DPRD Kota Banjar Cabut 5 Perda Tak Sesuai UU

Ketua Pansus 10 DPRD Kota Banjar, Asep Hidayat,BBA, menunjukan laporan pertanggungjawaban pencabutan lima Perda terkait Desa, di di ruang kerjanya, Rabu (03/02/2016). Photo : Nanang Supendi/HR.

Berita Banjar, (harapanrakyat.com),-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, mencabut lima Peraturan Daerah (Perda) terkait Desa, karena tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

“Pencabutan ini sebagaimana amanat UU Desa No.06 tahun 2014. Artinya Perda yang dimiliki di Kota Banjar, selain sudah tidak sesuai dengan UU tersebut, juga tidak sesuai dengan PP 43 tahun 2014 dan perubahannya PP 47 tahun 2015 serta Permendagri dan Permendes,” jelas Ketua Pansus 10 DPRD Kota Banjar Asep Hidayat, BBA., kepada HR Online di ruang kerjanya, Rabu (03/02/2016).

Disebutkan Asep, kelima Perda yang dicabut itu diantaranya Perda Sumber Keuangan dan Pendapatan Desa, Perda Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Perdes), Perda Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Perda Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kota ke Pemerintah Desa, serta Perda Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Aparatnya.

Selanjutnya atas petunjuk dan amanat perundang-undangan juga, kata dia, turunannya di daerah cukup diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal).

Dalam paripurna yang digelar itu pun sekaligus penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lingkungan Hidup. (Nanks/R5/HR-Online)

KOMENTAR ANDA

Komentar