Aktifis Mahasiswa Sebut Bangunan TKM di Banjar Proyek Mangkrak

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Pembangunan pojok rokok merupakan amanah UU Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009, pasal 115 ayat 1, yang menyebutkan pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat Tempat Khusus Merokok (TKM).

Di Kota Banjar sendiri, tempat tersebut tidak digunakan secara maksimal, bahkan tak pernah dipakai. Seperti halnya pembangunan TKM di setiap titik perkantoran Kota Banjar, salah satunya di Dinas Pendidikan.

Pembangunan TKM tersebut menuai kritikan pedas dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari aktifis PMII Kota Banjar, Khoerom Munasir. Menurut dia, pembangunan pojok rokok itu antara manfaat dan mudharatnya tidak seimbang. Bahkan, banyak mudharat dari sisi anggaran.

“Memang benar, para perokok harus diberikan tempat khusus, yakni pojok rokok. Tetapi, pada kenyataannya para perokok kerap tidak mentaati peraturan yang telah disahkan. Perdanya ada, tapi sanksi belum ada kan,” ujarnya, kepada Koran HR, pekan lalu.

Lanjut Khoerom, Perda Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Bebas Rokok belum dipahami secara maksimal oleh masyarakat, khususnya para pegawai pemerintahan, baik PNS maupun honorer lingkup perkantoran Pemkot Banjar.

Seperti halnya di kantor DPRD Kota Banjar, dimana sering dijumpai para tamu yang kerap merokok di tempat loby, bahkan dalam ruangan sekalipun. Padahal, di belakang kantor wakil rakyat itu terdapat pojok rokok. “Nah, itu kan proyek mangkrak. Kalau mau menegakan Perda jangan setengah-setengah dong,” kata Khoerom.

Kritikan serupa diungkapkan Ketua HMI Kota Banjar, Jajang Wahyudin. Dirinya menyayangkan fasilitas pojok rokok yang tidak digunakan secara tepat. Padahal, anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut tidak sedikit.

“APBD dihambur-hamburkan dengan fasilitas yang tidak dipakai, jelas tidak masuk akal. Harusnya, sebelum pelaksanaan pembangunan pojok rokok, terlebih dahulu disiapkan perangkat pendukung, seperti pelaksana Perda, Satpol PP disiapkan di tiap perkantoran. Kalau ada yang merokok sembarangan kan sudah ada yang menegur,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas atas Perda yang sudah disepakati. Sanksi tegas harus diberikan agar fasilitas tidak hanya sebagai penghias. (Muhafid/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA