Kadisdikbud Ciamis: Tunjangan Sertifikasi Tidak Layak Jadi Jaminan Perbankan

Kadisdikbud Ciamis: Tunjangan Sertifikasi Tidak Layak Jadi Jaminan Perbankan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Ciamis, Toto Marwoto

Kadisdikbud Ciamis: Tunjangan Sertifikasi Tidak Layak Jadi Jaminan Perbankan

Berita Ciamis, (harapanrakyat.com),-

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Ciamis, Toto Marwoto, menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga perbankan agar tidak menerima ajuan pinjaman kredit dari guru di Ciamis dengan jaminan SK tunjangan sertifikasi guru. Langkah itu dilakukan menyusul terjadinya permasalahan di kalangan guru yang harus berurusan dengan perbankan akibat buntut dari jaminan seritifkasi tersebut.

Toto menjelaskan, secara kedinasan, pihaknya tidak bisa menegur guru yang bermasalah dengan perbankan akibat jaminan SK tunjangan sertifikasi. Karena, menurutnya, hal itu sudah masuk ke dalam wilayah privat guru yang bersangkutan.

“Solusi yang tepat agar permasalahan ini tidak terulang kembali, yakni dengan cara melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan,” katanya, kepada Koran HR, Selasa (25/08/2015) lalu.

Menurut Toto, tunjungan sertifikasi sebenarnya tidak layak untuk dijadikan jaminan pinjaman uang ke perbankan. Karena, tunjangan sertifikasi bentuknya bukan hak, tetapi hanya sebatas stimulan.

“Sebab, seluruh guru yang mendapat sertifikasi belum tentu akan mendapat tunjungan serupa di tahun berikutnya. Karena pada setiap tahunnya seluruh guru harus mengikuti uji kompetensi sebagai syarat mendapat tunjangan tersebut,” ujarnya.

Apabila saat uji kompetisi tidak lulus, kata Toto, meski tahun sebelumnya mendapat tunjangan tersebut, namun tetap saja akan gugurkan mendapat tunjangan serupa untuk tahun berikutnya. “Mungkin hal ini yang tidak diketahui oleh perbankan. Makanya, timbul permasalahan di bawah,” katanya.

Toto menegaskan, pihaknya akan merekomendasikan pengajuan pinjaman perbankan hanya dengan jaminan gaji. Sebab, lanjut dia, gaji merupakan hak setiap PNS dan akan didapat selama yang bersangkutan masih berstatus PNS. “Itu pun kami merekomendasikan pinjaman untuk satu bank. Kami juga melarang guru atau pegawai struktural di lingkungan Disdik meminjam uang ke beberapa bank,” katanya. (Bgj/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles