itu masuk ke ranahnya Kasi. Gakda Satpol PP.

Edi juga mengakui, bahwa lokasi berdirinya tower tersebut memang tidak ada zonasinya. Tapi menurutnya, terkadang investor punya keinginan yang tidak sejalan dengan aturan yang ada. Pihak perusahaan hanya memikirkan mendirikan tower untuk mencari keuntungan atau pangsa pasar.

“Mau diluruskan yang mana. Kita sudah sediakan lahan, perusahaan tidak cocok. Kita juga tidak mungkin menolak investor yang datang. Begitupun pemkot, tidak menyetop perusahaan yang akan membangun menara,” ujar Edi, kepada HR, Senin (08/06/2015).

Dia beralasan, dengan perkembangan zaman dan teknologi, tentu semua membutuhkan sinyal untuk komunikasi. Sehingga, masyarakat Banjar pun tentu butuh pelayanan tersebut.

“Kita akui, PT. Gihon selaku perusahaan yang membangun tower itu sudah ada koordinasi, dan sudah ke sini mengajukannya. Tapi memang kami stop dulu, jangan lakukan pekerjaan. Soalnya, untuk mendapatkan persetujuan atau tidaknya, harus dilakukan bersama oleh tim teknis. Terkait tidak ada zonasi, itu juga tergantung pemangku kebijakan, yaitu kepala daerah yang menentukan berlanjut atau tidaknya,” tutur Edi.

Dia juga menegaskan kembali, bahwa pihaknya tidak mungkin menolak permohonan dari pihak perusahaan yang ingin menanamkan usahanya di Banjar. Pihaknya melihat hal itu berdasarkan adat ketimuran saja.

“Mengenai ada atau tidak zonanya, kan kita sifatnya pelayan. Masa ada orang datang dengan niat baik ditolak. Mereka inginnya lokasi di situ. Tapi kan kewenangan saya hanya terima berkas, selanjutnya nanti ada rapat BKPRD. Nyatanya, selama ini ada perubahan zonanya, buktinya BPMPPT terima sendiri SK perubahan itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Edi mengatakan, perusahaan pendiri menara berbeda dengan perusahaan provider. Dalam hal ini, PT. Gihon hanya sebatas memfasilitasi menaranya saja, sehingga bila menara itu sudah jadi, bisa saja disewakan secara bersama, baik kepada Telkomsel maupun Indosat.

Artinya, untuk mendapatkan kepastian dan menjalin MoU dengan Telkomsel maupun Indosat, maka PT. Gihon harus bisa memperlihatkan dulu ada sebuah pekerjaan proyek pada perusahaan provider tersebut.

“Pokoknya, sebuah kecocokan itu bisa dimusyawarahkan sepanjang tidak melanggar aturan. Kan dalam aturan ada klausul yang menyatakan bisa ditinjau ulang, misal diterbitkan SK baru. Itu kewenangannya pengambil kebijakan, terlebih itu bisa menyerap PAD,” kata Edi.

Dia juga mengaku, bahwa resi belum keluar, tapi baru menerima permohonan saja. Karena, hal tersebut ada proses dan mekanismenya, yaitu jalurnya melalui BKPRD. Dimana tim bekerja sesuai teknisnya, seperti Bappeda, Dishubkominfo, BPMPPT, Dinas PU dan DCKTLH.

Setelah Dishubkominfo menerima pengajuan dari perusahaan, prosesnya langsung disalurkan ke Walikota, yang ditembuskan ke BPMPPT dan Bappeda. Mengenai disposisinya, hal itu kewenangan kepala daerah, yang penting mekanismenya berjalan.

Menurut Edi, adapun saat ini pihak perusahaan sudah melakukan proses penggalian, pengerjaan itu digunakan hanya sebagai bukti untuk menjalin kontrak antara PT. Gihon dengan provider. Sebab, untuk bisa menunjukkan bukti maka harus ada action pengerjaan pembangunannya.

“Tapi yang terpenting dalam hal ini, kita tidak menyuruh melakukan pekerjaan dulu. Kita sudah mewanti-wanti. Saya orang bawah tidak tahu apa-apa. Silahkan nanti konfirmasi ke Kabid kalau ada,” ujar Edi.

Dia pun mengatakan, kalau mencermati kejadian di lapangan, sekarang pihak perusahaan sudah dapat persetujuan dari warga, kelurahan, dan camat setempat. Mungkin hal itu dijadikan dasar tindakan perusahaan untuk melakukan pekerjaan. Terlebih masyarakat tidak merasa terganggu dengan adanya aktivitas tersebut.

“Mestinya lurah dan camat saat memberi rekomendasi harus berkoordinasi terlebih dahulu ke dinas terkait. Ternyata kan di kota pengajuan ini masih digodog. Menurut saya, ini ada benang kusut atau terputus. Ini siapa yang salah. Walau sudah miliki rekomendasi dari keluruhan sampai kecamatan, kami telah ingatkan jangan sekali-kali itu dijadikan dasar oleh perusahaan,” pungkas Edi. (Nanang S/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles