Dinas Pariwisata Pangandaran Janji Upayakan Penataan Karapyak

Objek Wisata Pantai Karapyak Kecamatan Kalipucang. Foto: Ist/Net  

Berita Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, berjanji akan mengupayakan turunnya anggaran dari pemerintah pusat, provinsi atau daerah, untuk pembangunan Objek Wisata Pantai Karapyak Kecamatan Kalipucang.  

Sebelumnya, Kepala Desa Bagolo, Rahmat, dalam sebuah pertemuan dengan unsur pemerintahan desa Bagolo, mempertanyakan pembangunan yang belum juga direalisasikan pemerintah daerah terhadap Objek Wisata Pantai Karapyak.

Rahmat memberikan sikap tegas kepada pemerintah daerah. Menurut dia, bila pemerintah daerah tidak juga memberikan perhatian terhadap pembangunan Objek Wisata Pantai Karapyak, pihaknya bersama warga akan mengambil alih pengelolaan kawasan wisata tersebut.

“Warga terus-terusan mempertanyakan kepada kami kapan Objek Wisata Pantai Karapyak akan dibangun. Jika tahun ini tidak juga dibangun, desa akan mengambil alih pengelolaan objek wisata ini seperti dulu, ketika masih masuk wilayah Ciamis. Saat masih dikelola pemerintah desa, Objek Wisata Pantai Karapyak mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

Senada dengan itu, Ketua BPD Desa Bagolo, Suhaya, mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya langkah yang diambil Pemerintah Desa Bagolo untuk memutuskan hubungan dengan Dinas Pariwisata. Langkah itu diambil seandianya tahun ini pembangunan Objek Wisata Pantai Karapyak tidak dilakukan.

“Dengan Undang-undang desa, kita (Desa) bisa mengelola desa wisata,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Pangandaran, Muklis, ketika ditemui Koran HR, pekan lalu, mengaku sudah mendengar masukan dari unsur pemerintahan Desa Bagolo, Kalipucang, terkait pengelolaan Objek Wisata Pantai Karapyak.

Muklis menjelaskan, awalnya Dinas Pariwisata mengagendakan penataan kawasan Objek Wisata Pantai Karapyak dengan menggunakan anggaran dari pusat sebesar Rp. 1,6 miliar. Namun setelah rapat dengan Kementrian Pariwisata, anggaran itu tidak bisa dialihkan ke penataan Objek Wisata Pantai Karapyak.

“Ternyata bantuan dana dari pusat sebesar Rp 1,6 milyar itu tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Jika dialihkan maka hal itu akan menjadi masalah. Dinas Pariwisata tidak mau ambil resiko dan tetap akan merealisasikan anggaran itu ke lokasi yang sudah diajukan dan disetujui pusat,” katanya.

Awalnya kata Muklis, Dinas Pariwisata Pangandarn mengira bantuan pusat tersebut bisa dialihkan ke tempat lain seperti Pantai Karapyak. Namun setelah dikonsultasikan kembali ternyata pemerintah pusat menolaknya.

“Kami sudah berusaha berjuang dan memberikan argumen, tapi tetap saja pusat tidak menerimanya,” kata Muklis. (Ntang/Koran-HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar