90% Hotel & Restauran di Pangandaran Belum Miliki Dokumen Lingkungan

Hotel di kawasan objek wisata pantai Pangandaran. Foto: Ist/Net

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Pangandaran, Surya Darma, SH., MH., mengatakan, hampir 90 persen hotel dan restauran yang ada di Kabupaten Pangandaran belum memiliki dokumen lingkungan.

Dari 411 hotel yang ada, saat ini baru 23 hotel yang sudah melengkapi syarat kepemilikan dokumen lingkungan, sebagaimana diamanatkan pasal 121, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Usaha dan Kegiatan yang belum memiliki Amdal, UKL dan APL.

Surya menjelaskan, bahwa dokumen evaluasi lingkungan setara dengan Amdal. Sedangkan dokumentasi pengelolaan lingkungan setara dengan UPL dan APL. Untuk itu, pihaknya berharap pemeliharaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab BPLH saja, tetapi peran semua masyarakat Pangandaran.

Kemudian, mengenai limbah PT. Pecu yang disoal masyarakat, saat ini masih dilakukan uji sampling di Sukawening, Bandung. Sehingga BPLH belum mendapatkan hasilnya karena masih menunggu hasil uji labolatorium.

“Hasil lab limbah PT. Pecu belum ada, katanya hasilnya akan dipaket, nanti saya kasih tahu. Pengusaha-pengusaha lain yang mengabaikan penataan limbah juga banyak sekali. Contohnya rumah-makan dan kios yang berdiri di garis sepadan Sungai Green Canyon, kita tidak bisa menindak sendiri, pengendaliannya ada di BPPT yang mengeluarkan IMB dan lainnya, dengan terlebih dahulu dokumen lingkungannya terpenuhi, itu syarat mutlak,” jelasnya, Senin (22/02/2016).

Dalam hal ini, pihaknya juga telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali. Bahkan, permasalahan limbah kini jadi perhatian Bupati Pangandaran. Sedangkan, terkait limbah sabut kelapa yang ada di Pamugaran, BPLH mengajak masyarakat untuk sensitif dan responsif  terhadap lingkungan sebelum terjadi bencana.

Sementara itu, Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari, mengatakan, terkait baru ada 23 hotel di Pangandaran yang baru melengkapi dokumen SPPL, AKL dan APL, serta Amdal, pemerintah daerah akan terus melakukan sosialisasi kepada anggota Persatuan Hotel Restauran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran.

Adang menilai, hal itu sangat penting dilakukan karena pencemaran akibat dari pembuangan limbah harus ada solusinya. Dinas terkait pun harus melakukan pembinaan-pembinaan dan kunjungan langsung ke lapangan.

“Saya sama Pak Bupati sedang konsen ke penataan dan perluasan kawasan wisata terlebih dahulu. Nanti kalau sudah benar dan nyaman, wisatawan sudah betah, baru kita akan lakukan penindakan,” tandas Adang. (Mad/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar