DCKTLH Banjar: Penguatan Konsep Adipura Liveable City 2014-2030

DCKTLH Banjar: Penguatan Konsep Adipura Liveable City 2014-2030

Ilustrasi. Foto: Ist/Net

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Program Adipura merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia bersih sampah 2020, dan sebagai komitmen walikota/bupati, serta pelaku usaha dalam Gerakan Indonesia Bersih Sampah Menuju Masyarakat Berbudaya 3 R untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ditemui HR, pekan lalu, Kabid. Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (DCKTLH) Kota Banjar, Hj. Dwi Yanti Estriningrum, S.Sos., mengatakan, sejak tahun 1986, program Adipura mengalami perkembangan.

Perkembangan-perkembangan itu meliputi, Adipura Bersih pada tahun 1986-1987, Bangun Praja (Good Governance) tahun 2002-2004, Adipura Bersih dan Teduh tahun 2005-2013, dan Adipura Kota Berkelanjutan (Liveable City) tahun 2014-2030.

Sedangkan, isu-isu penting terkait instrumen kebijakan Adipura dalam mewujudkan kota bersih, hijau, sehat dan berkelanjutan atau jangka panjang diantaranya efektif dalam peningkatan kepemimpinan lingkungan bupati/walikota.

Kemudian, mendorong terjadinya berbagai inisiatif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, mendorong peningkatan kebersihan dan keteduhan kota, mendukung mandat dan tugas serta fungsi (misi) KLH dalam pengelolaan lingkungan hidup. Serta, dukungan bupati/walikota terhadap pelaksanaan Adipura.

Namun, hal lain yang menjadi tantangannya yaitu, masih rendahnya kredibilitas dan legalitas hasil pelaksanaan. Hasil penilaian tidak mencerminkan inerja kota (sesaat), sustainabilitas kinerja kota rendah.

Selain itu, adanya ketidakadilan terhadap beberapa kota, ketidaktransparanan pelaksanaan dan rendahnya partisipasi publik, kapasitas tim penilai yang rendah, komunikasi dan publikasi yang lemah, serta pasca penghargaan Adipura.

“Bagaimana merevitalisasi program Adipura secara inovatif, sehingga akan efektif dalam meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan guna mewujudkan kota bersih, sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tentu hal ini perlu prinsip-prinsip kebijakan revitalisasi Adipura,” papar Dwi.

Prinsip-prinsip kebijakan tersebut meliputi konseptual, yaitu konsep yang kuat dengan melihat kaitan Adipura dengan berbagai persoalan lingkungan perkotaan serta instrumen kebijakan lainnya.

Selanjutnya, logis, yakni tahapan pelaksanaan yang jelas dan sistematis sehingga pelaksanaannya dapat dengan mudah dilakukan. Kemudian, operasional, yaitu dapat dilaksanakan efektif sengan memperhatikan kapasitas dan persoalan yang ada.

Adapun penguatan konsep Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan walikota/bupati dalam mendukung good environmental governance, guna mewujudkan kota yang bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan dengan dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha.

“Sebagai sasaran dari penguatan konsep Adipura sendiri yaitu terwujudnya kota yang bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan melalui penurunan beban pencemaran, penurunan laju kerusakan lingkungan, serta peningkatan kapasitas secara berkelanjutan,” terangnya.

Untuk penetapan kota peserta, lanjut Dwi, hal itu berdasarkan usulan walikota/bupati melalui gubernur, dan ditetapkan Menteri LH berdasarkan kategori kota. Kementerian LH wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kota atau kabupaten yang sudah ditetapkan.

Kategori kota dilihat berdasarkan jumlah penduduk, diantaranya kategori kota kecil dengan jumlah penduduknya antara 20.000-100.000 jiwa, kategori kota sedang 100.001-500.000 jiwa, kategori kota besar dengan jumlah penduduknya lebih besar dari 1.000.000 jiwa, dan kategori kota metropolitan jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1.000.000 jiwa. Jika ada perubahan jumlah penduduk, maka ada perubahan kategori kota.

“Untuk pemantauan dilakukan dalam kurun waktu satu periode, meliputi Pemantauan 1 atau P1, P2, Pemantauan Verifikasi atau PV, dan Pemantauan Adipura Kencana,” katanya.

Lebih lanjut Dwi menjelaskana, bahwa Pemantauan Verifikasi dilaksanakan apabila hasil nilai capaian kinerja periode sebelumnya memiliki perbedaan angka lebih besar atau sama dengan 3 dibandingkan dengan P1 periode pemantauan berjalan.

Selain itu, nilai P1 dan P2 pada periode pemantauan berjalan meiliki angka lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian, ditemukan kesalahan data penilaian pada komponen tertentu, atau ditemukan kondisi faktual kota yang tidak mencerminkan sebagai kota peraih penghargaan Adipura dan/atau nilai capaian kinerja baik atau baik sekali.

Lokasi yang wajib ada pada kota peserta Adipura meliputi, permukiman menengah dan sederhana, jalan arteri dan kolektor, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai/laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kota/kabupaten, hutan kota, taman kota, saluran terbuka, TPA, bank sampah, fasilitas pengelolaan sampah skala kota, stasiun kereta api, saluran terbuka berupa sungai, danau, situ dan pantai wisata.

Untuk penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi kebersihan, sampah terolah dan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sedangkan, penilaian capaian kinerja ruang terbukan hijau (RTH) diantaranya, sebaran dan fungsi peneduh, penataan dan perawatan, keanekaragaman hayati, kemudahan akses, fungsi resapan. Penilaian capaian kinerja pada lokasi pemantauan mewakili kondisi keseluruhan lokasi pemantauan.

Jenis penghargaan Adipura sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yakni Sertifikat/Piagam Adipura diberikan kepada kota dan ibukota kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kota yang memiliki peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan yang signifikan.

Kemudian, Plakat Adipura diberikan kepada kota dan ibukota kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kota yang memiliki lokasi dengan nilai terbaik meliputi pasar, terminal, taman kota, hutan kota dan TPA.

Selanjutnya, Praja Adipura, penghargaan ini diberikan kepada gubernur yang sekurang-kurangnya 70 persen dari jumlah kota dan ibukota kabupaten yang mendapatkan Anugerah Adipura Kencana atau Anugerah Adipura di wilayah provinsi tersebut.

“Dalam rekap nilai P1 Adipura tahun 2014-2015 untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, dari 14 daerah yang menjadi peserta Adipura, Kota Banjar meraih nilai tertinggi, yaitu 75,64,” pungkas Dwi. (Eva/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles